Menteri Lingkungan Hidup Segel 21 Badan Usaha Terkait Karhutla

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat penegakan hukum terhadap badan usaha yang wilayah konsesinya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 2 September 2026, pemerintah telah melakukan penyegelan terhadap 21 badan usaha yang tersebar di tujuh provinsi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan penegakan hukum atas karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. "KLH baru saja menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi. Itu data rekap sampai dengan 2 September," kata Jumhur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

21 Badan Usaha Tersebar di 7 Provinsi

Berdasarkan data terbaru KLH per 2 September 2026, penyegelan dilakukan terhadap badan usaha yang tersebar di tujuh provinsi.

Rinciannya adalah:

Kalimantan Barat: 7 badan usaha
Sumatra Selatan: 4 badan usaha
Kalimantan Selatan: 4 badan usaha
Kalimantan Tengah: 3 badan usaha
Kalimantan Timur: 1 badan usaha
Lampung: 1 badan usaha
Riau: 1 badan usaha

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data yang disampaikan KLH pada 31 Agustus 2026. Saat itu, pemerintah menyatakan telah memasang plang pengawasan atau segel terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi. Artinya, dalam beberapa hari terakhir terdapat tambahan dua badan usaha yang dikenai tindakan pengawasan berupa penyegelan.

Luas Lahan Terbakar Capai Lebih dari 11 Ribu Hektare

Sebelum jumlah badan usaha yang disegel bertambah menjadi 21, KLH mencatat total luas lahan terbakar pada 19 badan usaha yang telah ditindak mencapai sekitar 11.046,69 hektare. Dari jumlah tersebut, kawasan badan usaha di Kalimantan Selatan menjadi salah satu yang memiliki luasan terbakar terbesar, yakni sekitar 6.595,15 hektare. Sementara itu, tujuh badan usaha di Kalimantan Barat memiliki total area terbakar sekitar 2.260,08 hektare.

Rinciannya berdasarkan data 19 badan usaha sebelumnya antara lain:

Data luasan tersebut masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan pengawasan di lapangan.

KLH Sebelumnya Periksa 42 Perusahaan

Sebelum penyegelan dilakukan, KLH/BPLH telah mengerahkan ratusan Pengawas Lingkungan Hidup untuk memeriksa 42 perusahaan yang dinilai memiliki potensi tinggi mengalami karhutla di wilayah konsesinya. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pemantauan satelit dan mencocokkan data hotspot dengan area konsesi badan usaha. Dari proses pemantauan itu, pemerintah kemudian menentukan lokasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

KLH menegaskan proses tersebut dilakukan untuk mengetahui sumber kebakaran, kondisi lahan, serta tanggung jawab badan usaha dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan demikian, penyegelan tidak serta-merta berarti perusahaan telah dinyatakan sebagai pelaku pembakaran. Tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan untuk menjaga lokasi agar tidak terganggu selama pemeriksaan berlangsung.

Mengapa Area Konsesi Disorot?

Pemerintah menempatkan tanggung jawab besar kepada pemegang konsesi karena perusahaan memiliki kewajiban melakukan pencegahan dan mitigasi kebakaran di wilayah yang dikelolanya. Menteri Jumhur sebelumnya menegaskan bahwa tidak boleh ada kebakaran di wilayah konsesi. Pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri diminta memperkuat sistem pencegahan, terutama menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

KLH bahkan sebelumnya melibatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi dalam penguatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla 2026. Menurut pemerintah, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab ketika api sudah muncul. Sistem pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pengelolaan tata air, patroli, deteksi dini, penyediaan sarana pemadam, hingga respons cepat ketika ditemukan titik api.

Penyegelan Jadi Bagian dari Penegakan Hukum

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, sebelumnya menjelaskan bahwa penanganan terhadap badan usaha dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum. Jalur tersebut mencakup penegakan hukum administrasi, gugatan atau sengketa lingkungan hidup secara perdata, hingga proses pidana apabila ditemukan unsur pidana.

Karena itu, penyegelan menjadi salah satu instrumen awal untuk memastikan kawasan yang sedang diperiksa tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, proses selanjutnya dapat berkembang menjadi pemberian sanksi administratif, kewajiban pemulihan lingkungan, gugatan ganti kerugian lingkungan, hingga proses pidana sesuai dengan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Gunakan Data Satelit

Penggunaan teknologi pemantauan satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam mengidentifikasi lokasi karhutla. KLH mencocokkan titik panas yang terdeteksi dengan peta konsesi perusahaan. Langkah tersebut membantu pemerintah menentukan lokasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Namun, keberadaan hotspot di sebuah konsesi tidak secara otomatis membuktikan siapa yang menyebabkan kebakaran. Pemerintah masih perlu melakukan verifikasi lapangan, mengidentifikasi sumber api, memeriksa kondisi lahan, serta mengumpulkan bukti untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap perusahaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karhutla 2026 Masih Jadi Ancaman Serius

Tindakan penyegelan terhadap 21 badan usaha dilakukan ketika pemerintah masih menghadapi ancaman karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. KLH sebelumnya telah memperingatkan bahwa kondisi kemarau dan pengaruh El Niño meningkatkan risiko kebakaran. Pemerintah pun membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan 2026 untuk memperkuat respons dini dan koordinasi lintas sektor.

Dalam penanganannya, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar. Pencegahan menjadi salah satu prioritas utama, terutama pada lahan gambut yang membutuhkan tata kelola air secara konsisten. Kementerian juga mendorong pemilik konsesi untuk memastikan kawasan gambut tetap memiliki kondisi basah yang memadai sehingga tidak mudah terbakar ketika musim kemarau berlangsung panjang.

Menteri LH Tegaskan Tak Ada Kompromi

Sikap pemerintah terhadap badan usaha terkait karhutla semakin tegas. Jumhur sebelumnya menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Saat meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Selatan pada 24 Agustus, Jumhur mengatakan kehadirannya merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi penanganan kebakaran berjalan efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku perusakan lingkungan ditindak tegas.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggeser penanganan karhutla dari sekadar operasi pemadaman menuju pengawasan dan pertanggungjawaban lingkungan.

Data 21 Badan Usaha Masih Bisa Bertambah

Meskipun saat ini sudah terdapat 21 badan usaha yang disegel, jumlah tersebut belum tentu menjadi angka final. Jumhur mengatakan data tersebut masih dapat berkembang. Hal ini karena pemeriksaan terhadap kawasan yang terindikasi mengalami kebakaran masih berjalan.

Sebelumnya, KLH juga telah menyatakan terdapat 42 badan usaha yang memiliki potensi tinggi mengalami karhutla di wilayah konsesinya. Pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi tersebut menjadi bagian dari proses untuk menentukan apakah diperlukan tindakan pengawasan lebih lanjut. Dengan demikian, badan usaha lain masih berpotensi dikenai tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan kondisi yang memenuhi dasar penegakan hukum.

Bukan Hanya Memadamkan Api

Penanganan karhutla memiliki tantangan lebih besar daripada sekadar memadamkan api. Pemerintah juga harus memastikan lahan yang terbakar dipulihkan dan risiko kebakaran berulang dapat ditekan. KLH mendorong pengelolaan tata air gambut sebagai salah satu strategi pencegahan jangka panjang. Pengaturan tinggi muka air, ketersediaan sumber air, patroli rutin, serta sistem deteksi dini menjadi faktor penting untuk mencegah api berkembang.

Di wilayah rawan seperti Kalimantan dan Sumatra, langkah tersebut menjadi semakin penting karena sebagian kebakaran terjadi di kawasan gambut yang dapat menghasilkan asap pekat dan sulit dipadamkan apabila api telah masuk ke lapisan bawah permukaan.

Penegakan Hukum Diharapkan Beri Efek Jera

Penyegelan terhadap 21 badan usaha menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya meminta perusahaan melakukan pencegahan, tetapi juga akan melakukan pemeriksaan apabila terjadi kebakaran di wilayah konsesi. Jika proses pemeriksaan menemukan pelanggaran, sanksi dapat menjadi instrumen untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan.

Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus dan tidak muncul anggapan bahwa penyegelan berhenti sebatas pemasangan tanda pengawasan. Dengan jumlah badan usaha yang disegel kini mencapai 21 perusahaan di tujuh provinsi, langkah KLH menjadi salah satu tindakan penegakan hukum paling signifikan dalam penanganan karhutla 2026.

Pemerintah masih melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi lain. Hasil penyelidikan nantinya akan menentukan apakah badan usaha yang telah disegel akan dikenai sanksi administratif, tuntutan pemulihan lingkungan, gugatan perdata, atau proses pidana. Yang jelas, di tengah ancaman karhutla yang masih berlangsung, pemerintah menegaskan bahwa pemegang konsesi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan wilayah yang dikelolanya tidak terbakar dan lingkungan tetap terlindungi.