Netanyahu Memasuki Suriah, Sebut Mau Kudeta Iran

Damaskus – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemerintah Iran sudah berada sangat dekat dengan kehancuran. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Netanyahu mengunjungi pasukan Israel yang ditempatkan di wilayah Suriah selatan pada Rabu, 9 September 2026. Dalam kunjungan itu, Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Israel adalah menggulingkan pemerintahan Iran. Ia bahkan mengatakan Israel sudah “sangat dekat” dengan tujuan tersebut.

Pernyataan tersebut menambah ketegangan di Timur Tengah, terutama karena disampaikan dari wilayah Suriah yang masih menjadi titik sensitif antara Israel, pemerintah Suriah, dan berbagai kelompok bersenjata di kawasan.

Netanyahu Sebut Rezim Iran Hampir Runtuh

Netanyahu mengatakan Israel sedang berupaya menjatuhkan apa yang disebutnya sebagai “rezim teror” di Iran. “Tujuan utama adalah menjatuhkan rezim teror di Iran. Kami sangat dekat dengan itu,” demikian pernyataan Netanyahu sebagaimana dikutip sejumlah media internasional.

Ia juga menyinggung kondisi Iran setelah rangkaian konflik dan operasi militer yang berlangsung berbulan-bulan. Menurut Netanyahu, tekanan terhadap pemerintahan Iran semakin besar dan pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan politik di negara tersebut. Pernyataan itu mempertegas bahwa konflik Israel-Iran tidak semata-mata dipandang Israel sebagai upaya menghancurkan kemampuan militer atau program nuklir Iran. Pergantian pemerintahan Iran juga disebut sebagai sasaran strategis.

Sebelumnya, laporan mengenai strategi Israel terhadap Iran menyebut upaya perubahan rezim telah menjadi salah satu tujuan penting dalam perang 2026. Namun, berbagai analisis juga menilai upaya menggulingkan pemerintahan Iran menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan perubahan kekuasaan di negara lain di kawasan.

Netanyahu Masuk ke Wilayah Suriah

Kunjungan Netanyahu berlangsung ketika pasukan Israel masih berada di wilayah Suriah bagian selatan. Israel memperluas kehadiran militernya di kawasan tersebut setelah pemerintahan Bashar al-Assad jatuh pada Desember 2024. Israel menyatakan keberadaan militernya diperlukan untuk menjaga keamanan perbatasan dan mencegah kelompok bersenjata yang dianggap mengancam Israel mendekati wilayahnya.

Namun, pemerintah Suriah mengecam tindakan tersebut dan menyebut masuknya Netanyahu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Kehadiran militer Israel di Suriah juga menjadi perhatian internasional. Komisi Penyelidikan Independen PBB mengenai Suriah pada September 2026 memperingatkan bahwa aktivitas militer Israel di Suriah selatan semakin berkelanjutan dan mengakar.

PBB mencatat adanya operasi darat, patroli, penggerebekan serta penahanan warga oleh pasukan Israel. Komisi tersebut bahkan memperingatkan bahwa sejumlah tindakan Israel berpotensi masuk kategori kejahatan perang. Israel membantah tuduhan tersebut dan mengatakan keberadaan pasukannya di kawasan itu bersifat sementara serta ditujukan untuk melindungi warga Israel dari ancaman keamanan.

Israel Tidak Ingin Kelompok Bersenjata Menguasai Perbatasan

Dalam kunjungannya, Netanyahu juga menegaskan Israel tidak akan membiarkan kelompok bersenjata yang dianggap sebagai ancaman membangun kekuatan di dekat perbatasannya.

Pernyataan itu berkaitan dengan situasi Suriah pasca-kejatuhan pemerintahan Assad. Israel khawatir kekosongan kekuasaan dan konflik internal di Suriah dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok bersenjata untuk membangun basis militer di dekat Dataran Tinggi Golan. Israel sebelumnya telah melakukan berbagai operasi militer di wilayah Suriah dengan alasan mencegah pengiriman senjata dan konsolidasi kekuatan kelompok yang dianggap berafiliasi dengan Iran.

Konflik Iran-Israel Semakin Meluas

Pernyataan terbaru Netanyahu juga tidak dapat dilepaskan dari konflik Israel dan Iran yang berlangsung sepanjang 2026. Israel dan Iran telah terlibat dalam konflik terbuka yang turut menyeret Amerika Serikat. Salah satu sasaran utama Israel adalah mengurangi kemampuan Iran untuk mengembangkan kemampuan militer strategis sekaligus melemahkan jaringan kelompok yang selama ini menjadi sekutu Teheran di kawasan.

Dalam perkembangannya, Israel juga berusaha menekan kekuatan Hezbollah di Lebanon. Pada 10 September 2026, Israel mengumumkan telah menghancurkan jaringan bawah tanah Hezbollah di kawasan Ali al-Taher, Lebanon selatan. Israel menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun zona keamanan di dekat perbatasannya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik Israel-Iran telah berkembang menjadi persoalan regional dengan berbagai front, mulai dari Iran, Suriah hingga Lebanon.

Mungkinkah Pemerintahan Iran Benar-Benar Digulingkan?

Pernyataan Netanyahu mengenai upaya menggulingkan pemerintah Iran merupakan salah satu pernyataan paling tegas mengenai tujuan politik Israel. Namun, menggulingkan pemerintahan Iran bukan perkara mudah. Iran memiliki struktur politik dan keamanan yang jauh lebih kompleks, dengan jaringan institusi negara, aparat keamanan, serta basis dukungan yang berbeda dari negara-negara yang sebelumnya mengalami pergantian rezim akibat perang.

Analisis yang diterbitkan Al Jazeera Studies menyebut rencana menggunakan kelompok oposisi Kurdi Iran sebagai bagian dari strategi perubahan rezim menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah keterbatasan basis dukungan oposisi untuk menghasilkan gerakan nasional yang mampu menggulingkan pemerintahan di Teheran.

Karena itu, meskipun Netanyahu menyebut Iran “sangat dekat” dengan keruntuhan, klaim tersebut belum berarti perubahan pemerintahan Iran benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat.

Pernyataan Netanyahu Muncul di Tengah Tekanan Politik di Israel

Pernyataan mengenai Iran juga disampaikan ketika Netanyahu menghadapi tantangan politik di dalam negeri. Israel dijadwalkan menggelar pemilu pada 27 Oktober 2026. Netanyahu saat ini berusaha mempertahankan kekuatan koalisi sayap kanannya, sementara sejumlah jajak pendapat menunjukkan posisi partainya menghadapi tekanan.

Konflik regional menjadi salah satu isu utama dalam politik Israel. Netanyahu selama bertahun-tahun membangun citra sebagai pemimpin yang mampu menghadapi ancaman keamanan, terutama yang berasal dari Iran dan kelompok-kelompok yang didukung Teheran.

Karena itu, keberhasilan militer terhadap Iran maupun Hezbollah berpotensi menjadi modal politik bagi Netanyahu. Sebaliknya, perang berkepanjangan tanpa hasil yang jelas dapat semakin meningkatkan tekanan terhadap pemerintahannya.

Risiko Eskalasi di Timur Tengah

Pernyataan Netanyahu mengenai perubahan rezim Iran berpotensi meningkatkan risiko eskalasi. Iran memiliki jaringan sekutu dan kelompok bersenjata di sejumlah negara Timur Tengah, sementara Israel memiliki kemampuan militer yang luas serta dukungan Amerika Serikat.

Jika upaya Israel benar-benar diarahkan pada pergantian pemerintahan di Teheran, konflik dapat berkembang jauh melampaui serangan terhadap fasilitas militer dan nuklir. Suriah juga menjadi salah satu titik rawan. Kehadiran pasukan Israel di wilayah Suriah selatan telah mendapatkan kecaman dari pemerintah Suriah dan menjadi perhatian PBB. Pada saat yang sama, Israel tetap menyatakan bahwa keberadaan militernya diperlukan demi keamanan.

Dengan demikian, kunjungan Netanyahu ke Suriah dan pernyataannya mengenai Iran bukan sekadar kunjungan simbolis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Israel masih melihat perubahan kekuasaan di Teheran sebagai salah satu sasaran strategis utama dalam konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Jika klaim Netanyahu benar-benar diterjemahkan menjadi operasi untuk menggulingkan pemerintahan Iran, konsekuensinya berpotensi jauh lebih besar dibandingkan konflik militer sebelumnya karena dapat memicu respons dari Iran dan jaringan sekutunya di berbagai wilayah Timur Tengah.