PM Inggris Blak-blakan soal 'Boikot' Israel, Telanjangi Dosa Netanyahu

Pemerintah Inggris mengambil sikap yang semakin keras terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham membela keputusan pemerintahnya untuk melarang perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah paling tegas Inggris terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Inggris menyatakan tindakan itu bukan ditujukan kepada rakyat Israel maupun komunitas Yahudi, melainkan sebagai tekanan terhadap kebijakan pemerintah Israel yang dinilai mengancam peluang terbentuknya negara Palestina.

Burnham bahkan secara terbuka menyebut Inggris harus berani berdiri melawan ketidakadilan dan mempertahankan harapan terhadap solusi dua negara.

Inggris Larang Perdagangan dari Permukiman Israel

Keputusan Inggris diumumkan pada 8 September 2026 bersama sejumlah negara lainnya. Inggris, Prancis dan Kanada menyatakan akan memberlakukan larangan perdagangan terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pemerintah Inggris, 12 negara menyatakan bahwa ekspansi permukiman dan kekerasan oleh pemukim Israel telah semakin merusak kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Mereka juga menentang tindakan yang dianggap mengarah pada aneksasi wilayah Palestina dan pemindahan paksa penduduk Palestina.

Langkah tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah Inggris juga mengambil tindakan terhadap individu dan jaringan yang dianggap berperan dalam mendukung kekerasan pemukim Israel.

Pemerintah Netanyahu Jadi Sasaran Kritik

Kebijakan tersebut secara langsung meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman di Tepi Barat, termasuk proyek permukiman E1, dapat memutus kesinambungan wilayah Palestina dan membuat pembentukan negara Palestina yang berdaulat semakin sulit.

Dalam pernyataan pemerintah Inggris, tindakan Israel di Tepi Barat disebut telah mengancam kelangsungan solusi dua negara. Inggris bersama sejumlah negara lain mendesak pemerintah Israel menghentikan ekspansi permukiman, meningkatkan pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband juga menggunakan bahasa yang sangat keras. Pemerintah Inggris menuduh kelompok pemukim ekstrem melakukan tindakan yang disebut sebagai ethnic cleansing atau pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Burnham Tegaskan Ini Bukan Boikot Rakyat Israel

Di tengah munculnya istilah "boikot Israel", pemerintah Inggris berusaha memperjelas sasaran kebijakan tersebut. Burnham mengatakan langkah yang diambil pemerintahnya diarahkan terhadap kebijakan pemerintah Israel, terutama aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Menurut pemerintah Inggris, kebijakan tersebut bukan serangan terhadap masyarakat Israel dan bukan pula tindakan terhadap agama Yahudi. Burnham menegaskan Inggris tetap mendukung keamanan Israel sekaligus hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Pemerintah Inggris juga menyatakan komitmen untuk memerangi antisemitisme.

Dengan demikian, kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, bukan embargo menyeluruh terhadap seluruh produk Israel.

Inggris Sebut Solusi Dua Negara Terancam

Salah satu alasan utama di balik kebijakan London adalah kekhawatiran terhadap masa depan solusi dua negara. Solusi tersebut menghendaki Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat, aman dan saling mengakui. Namun, ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dinilai dapat membuat wilayah Palestina semakin terfragmentasi.

Dalam pernyataan bersama dengan sejumlah negara, Inggris menyatakan bahwa ekspansi permukiman dan kekerasan pemukim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Negara-negara tersebut meminta Israel menghentikan perluasan permukiman serta memastikan pelaku kekerasan terhadap warga Palestina dimintai pertanggungjawaban.

Israel Membalas dengan Menutup Konsulat Inggris

Sikap Inggris tersebut langsung memicu respons keras dari Israel. Israel mengumumkan akan menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai bagian dari tindakan balasan. Israel juga memberlakukan larangan masuk terhadap sejumlah warga Inggris.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam kebijakan tersebut dan menuduh Inggris mencampuri urusan dalam negeri Israel, termasuk proses politik menjelang pemilu Israel. Israel juga membantah tuduhan Inggris mengenai tindakan yang disebut sebagai pembersihan etnis dan menilai pernyataan pemerintah Inggris telah melewati batas.

Konfrontasi diplomatik tersebut menunjukkan bahwa hubungan Inggris-Israel memasuki fase yang semakin tegang.

Tekanan Tidak Hanya Datang dari Inggris

Yang membuat kebijakan ini menjadi perhatian adalah Inggris tidak bergerak sendirian. Prancis dan Kanada juga mengambil langkah terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Sejumlah negara Eropa lainnya turut mendukung atau mempertimbangkan pembatasan serupa.

Dalam pernyataan bersama, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia dan Inggris menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara. Langkah tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel.

Dampak Ekonomi Langsung Relatif Terbatas

Meski terdengar sebagai langkah besar, dampak ekonomi langsung dari larangan perdagangan tersebut diperkirakan relatif terbatas karena volume produk dari permukiman Israel tidak terlalu besar. Namun, nilai politik dan diplomatiknya jauh lebih besar. Kebijakan ini memberikan sinyal bahwa sejumlah sekutu tradisional Israel mulai bersedia menggunakan instrumen ekonomi untuk menekan pemerintah Israel terkait kebijakan di Tepi Barat. Analisis Reuters menyebut langkah tersebut terutama menyasar produk pertanian dan memiliki dampak ekonomi langsung yang terbatas, tetapi secara simbolis menunjukkan meningkatnya isolasi diplomatik Israel.

Sejumlah tokoh Israel sendiri menyambut langkah Inggris tersebut. Beberapa mantan pejabat, tokoh militer dan akademisi Israel menilai sanksi terhadap pemukim ekstrem diperlukan untuk menghadapi kekerasan dan ekspansi permukiman.

Inggris Tetap Pertahankan Kerja Sama Intelijen

Meski hubungan politik memanas, Inggris belum memutus seluruh hubungan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Ed Miliband mengatakan kerja sama intelijen antara Inggris dan Israel tetap berjalan. Menurutnya, kerja sama tersebut memiliki kepentingan strategis dan tidak otomatis terhenti akibat perbedaan kebijakan mengenai permukiman.

Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa langkah terhadap permukiman tidak berarti Inggris memutus hubungan dengan Israel secara keseluruhan. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi London lebih berupa tekanan terbatas dan terarah dibandingkan pemutusan hubungan diplomatik atau ekonomi secara total.

Apa Arti Langkah Inggris bagi Konflik Israel-Palestina?

Keputusan Inggris dapat menjadi bagian dari perubahan pendekatan sejumlah negara Barat terhadap konflik Israel-Palestina. Selama bertahun-tahun, negara-negara Barat menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan strategis dengan Israel dan memberikan tekanan terhadap kebijakan pemerintah Israel di wilayah Palestina.

Kini, semakin banyak pemerintah yang mulai menggunakan sanksi, pembatasan perdagangan dan tekanan diplomatik untuk mendorong penghentian ekspansi permukiman. Bagi Palestina, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk tekanan tambahan terhadap Israel. Sementara bagi pemerintah Netanyahu, kebijakan itu menjadi tantangan diplomatik baru karena datang dari negara yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Israel.

Pada akhirnya, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut perdagangan barang dari permukiman. Kebijakan Inggris merupakan pesan politik bahwa London menilai ekspansi permukiman dan kekerasan pemukim berpotensi menghancurkan peluang lahirnya negara Palestina.

Burnham pun menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan solusi dua negara. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa tekanan terhadap Israel dimaksudkan untuk menjaga peluang terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.