Prabowo Akan Gelar Ratas Pendidikan Gratis hingga Universitas Negeri

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kebijakan biaya pendidikan negeri. Dalam rencana tersebut, pemerintah ingin memastikan pendidikan di sekolah negeri mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri dapat diakses masyarakat tanpa biaya pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat dan tidak semestinya menjadi beban bagi keluarga.

Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus Gratis

Prabowo mengatakan pemerintah akan membahas secara khusus skema pendidikan gratis melalui rapat terbatas bersama jajaran menteri terkait. Cakupan yang disebutkan tidak hanya pendidikan dasar dan menengah. Prabowo juga memasukkan perguruan tinggi negeri dalam gagasan tersebut.

Dengan demikian, jenjang yang menjadi perhatian meliputi:

Sekolah dasar (SD) negeri.
Sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
Sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat negeri.
Universitas atau perguruan tinggi negeri.

Prabowo menilai negara perlu memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya pendidikan di lembaga negeri.

Akan Dibahas dalam Rapat Terbatas

Rencana tersebut saat ini masih berupa arahan Presiden dan akan dibahas lebih lanjut melalui ratas. Artinya, pemerintah belum mengumumkan secara rinci mekanisme pelaksanaan pendidikan gratis hingga universitas negeri.

Beberapa hal yang perlu dirumuskan pemerintah antara lain sumber pendanaan, cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, serta penerapannya di berbagai jenjang pendidikan. Pembahasan tersebut menjadi penting karena pendidikan tinggi memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah perlu menentukan secara jelas apakah konsep gratis nantinya mencakup seluruh komponen biaya kuliah atau hanya biaya pendidikan tertentu.

Bukan Hanya Sekolah, Perguruan Tinggi Negeri Juga Disorot

Perluasan gagasan pendidikan gratis hingga universitas negeri menjadi salah satu bagian penting dari pernyataan Prabowo. Sebelumnya, pemerintah telah mendorong perluasan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa. Pada Januari 2026, Prabowo juga memberikan arahan terkait perluasan beasiswa dan penguatan pendidikan tinggi dalam pertemuan dengan rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri.

Pemerintah juga telah membahas pembangunan sejumlah kampus baru yang diarahkan untuk memperkuat bidang sains, teknologi, teknik, matematika, dan pendidikan kedokteran. Jika gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri direalisasikan, kebijakan tersebut akan menjadi perluasan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Sejalan dengan Komitmen Pendidikan Gratis di Sekolah Negeri

Pernyataan terbaru Prabowo juga melanjutkan komitmen yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah. Dalam pidato terkait APBN 2027 pada Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak anak Indonesia dan pemerintah harus memperjuangkan agar anak-anak dapat bersekolah secara gratis di sekolah negeri. Pemerintah juga menargetkan renovasi sekolah rusak diselesaikan paling lambat 2029, dengan percepatan pada 2027–2028.

Pemerintah sebelumnya juga menjalankan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada kelompok sasaran.

Tantangan Pembiayaan Pendidikan Gratis

Rencana pendidikan gratis sampai universitas negeri tentu membutuhkan perencanaan anggaran yang besar. Pemerintah harus menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi secara menyeluruh.

Komponen yang perlu diperhitungkan tidak hanya biaya pembelajaran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik, fasilitas sekolah dan kampus, laboratorium, sarana teknologi, penelitian, serta operasional perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, pemerintah telah menekankan pentingnya disiplin fiskal dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, mekanisme pendanaan pendidikan gratis akan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dibahas dalam ratas.

Bagaimana dengan Universitas Swasta?

Dalam pernyataannya, Prabowo secara khusus berbicara mengenai pendidikan negeri. Karena itu, belum ada keterangan bahwa konsep pendidikan gratis tersebut otomatis berlaku bagi perguruan tinggi swasta.

Pemerintah juga belum menjelaskan apakah mahasiswa yang memilih perguruan tinggi swasta akan memperoleh bantuan dengan skema tertentu. Hal tersebut kemungkinan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut, termasuk bagaimana pemerintah memastikan masyarakat memiliki pilihan pendidikan yang luas tanpa mengurangi peran perguruan tinggi swasta.

Pendidikan Gratis dan Pemerataan Kesempatan

Kebijakan pendidikan gratis pada prinsipnya berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan. Biaya pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam menyekolahkan anak hingga jenjang yang lebih tinggi.

Jika diterapkan secara efektif, pembebasan biaya pendidikan negeri dapat mengurangi beban langsung yang harus ditanggung keluarga. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap membutuhkan aturan yang jelas agar penerima manfaat, jenis biaya yang ditanggung, dan mekanisme pembiayaannya tidak menimbulkan multitafsir.

Selain persoalan biaya, kualitas pendidikan juga menjadi faktor penting. Pendidikan yang lebih mudah diakses perlu dibarengi dengan ketersediaan guru dan dosen berkualitas, fasilitas memadai, kurikulum yang relevan, serta pemerataan tenaga pendidik.

Pemerintah Juga Fokus pada Kualitas Guru

Agenda pendidikan pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas tenaga pendidik. Pada Juni 2026, pemerintah menyampaikan sejumlah kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Salah satunya adalah penyesuaian tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok sesuai kebijakan yang disampaikan pemerintah.

Pada Jumat (18/9/2026), Prabowo juga mengungkap gagasan crash program untuk memperbaiki persoalan rekrutmen guru. Salah satu gagasannya adalah merekrut sarjana terbaik untuk menjadi guru dan kemudian ditempatkan melalui skema yang disiapkan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa agenda pendidikan yang tengah dibahas pemerintah mencakup beberapa aspek sekaligus, mulai dari akses, pembiayaan, infrastruktur hingga kualitas guru.

Masih Menunggu Keputusan Teknis

Pernyataan Prabowo mengenai pendidikan gratis hingga universitas negeri belum berarti seluruh biaya pendidikan di semua perguruan tinggi negeri langsung menjadi gratis. Realisasinya masih membutuhkan pembahasan lintas kementerian dan penentuan mekanisme anggaran. Ratas yang akan digelar nantinya diharapkan menjadi forum untuk membahas bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan secara konkret.

Dengan demikian, masyarakat masih perlu menunggu keputusan pemerintah mengenai kapan kebijakan mulai berlaku, biaya apa saja yang ditanggung negara, siapa penerima manfaatnya, serta bagaimana mekanisme pendanaan pendidikan tinggi negeri.

Jika terealisasi, kebijakan ini akan memperluas cakupan intervensi negara dalam pembiayaan pendidikan, dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi negeri. Untuk saat ini, pemerintah baru menyampaikan arah kebijakan dan rencana pembahasan melalui rapat terbatas.