Prabowo Panggil Rosan-Bahlil ke Hambalang Bahas Pembubaran 700 BUMN

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali membahas agenda besar penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kali ini, pembahasan dilakukan dalam pertemuan terbatas di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pertemuan itu tidak hanya membahas percepatan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan BUMN yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan penataan BUMN dilakukan untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat dan profesional.

Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup Lagi

Rencana penutupan ratusan BUMN sebenarnya telah diumumkan Prabowo beberapa hari sebelumnya. Saat memberikan sambutan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026.

Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan kelanjutan dari penataan yang telah dilakukan pemerintah. Ia menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup karena dinilai tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja baik, atau mengalami kerugian.

Prabowo mengatakan penutupan 290 perusahaan tersebut telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun. Setelah penataan berikutnya, pemerintah berharap efisiensi dapat meningkat hingga sekitar Rp100 triliun. Presiden bahkan menyebut setelah proses penutupan dan konsolidasi dilakukan, jumlah BUMN Indonesia nantinya dapat menyusut menjadi sekitar 250 perusahaan.

Bukan Sekadar Membubarkan Perusahaan

Meski istilah yang digunakan adalah penutupan atau pembubaran, kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari proses restrukturisasi dan perampingan perusahaan negara. Pemerintah ingin mengurangi struktur BUMN yang dianggap terlalu gemuk, terutama perusahaan yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian negara.

Dalam pertemuan di Hambalang, Prabowo menegaskan penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Tujuannya bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi membangun struktur BUMN yang lebih sehat, efisien dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, proses yang dilakukan pemerintah dapat mencakup penutupan perusahaan, konsolidasi, restrukturisasi maupun bentuk penataan lainnya.

Penghematan Bisa Capai Rp100 Triliun

Salah satu alasan utama di balik kebijakan tersebut adalah efisiensi anggaran. Prabowo sebelumnya menyebut penutupan 290 BUMN telah menghemat sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut antara lain berasal dari berkurangnya biaya rutin atau overhead perusahaan.

Presiden menyinggung komponen seperti biaya jajaran direksi dan komisaris sebagai bagian dari biaya yang dapat ditekan melalui perampingan. Untuk tahap berikutnya, pemerintah memperkirakan penutupan sedikitnya 700 BUMN dapat memberikan efisiensi sekitar Rp100 triliun.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan manfaat kebijakan restrukturisasi. Namun, target penghematan tersebut merupakan proyeksi pemerintah dan realisasinya akan bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi serta kondisi masing-masing perusahaan.

Uang Hasil Efisiensi Akan Dialihkan ke Rakyat

Prabowo sebelumnya mengatakan anggaran yang berhasil dihemat dari pengurangan biaya birokrasi dan overhead BUMN akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah berupaya agar anggaran negara tidak terlalu banyak terserap untuk biaya administratif dan operasional perusahaan yang tidak produktif.

Dana yang berhasil dihemat diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, restrukturisasi BUMN tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan korporasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah mengelola keuangan negara secara lebih efisien.

Rosan dan Danantara Punya Peran Penting

Pemanggilan Rosan Roeslani ke Hambalang memiliki arti penting dalam agenda tersebut. Rosan saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara. Lembaga pengelola investasi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan optimalisasi aset perusahaan negara.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, jajaran Danantara ikut memberikan laporan mengenai perkembangan penataan BUMN. Kehadiran COO Danantara Dony Oskaria juga menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh kebijakan pemerintah, tetapi berkaitan dengan pengelolaan dan restrukturisasi aset perusahaan negara.

Dengan struktur BUMN yang lebih sederhana, pemerintah berharap pengelolaan perusahaan negara dapat menjadi lebih fokus dan efisien.

Bahlil Ikut Bahas Hilirisasi

Selain soal BUMN, pertemuan Prabowo dengan Rosan dan Bahlil juga membahas agenda percepatan hilirisasi. Teddy Indra Wijaya menjelaskan hilirisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah ingin sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dengan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, nilai ekonomi yang dihasilkan diharapkan lebih besar dan menciptakan lapangan kerja. Agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menarik investasi dan memperkuat industri nasional.

BUMN yang Dipertahankan Harus Lebih Sehat

Perampingan BUMN membuat perusahaan negara yang tetap dipertahankan dituntut untuk memiliki kinerja lebih baik. Pemerintah ingin BUMN yang tersisa bukan hanya berjumlah lebih sedikit, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi strategisnya.

Artinya, perusahaan negara yang dianggap memiliki peran penting bagi perekonomian, pelayanan publik, energi, pangan, infrastruktur dan sektor strategis lainnya harus mampu meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Prabowo menegaskan penataan harus menghasilkan perusahaan negara yang sehat dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian.

Target 31 Desember 2026 Jadi Tenggat Penting

Pemerintah memberikan tenggat yang cukup jelas untuk tahap berikutnya, yakni 31 Desember 2026. Sebelum batas waktu tersebut, pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup atau ditata sebagai bagian dari proses perampingan. Jika target tersebut terealisasi, jumlah perusahaan negara akan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Prabowo menyebut Indonesia pada akhirnya mungkin hanya akan memiliki sekitar 250 BUMN. Namun, pelaksanaan target tersebut tentu membutuhkan proses administratif, hukum, keuangan dan korporasi yang tidak sederhana.

Setiap perusahaan memiliki status, aset, kewajiban, pekerja, kontrak, serta hubungan dengan anak perusahaan atau entitas lain. Karena itu, proses penutupan tidak dapat dilakukan hanya dengan menghapus nama perusahaan dari daftar BUMN.

Tantangan Penataan BUMN

Rencana tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertama adalah persoalan aset dan kewajiban perusahaan yang ditutup. Pemerintah perlu memastikan aset negara tetap terlindungi dan kewajiban perusahaan diselesaikan sesuai aturan. Kedua adalah persoalan tenaga kerja. Restrukturisasi perusahaan berpotensi berdampak terhadap pegawai sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas dan adil.

Ketiga adalah keberlangsungan layanan publik. Jika perusahaan yang ditutup memiliki fungsi strategis atau menyediakan layanan tertentu, pemerintah harus memastikan fungsi tersebut tidak terganggu. Keempat adalah memastikan bahwa efisiensi benar-benar menghasilkan penghematan, bukan sekadar memindahkan biaya dari satu entitas ke entitas lainnya.

Pengawasan Menjadi Kunci

Besarnya target penutupan membuat transparansi dan pengawasan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menjelaskan perusahaan mana yang ditutup, alasan penutupannya, bagaimana asetnya dikelola, berapa kewajiban yang harus diselesaikan, serta berapa penghematan yang benar-benar diperoleh negara.

Hal tersebut penting agar kebijakan perampingan BUMN tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah perusahaan yang ditutup. Indikator keberhasilan yang lebih penting adalah apakah BUMN yang tersisa menjadi lebih sehat, produktif, profesional dan mampu memberikan dividen maupun manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Prabowo Ingin BUMN Lebih Ramping dan Produktif

Pertemuan di Hambalang pada Jumat malam menunjukkan bahwa agenda restrukturisasi BUMN terus menjadi perhatian pemerintah. Prabowo melalui Rosan, Bahlil dan jajaran Danantara ingin memastikan proses tersebut berjalan sejalan dengan agenda ekonomi yang lebih luas, terutama hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Sebanyak 290 BUMN yang disebut telah ditutup menjadi tahap awal. Selanjutnya, pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp100 triliun. Jika terlaksana sesuai target, peta perusahaan negara Indonesia akan mengalami perubahan besar.

Tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan yang bertahan benar-benar menjadi lebih kuat, sementara aset, pekerja dan kewajiban dari perusahaan yang ditutup dapat ditangani secara tertib. Dengan demikian, agenda Prabowo bukan hanya tentang mengurangi jumlah BUMN, tetapi membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping, efisien, sehat dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.