Raja Juli soal Karhutla: Asap Tak Punya KTP

JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang mulai dirasakan hingga negara tetangga. Raja Juli menyebut asap tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun negara.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dampak kebakaran bahkan telah dirasakan di Malaysia, sehingga persoalan kabut asap kembali menjadi isu lintas batas. Raja Juli menggunakan istilah “asap tak punya KTP” untuk menggambarkan sifat asap yang dapat bergerak melintasi wilayah tanpa mengenal identitas administratif.

Asap Karhutla Mulai Sampai Malaysia

Kabut asap dari karhutla di sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan mulai berdampak ke Malaysia. Kondisi tersebut kembali mengingatkan pada persoalan kabut asap lintas batas yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu tantangan lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Bagi pemerintah, kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya berorientasi pada pemadaman api di titik kebakaran. Pengendalian harus dilakukan sejak pencegahan, pemantauan titik panas, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. Raja Juli menegaskan bahwa asap tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, ketika kebakaran terjadi di satu wilayah, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di daerah lain bahkan negara lain.

19 Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah juga memperkuat langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) disebut tengah memproses 19 perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla di tujuh provinsi. Total area yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 11.046 hektare, dengan potensi kerugian yang disebut mencapai Rp5,3 triliun.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pelaku pembakaran dari kalangan individu, tetapi juga menyoroti tanggung jawab korporasi apabila ditemukan pelanggaran di wilayah konsesinya. Sebelumnya, Raja Juli juga menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah menindak pelaku karhutla tanpa pandang bulu, baik individu maupun korporasi.

Enam Perusahaan di Kalimantan Kena Sanksi

Penegakan hukum terhadap korporasi juga mulai dilakukan di lapangan. Pada akhir Agustus 2026, pemerintah menyampaikan bahwa enam perusahaan di Kalimantan mendapatkan sanksi terkait penanganan karhutla. Pada saat yang sama, kepolisian telah mengumumkan puluhan tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dalam mengelola kawasan dan mencegah kebakaran.

El Nino Jadi Faktor yang Memperparah Risiko

Raja Juli sebelumnya mengingatkan bahwa kondisi iklim tahun ini membuat kewaspadaan terhadap karhutla harus ditingkatkan. Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI pada 18 Agustus 2026, Raja Juli menyebut fenomena El Nino berpotensi membuat kondisi lebih kering dan panas dibandingkan periode normal. Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran.

Namun, kondisi cuaca tidak serta-merta menghilangkan aspek tanggung jawab manusia. Pencegahan tetap menjadi bagian penting karena banyak kasus karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, baik akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja.

Pemerintah Perkuat Operasi Pemadaman

Pemerintah saat ini mengerahkan berbagai sumber daya untuk menghadapi karhutla, termasuk operasi pemadaman darat dan udara. Helikopter water bombing digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani dari darat. Selain itu, koordinasi antarlembaga terus diperkuat untuk mengantisipasi perluasan titik api.

Penanganan juga dilakukan melalui patroli, pemantauan titik panas, modifikasi cuaca, serta pelibatan masyarakat. Pemerintah sebelumnya membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api di enam provinsi prioritas dengan total sekitar 1.425 personel. Kelompok tersebut diharapkan membantu pemerintah mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini.

Sembilan Taman Nasional Ditutup Sementara

Tingginya risiko karhutla juga membuat Kementerian Kehutanan mengambil langkah pembatasan aktivitas di sejumlah kawasan konservasi.

Kemenhut memutuskan menutup sementara sejumlah kawasan di sembilan taman nasional yang dinilai memiliki risiko kebakaran tinggi. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerinci Seblat, Gunung Ciremai, Tambora, Manusela, Bukit Baka Bukit Raya, Gunung Gede Pangrango, Gunung Leuser, serta area tertentu di Taman Nasional Lorentz.

Raja Juli menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi masyarakat, melainkan untuk menjaga keselamatan pengunjung sekaligus memfokuskan sumber daya pemerintah pada penanganan kebakaran. Di kawasan Gunung Semeru, misalnya, sekitar 170 pendaki sempat terdampak situasi kebakaran dan harus dievakuasi.

Penutupan untuk Fokuskan Sumber Daya

Salah satu persoalan dalam penanganan karhutla adalah keterbatasan sumber daya pemadaman. Raja Juli menyebut kebakaran di kawasan konservasi membuat sejumlah helikopter water bombing yang seharusnya difokuskan ke enam provinsi prioritas harus dialihkan ke taman nasional.

Karena itu, penutupan sementara sejumlah kawasan dinilai dapat membantu pemerintah memusatkan sumber daya untuk mengendalikan kebakaran di wilayah prioritas. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memperkirakan periode September masih menjadi masa yang perlu diwaspadai dalam penanganan karhutla.

Kritik terhadap Penanganan Karhutla

Meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah, penanganan karhutla juga mendapatkan kritik dari organisasi lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, misalnya, mengkritik kunjungan pejabat ke lokasi kebakaran apabila tidak diikuti dengan solusi konkret di lapangan. Walhi menilai pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan penanganan struktural, bukan hanya melakukan pemadaman ketika api sudah membesar.

Kritik serupa juga datang dari Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi tata kelola kawasan dan tidak hanya melihat karhutla sebagai persoalan cuaca atau fenomena alam.

Persoalan Karhutla Tidak Berhenti di Batas Negara

Pernyataan “asap tak punya KTP” yang disampaikan Raja Juli pada dasarnya menggambarkan bahwa dampak karhutla dapat meluas jauh dari lokasi kebakaran. Ketika api membakar hutan atau lahan, asap yang dihasilkan dapat terbawa angin menuju wilayah lain. Karena itu, satu titik kebakaran berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lingkungan di kawasan yang jauh dari sumber api.

Dampaknya bahkan dapat melintasi perbatasan Indonesia. Karena itu, persoalan karhutla memiliki dimensi nasional sekaligus regional. Penanganannya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat, serta kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Penegakan Hukum Jadi Kunci

Pemerintah menghadapi tuntutan agar penanganan karhutla tidak berhenti setelah api padam. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi salah satu bagian penting untuk menciptakan efek jera. Pemerintah telah menegaskan bahwa individu maupun korporasi yang terbukti melanggar akan diproses sesuai aturan.

Di sisi lain, perusahaan yang mengelola kawasan rawan kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran berjalan dengan baik. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya bereaksi setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mencegah munculnya titik api baru.

Asap Tak Punya KTP, Dampaknya Bisa ke Mana-Mana

Pernyataan Raja Juli mengenai “asap tak punya KTP” menjadi gambaran sederhana mengenai persoalan kabut asap lintas batas yang kembali muncul pada musim karhutla 2026. Di tengah kondisi yang dipengaruhi cuaca kering dan panas, pemerintah harus menghadapi tantangan untuk memadamkan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

Pemrosesan terhadap 19 perusahaan, pemberian sanksi kepada perusahaan di Kalimantan, pengerahan water bombing, pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api, hingga penutupan sementara sejumlah taman nasional menjadi bagian dari rangkaian upaya tersebut.

Namun, efektivitas seluruh langkah itu pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang, menindak pelaku secara konsisten, dan memastikan pengelolaan kawasan dilakukan secara bertanggung jawab. Sebab, ketika api muncul, asap memang tidak mengenal KTP, batas provinsi, bahkan batas negara. Karena itu pula, penanganan karhutla harus dilakukan sebelum asap terlanjur menyebar ke mana-mana.