Reaksi Kemenpora soal Atlet Tuli Galang Dana demi Lomba di Malaysia

JAKARTA – Kabar 24 atlet tuli Indonesia yang harus melakukan penggalangan dana untuk berangkat ke ajang Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championship (APDMSC) 2026 di Penang, Malaysia, mendapat perhatian publik. Para atlet tersebut ditargetkan berlaga pada 2–10 Oktober 2026, tetapi persoalan pembiayaan keberangkatan membuat mereka harus mencari dukungan secara mandiri.

Kontingen Indonesia dilaporkan membutuhkan dana sekitar Rp700 juta untuk membiayai keberangkatan, akomodasi, pendaftaran, perlengkapan pertandingan, hingga kebutuhan selama mengikuti kompetisi. Mereka bahkan melakukan penggalangan dana di ruang publik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), memberikan dukungan terhadap atlet tuli yang hendak membawa nama Indonesia di ajang internasional.

Kemenpora Tegaskan Komitmen untuk Atlet Disabilitas

Menanggapi polemik tersebut, Kemenpora menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi atlet penyandang disabilitas. Pernyataan itu disampaikan melalui sinergi Kemenpora bersama National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. Pemerintah menyebut atlet berprestasi maupun atlet muda yang memiliki potensi mendapatkan fasilitasi untuk mengikuti berbagai kompetisi internasional.

Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan persoalan yang muncul perlu dilihat dari sisi tata kelola dan prosedur pengiriman atlet ke kompetisi internasional. Menurutnya, penentuan kejuaraan yang diikuti atlet tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses perencanaan dan konsolidasi dengan Kemenpora.

“Keikutsertaan atlet NPC Indonesia dalam kejuaraan internasional merupakan bagian dari rangkaian tryout pemusatan latihan nasional menuju Paralimpiade yang bertujuan mengumpulkan poin demi memenuhi syarat kualifikasi,” ujar Satriawan.

Persoalan Afiliasi Organisasi Jadi Sorotan

Salah satu hal yang turut disoroti dalam polemik ini adalah afiliasi organisasi olahraga tuli Indonesia dengan federasi internasional. NPC Indonesia menjelaskan bahwa cabang olahraga prestasi untuk atlet tuli memiliki jalur organisasi tersendiri. Untuk dapat mengikuti kejuaraan internasional, atlet diharapkan berada di bawah organisasi yang diakui oleh International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

Di Indonesia, organisasi yang disebut memiliki keanggotaan resmi pada federasi tersebut adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN). NPC Indonesia berharap atlet tuli yang aktif berprestasi dapat berhimpun atau berkomunikasi dengan PATRIN. Dengan demikian, pembinaan, persiapan teknis, dan kebutuhan fasilitas dapat dikoordinasikan melalui jalur yang lebih terstruktur.

Mengapa Atlet Sampai Galang Dana?

Sebelumnya, kabar mengenai penggalangan dana mencuat setelah 24 atlet tuli Indonesia disebut membutuhkan biaya sekitar Rp700 juta untuk mengikuti APDMSC 2026 di Penang. Kontingen tersebut dijadwalkan mengikuti empat cabang olahraga, yakni bowling, catur, atletik, dan bulu tangkis.

Dana yang dikumpulkan tidak hanya diperuntukkan bagi tiket pesawat. Kebutuhan lainnya meliputi biaya pendaftaran, paspor dan visa, akomodasi, konsumsi, perlengkapan pertandingan, serta kebutuhan operasional selama berada di Malaysia.

Dengan kebutuhan sekitar Rp700 juta, beban biaya menjadi cukup besar bagi kontingen yang harus memberangkatkan atlet beserta pelatih dan pendukung. Karena itulah, mereka kemudian membuka donasi dan meminta dukungan masyarakat maupun pihak swasta.

Kemenpora Sebut Administrasi Perlu Dituntaskan

Dalam merespons polemik tersebut, NPC Indonesia meminta agar persoalan administratif dan konsolidasi segera diselesaikan. Satriawan menekankan bahwa jangan sampai persoalan prosedural menimbulkan kesimpangsiuran di ruang publik. Menurut dia, jalur koordinasi yang jelas diperlukan agar kebutuhan atlet dapat ditangani secara lebih terstruktur.

Dengan demikian, persoalan penggalangan dana tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pemerintah tidak memberikan bantuan, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pengajuan, organisasi yang menaungi atlet, agenda kompetisi, serta proses perencanaan pembinaan.

Pemerintah Klaim Dukungan Atlet Disabilitas Terus Berjalan

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas bukan hanya untuk satu kompetisi. Pemerintah dan NPC Indonesia selama ini menjalankan koordinasi untuk mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan internasional. Bahkan, pemerintah juga tengah mempersiapkan fasilitasi keberangkatan kontingen atlet disabilitas menuju Asian Para Games 2026.

Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas Indonesia di level internasional. Namun, kasus 24 atlet tuli tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi, terutama terkait akses pembiayaan dan jalur administrasi bagi cabang olahraga khusus tuli.

Atlet Tuli Tetap Diharapkan Bisa Berprestasi

Di tengah polemik pendanaan, pemerintah tetap mengharapkan atlet tuli Indonesia mendapatkan kesempatan bertanding. Keikutsertaan dalam kompetisi internasional bukan hanya soal mendapatkan medali. Kompetisi juga memberikan pengalaman kepada atlet, meningkatkan kemampuan, serta membuka peluang bagi mereka untuk memenuhi persyaratan mengikuti kejuaraan yang lebih besar.

Karena itu, penyelesaian persoalan administrasi dan pendanaan menjadi penting agar atlet tidak kehilangan kesempatan bertanding hanya karena persoalan koordinasi.

Tantangan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembinaan olahraga disabilitas membutuhkan sistem yang terintegrasi. Tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan atlet. Mereka membutuhkan program latihan, pelatih, fasilitas, kompetisi, dukungan medis, transportasi, hingga pendanaan untuk mengikuti pertandingan di luar negeri.

Khusus atlet tuli, jalur organisasi dan kompetisi juga memiliki karakteristik tersendiri karena terdapat federasi internasional khusus olahraga tuli. Karena itu, koordinasi antara atlet, organisasi olahraga, NPC Indonesia, federasi terkait, dan Kemenpora menjadi sangat penting.

Bukan Sekadar Persoalan Rp700 Juta

Kasus 24 atlet tuli yang menggalang dana untuk berlaga di Malaysia pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka Rp700 juta. Di balik dana tersebut terdapat kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan di tingkat internasional dan membawa nama Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme dukungan terhadap atlet disabilitas berjalan transparan, terencana, dan mudah diakses oleh atlet maupun organisasi yang memenuhi persyaratan.

Kemenpora sendiri telah menegaskan komitmennya untuk mendukung olahraga disabilitas. Sementara itu, NPC Indonesia meminta agar atlet tuli berhimpun melalui organisasi yang memiliki pengakuan internasional sehingga pembinaan dan keikutsertaan dalam kompetisi dapat dikoordinasikan secara lebih baik. Dengan waktu menuju APDMSC 2026 yang semakin dekat, penyelesaian persoalan tersebut menjadi penting. Harapannya, polemik pendanaan tidak sampai menghalangi 24 atlet tuli Indonesia untuk tampil dan mengukir prestasi di Penang, Malaysia.