Ujian Berat Destry: Kejar Ekonomi Tumbuh Sembari Jaga Independensi BI

JAKARTA – Destry Damayanti resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 setelah mendapat persetujuan DPR RI pada 1 September 2026. Ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara permanen.

Kepemimpinan Destry datang pada periode yang tidak mudah. Bank sentral menghadapi tuntutan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada saat bersamaan harus menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, mempertahankan kepercayaan pasar, serta memastikan independensi kebijakan moneter tetap terjaga.

Tantangan tersebut menjadi semakin penting setelah pergantian mendadak di pucuk pimpinan BI dan munculnya perhatian investor terhadap hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter bank sentral.

Target Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Tantangan Utama

Salah satu pekerjaan besar Destry adalah membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi. Dalam pernyataannya setelah ditetapkan sebagai Gubernur BI, Destry menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,2–6 persen, dengan investasi menjadi salah satu faktor pendukung, termasuk melalui peran Danantara.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan sederhana. BI harus menjaga agar kebijakan yang mendukung pertumbuhan tidak pada akhirnya menimbulkan tekanan berlebihan terhadap rupiah maupun inflasi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat untuk menjaga stabilitas juga berpotensi menghambat konsumsi, investasi, kredit, dan aktivitas sektor riil. Di sinilah keseimbangan kebijakan Destry akan diuji.

Stabilitas Tetap Menjadi Prioritas

Meski mendapat mandat untuk mendukung pertumbuhan, Destry menegaskan bahwa stabilitas tetap menjadi fondasi utama. Ia mengatakan ketidakpastian global masih tinggi sehingga stabilitas nilai tukar dan inflasi harus dijaga agar tercipta iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Destry tidak ingin mengejar pertumbuhan dengan mengorbankan stabilitas moneter.

Bagi BI, stabilitas rupiah sangat penting karena pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, termasuk bahan baku dan energi. Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat merembet ke inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Dilema Suku Bunga

Salah satu instrumen paling penting yang berada di tangan BI adalah suku bunga. Ketika perekonomian membutuhkan dorongan, suku bunga yang lebih rendah dapat membantu meningkatkan permintaan kredit dan aktivitas investasi. Namun, pelonggaran moneter juga harus memperhitungkan kondisi rupiah dan arus modal.

Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi dapat membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan inflasi, tetapi memiliki konsekuensi terhadap biaya pembiayaan dunia usaha dan masyarakat. Pada Agustus 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen, dan Lending Facility 6,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, keputusan mengenai arah suku bunga pada masa pemerintahan Destry akan menjadi salah satu indikator penting bagaimana ia menyeimbangkan dua kepentingan tersebut.

Independensi BI Jadi Sorotan

Selain persoalan pertumbuhan dan stabilitas, tantangan terbesar Destry mungkin justru berada pada menjaga independensi Bank Indonesia. Destry secara terbuka menegaskan bahwa kerja sama antara BI dan pemerintah tidak berarti menghilangkan independensi bank sentral. "Sinergi bukan berarti kita kehilangan independensi," menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Destry dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Pernyataan tersebut penting karena mandat BI kini juga semakin berkaitan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Destry harus menunjukkan bahwa koordinasi dengan pemerintah dapat berjalan erat tanpa membuat keputusan moneter kehilangan pijakan pada data, kondisi ekonomi, dan mandat bank sentral.

Sinergi Fiskal dan Moneter

Destry justru melihat koordinasi antara pemerintah dan BI sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI saling berpengaruh terhadap perekonomian. Misalnya, ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, kebutuhan likuiditas dan kondisi pasar keuangan juga harus diperhitungkan oleh bank sentral.

Destry menyebut koordinasi fiskal dan moneter perlu dilakukan agar kedua kebijakan dapat bergerak seirama. Namun, koordinasi tersebut harus memiliki batas yang jelas. Pemerintah memiliki mandat fiskal, sedangkan BI memiliki mandat moneter dan stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya.

Justru kemampuan menjaga batas tersebut akan menjadi salah satu ukuran penting independensi BI di bawah Destry.

Mengelola Rupiah di Tengah Ketidakpastian Global

Tekanan eksternal juga menjadi pekerjaan rumah besar. Kondisi geopolitik, kebijakan suku bunga global, pergerakan dolar AS, harga komoditas, hingga arus modal asing dapat memengaruhi nilai tukar rupiah. Destry berencana memperkuat pengelolaan arus devisa, termasuk melalui pengawasan digital dan pemanfaatan supervisory technology (suptech).

Pengawasan yang lebih rinci terhadap arus devisa juga diarahkan untuk mengidentifikasi praktik seperti under-invoicing yang dapat memengaruhi penerimaan dan pasokan devisa dalam negeri. Langkah tersebut menjadi semakin penting karena posisi eksternal Indonesia menghadapi sejumlah tekanan. Pada kuartal II 2026, defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi sekitar US$12,5 miliar atau 3,3 persen dari PDB, dibandingkan US$3,6 miliar atau 1 persen dari PDB pada kuartal sebelumnya.

Memperkuat Pasar Keuangan Domestik

Destry juga menghadapi pekerjaan rumah untuk memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik. Pasar keuangan yang lebih dalam dapat membantu BI menjalankan kebijakan moneter secara lebih efektif sekaligus memberikan lebih banyak pilihan instrumen bagi investor dan pelaku usaha.

BI juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya modal serta meningkatkan likuiditas pasar. Instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan surat berharga negara menjadi bagian dari ekosistem yang perlu dikelola agar tetap menarik bagi investor tanpa mengganggu stabilitas moneter.

Mendukung Sektor Riil dan Lapangan Kerja

Tantangan Destry tidak berhenti pada indikator makroekonomi. Ia juga dituntut memastikan kebijakan BI memberikan dampak terhadap perekonomian nyata. Destry menyebut BI perlu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan diperkuat.

Artinya, kebijakan BI ke depan tidak hanya akan dilihat dari pergerakan rupiah atau inflasi, tetapi juga dari kemampuannya mendukung pembiayaan ekonomi. Kebijakan makroprudensial menjadi salah satu instrumen penting dalam hal ini.

Pembiayaan Inklusif dan Ekonomi Berkelanjutan

Destry juga membawa agenda untuk memperkuat pembiayaan inklusif dan berkelanjutan. BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Pengembangan metodologi pengukuran emisi dan karbon juga menjadi salah satu agenda yang disiapkan agar dunia usaha dan lembaga keuangan memiliki instrumen yang lebih jelas dalam mengembangkan pembiayaan hijau.

Menjaga Kepercayaan Pasar

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan investor. Bank sentral memiliki peran besar dalam membentuk persepsi pasar mengenai arah ekonomi suatu negara. Investor tidak hanya memperhatikan tingkat suku bunga, tetapi juga konsistensi kebijakan, transparansi, kredibilitas, serta independensi bank sentral.

Pergantian pimpinan BI setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebelumnya menjadi perhatian pasar. Karena itu, kepemimpinan Destry diharapkan mampu memberikan kesinambungan sekaligus memperkuat keyakinan bahwa kebijakan moneter tetap berbasis pada pertimbangan ekonomi.

Destry di Persimpangan Pertumbuhan dan Stabilitas

Pada akhirnya, Destry menghadapi dua tuntutan besar yang tidak selalu mudah dijalankan secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, BI harus memastikan pertumbuhan tersebut tidak dibayar dengan inflasi tinggi, rupiah yang tidak stabil, atau terganggunya kepercayaan terhadap kebijakan moneter.

Destry sendiri telah memberikan sinyal bahwa stabilitas akan tetap menjadi fondasi. Kebijakan yang sudah berjalan baik pada era sebelumnya akan dilanjutkan, sementara kebijakan yang membutuhkan perbaikan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, ujian terbesar Destry bukan sekadar bagaimana membuat ekonomi tumbuh lebih cepat, melainkan bagaimana mendorong pertumbuhan tanpa kehilangan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk membuktikan apakah BI di bawah kepemimpinan Destry mampu menemukan titik keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan, stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan tuntutan independensi bank sentral.