Rezim Persaingan Usaha dan Penguatan KPPU yang Tak Bisa Ditawar

Penguatan rezim persaingan usaha di Indonesia kembali menjadi perhatian seiring semakin kompleksnya struktur pasar, perkembangan ekonomi digital, aksi korporasi, hingga meningkatnya peran perusahaan besar di berbagai sektor strategis.

Di tengah perubahan tersebut, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai semakin penting. Lembaga ini tidak hanya dituntut menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga harus mampu mengantisipasi bentuk-bentuk baru distorsi pasar yang muncul akibat perkembangan teknologi, algoritma, kecerdasan buatan (AI), penguasaan data, serta konsolidasi bisnis.

Dorongan memperkuat KPPU juga berjalan beriringan dengan agenda revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rezim Persaingan Usaha Dinilai Perlu Diperbarui

UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi fondasi utama pengaturan persaingan usaha di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Namun, perkembangan dunia usaha membuat tantangan yang dihadapi regulator semakin berbeda dibandingkan ketika aturan tersebut pertama kali diberlakukan.

Pada Februari 2026, Panitia Kerja Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Medan untuk menyerap masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU turut menyampaikan kebutuhan penguatan kelembagaan agar pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih efektif.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto sebelumnya juga menilai penguatan KPPU mendesak dilakukan. Salah satu persoalan yang disorot adalah keterbatasan KPPU dalam mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persoalan tersebut menjadi penting karena efektivitas sebuah lembaga pengawas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan dan memutus pelanggaran, tetapi juga seberapa kuat putusannya dapat dijalankan.

KPPU Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Aturan Lama

Dunia usaha saat ini telah mengalami perubahan besar. Persaingan tidak lagi hanya berlangsung antara perusahaan konvensional yang menjual produk serupa.

Ekonomi digital melahirkan model bisnis berbasis platform yang memiliki karakter berbeda. Perusahaan dapat menguasai pasar melalui data, algoritma, jaringan pengguna, ekosistem digital, hingga integrasi berbagai layanan dalam satu platform.

KPPU pada Mei 2026 bahkan mendorong pembentukan Undang-Undang Pasar Digital untuk menghadapi tantangan persaingan dalam perdagangan elektronik. KPPU menyoroti risiko yang muncul dari penggunaan algoritma, AI, serta penguasaan data oleh platform digital. Situasi ini menunjukkan bahwa rezim persaingan usaha harus mampu bergerak lebih cepat dibandingkan perubahan model bisnis.

Jika aturan tertinggal, terdapat risiko munculnya praktik yang secara formal belum diatur secara memadai, tetapi secara ekonomi dapat mengurangi pilihan konsumen, menghambat pesaing baru, atau memperkuat dominasi perusahaan tertentu.

Penguatan KPPU Berkaitan Langsung dengan Konsumen

Persaingan usaha yang sehat bukan hanya persoalan antarperusahaan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika persaingan berjalan sehat, pelaku usaha memiliki insentif untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan dan menciptakan inovasi.

Sebaliknya, pasar yang terlalu terkonsentrasi dapat meningkatkan risiko harga tidak kompetitif, pilihan konsumen semakin terbatas, serta munculnya hambatan bagi pelaku usaha baru. Karena itu, penguatan KPPU pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan konsumen dan efisiensi ekonomi nasional.

KPPU sendiri menetapkan tujuan meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indeks Persaingan Usaha Terus Menjadi Tolok Ukur

Gambaran mengenai kondisi persaingan usaha juga dapat dilihat melalui Indeks Persaingan Usaha (IPU). KPPU mencatat IPU nasional 2025 mencapai 5,01. Angka tersebut menunjukkan kondisi persaingan usaha Indonesia berada dalam kategori persaingan sedikit tinggi dan secara umum bergerak menuju pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

Namun, KPPU juga mencatat bahwa perkembangan tersebut belum merata di semua wilayah dan sektor. Dimensi perilaku pelaku usaha dan permintaan masih menjadi tantangan, sementara sejumlah daerah menghadapi persoalan struktural seperti keterbatasan pasar dan logistik.

Artinya, peningkatan indeks tidak otomatis berarti seluruh persoalan persaingan telah selesai. Justru, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan dan kebijakan agar perbaikan persaingan dapat berlangsung secara konsisten.

Tantangan Persaingan Semakin Kompleks

Dalam praktiknya, KPPU saat ini menangani berbagai jenis persoalan yang menunjukkan luasnya tantangan persaingan usaha. Sepanjang 2026, KPPU menangani antara lain perkara keterlambatan notifikasi akuisisi, dugaan praktik anti-persaingan dalam distribusi, persoalan tender, hingga pengawasan sektor digital.

Pada September 2026, KPPU juga membacakan putusan terkait perkara distribusi AC AUX. Sebelumnya, KPPU meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran oleh TikTok ke tahap penyelidikan serta melakukan pengawasan terhadap berbagai sektor strategis.

Deretan perkara tersebut menunjukkan bahwa pengawasan persaingan usaha semakin membutuhkan kemampuan investigasi, analisis ekonomi, teknologi dan hukum yang kuat.

Merger dan Akuisisi Juga Perlu Diawasi Ketat

Salah satu area penting dalam rezim persaingan usaha adalah merger dan akuisisi. Aksi korporasi dapat memberikan manfaat berupa efisiensi, peningkatan investasi dan perluasan usaha. Namun, konsolidasi yang terlalu besar juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan apabila menghasilkan penguasaan pasar yang berlebihan.

KPPU sepanjang 2026 menjatuhkan sejumlah denda atas keterlambatan notifikasi akuisisi. Pada September 2026, misalnya, KPPU menjatuhkan denda Rp2 miliar kepada PT Evans Indonesia terkait keterlambatan notifikasi akuisisi. Sebelumnya, sejumlah perusahaan lain juga dikenai denda dalam perkara serupa.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan dalam aksi korporasi bukan sekadar formalitas administratif. Pengawasan sejak tahap awal diperlukan untuk memastikan perubahan struktur kepemilikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan.

Penguatan Anggaran Menjadi Bagian Penting

Kewenangan yang besar harus diikuti sumber daya yang memadai. Pada 2026, KPPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp359,25 miliar yang diarahkan untuk program pengawasan persaingan usaha, dukungan manajemen serta kebutuhan operasional. Pada akhir Agustus 2026, Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran KPPU untuk pengawasan persaingan usaha.

Penguatan anggaran menjadi penting karena pengawasan pasar modern membutuhkan investasi pada sumber daya manusia, teknologi informasi, analisis data, investigasi serta pengembangan kapasitas hukum dan ekonomi. Tanpa dukungan tersebut, perluasan kewenangan berisiko tidak diikuti kemampuan operasional yang memadai.

KPPU dan Ekonomi Digital

Tantangan terbesar ke depan kemungkinan semakin banyak datang dari ekonomi digital. Platform digital dapat memberikan manfaat besar bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, karakteristik pasar digital juga memungkinkan sebuah perusahaan tumbuh sangat cepat dan memperoleh posisi dominan melalui efek jaringan dan penguasaan data.

Algoritma juga dapat memengaruhi cara harga ditentukan, produk ditampilkan dan konsumen diarahkan. Karena itu, KPPU menilai pengaturan persaingan harus mampu menjawab persoalan baru yang tidak selalu terlihat dalam model bisnis konvensional. Dorongan terhadap regulasi pasar digital menjadi bagian dari upaya tersebut.

Penguatan Bukan Berarti Menghambat Dunia Usaha

Penguatan KPPU tidak semestinya dipahami sebagai upaya memperbesar intervensi negara terhadap aktivitas bisnis. Tujuannya justru menciptakan level playing field agar perusahaan besar maupun kecil memiliki kesempatan bersaing secara adil.

Pelaku usaha yang efisien, inovatif dan mampu memberikan produk berkualitas tetap harus mendapatkan ruang untuk tumbuh. Yang menjadi persoalan adalah ketika kekuatan pasar digunakan untuk menutup akses pesaing, melakukan praktik monopoli atau menciptakan hambatan yang tidak wajar. Karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu kunci. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

UMKM Tidak Boleh Tertinggal

Penguatan rezim persaingan usaha juga harus memberikan perhatian terhadap UMKM. Pelaku usaha kecil sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan besar atau jaringan distribusi yang memiliki kekuatan pasar.

KPPU tidak hanya memiliki mandat terkait persaingan usaha, tetapi juga mengawasi pelaksanaan kemitraan. Dalam visi dan misinya periode 2025-2029, KPPU menempatkan perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pengawasan kemitraan sebagai salah satu misi lembaga. Dengan demikian, rezim persaingan yang kuat diharapkan tidak hanya mencegah monopoli, tetapi juga menciptakan kesempatan usaha yang lebih setara.

Penguatan KPPU Dinilai Tak Bisa Ditawar

Kebutuhan memperkuat KPPU semakin relevan ketika Indonesia mendorong industrialisasi, hilirisasi dan transformasi ekonomi. Investasi besar akan memberikan manfaat maksimal apabila berlangsung dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sebaliknya, apabila pasar dikuasai oleh segelintir pelaku dan hambatan masuk terlalu tinggi, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat tidak tersebar secara optimal.

KPPU sendiri menempatkan penciptaan iklim usaha yang sehat, penghilangan distorsi pasar, kepastian hukum dan penguatan kelembagaan persaingan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Karena itu, reformasi rezim persaingan usaha tidak semestinya hanya dilihat sebagai revisi undang-undang.

Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang modern, kewenangan yang memadai, anggaran yang cukup, kemampuan eksekusi yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Menjaga Pasar Tetap Kompetitif

Persaingan usaha pada akhirnya bukan sekadar persoalan hukum antarkorporasi. Ia merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi. Pasar yang kompetitif mendorong perusahaan berinovasi, meningkatkan produktivitas dan menawarkan harga serta kualitas yang lebih baik. Konsumen memperoleh lebih banyak pilihan, sementara pelaku usaha baru memiliki peluang untuk masuk dan berkembang.

Dengan semakin kompleksnya ekonomi Indonesia, kebutuhan terhadap lembaga pengawas yang kuat menjadi semakin nyata. Rezim persaingan usaha yang modern dan KPPU yang memiliki kewenangan serta sumber daya memadai menjadi fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga sehat, inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.