Tersangka Kasus Kayu Gelondongan Picu Banjir Sumatra Segera Disidang

Kasus dugaan tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan kayu gelondongan dalam bencana banjir bandang di Sumatera Utara memasuki babak hukum baru. Setelah penyidik Bareskrim Polri menetapkan tersangka dari unsur individu dan korporasi, proses perkara kini menjadi sorotan karena publik menunggu kelanjutan hingga tahap persidangan.

Salah satu nama yang telah disebut berstatus tersangka adalah Nurkholis, Direktur PT Tri Bahtera Srikandi (TBS). Berdasarkan surat panggilan penyidik tertanggal 26 Februari 2026 yang diberitakan Monitor Indonesia, Nurkholis dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Namun, hingga laporan terakhir yang ditemukan, belum ada konfirmasi resmi bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan atau bahwa persidangan sudah dimulai.

Karena itu, istilah “segera disidang” perlu dipahami sebagai perkembangan menuju proses peradilan, bukan berarti sidang telah resmi dimulai.

Bareskrim Tetapkan Tersangka Individu dan Korporasi

Perkara ini bermula dari temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir bandang yang menerjang kawasan Tapanuli, Sumatera Utara, pada akhir 2025.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul kayu yang terbawa arus. Hasil identifikasi dan pemeriksaan forensik kayu disebut menunjukkan bahwa sebagian besar kayu yang ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga berasal dari PT TBS.

Pada Januari 2026, Bareskrim mengonfirmasi telah menetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyatakan tersangka berasal dari unsur perorangan dan korporasi. Namun, pada saat pengumuman awal tersebut, kepolisian belum membuka seluruh identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Nurkholis Dipanggil sebagai Tersangka

Perkembangan berikutnya mengungkap bahwa Nurkholis, Direktur PT TBS, telah dipanggil penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka. Surat panggilan bernomor S.Pgl/608/III/RES.5.6./2026/Dittipidter tertanggal 26 Februari 2026 menyebut pemeriksaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal yang dicantumkan antara lain Pasal 109 huruf a dan/atau Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas usaha yang diduga dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan dan disebut berdampak terhadap kerusakan lingkungan serta korban jiwa.

Status tersangka tentu belum berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus dilakukan melalui proses hukum, termasuk apabila perkara nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

Kayu Gelondongan Diduga Memperparah Banjir

Bareskrim sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik melakukan pelacakan terhadap kayu-kayu yang ditemukan setelah banjir. Kayu tersebut diperiksa secara forensik dan kemudian ditelusuri ke lokasi asalnya. Dari hasil penyidikan, sebagian besar kayu yang ditemukan di DAS Garoga disebut berasal dari aktivitas PT TBS. Polisi juga memeriksa belasan saksi dari perusahaan tersebut.

Penyidik mendalami dugaan bahwa aktivitas pembukaan lahan dan persoalan pengelolaan lingkungan berkontribusi terhadap memburuknya dampak banjir. Kejaksaan Agung juga ikut mengawasi penanganan perkara tersebut. Direktur D pada Jampidum Kejagung Sugeng Riyanta menyebut dugaan aktivitas penebangan dilakukan di areal yang belum memiliki HGU dan kayu yang terbawa arus kemudian menutup jembatan sehingga air meluap ke permukiman.

Namun, penting dicatat, keberadaan kayu gelondongan dan dugaan aktivitas pembukaan lahan tidak serta-merta berarti seluruh bencana banjir disebabkan oleh satu perusahaan. Hubungan sebab-akibat dan bentuk pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dalam proses hukum.

Penyidik Temukan Bukaan Hutan

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan pada Mei 2026, ditemukan sekitar 110 bukaan hutan di kawasan DAS Garoga. Empat titik di antaranya disebut berkaitan dengan PT TBS. PT TBS juga disebut membuka lahan perkebunan sawit sekitar 277 hektare, dengan sebagian area telah ditanami. Aktivitas pembukaan lahan tersebut disebut berlangsung sejak akhir 2024 hingga menjelang bencana pada 2025.

Penyidik juga mendalami kondisi geografis lokasi. Pembukaan lahan disebut berada pada area dengan kemiringan sekitar 30-50 derajat. Selain itu, ditemukan sistem drainase yang disebut mengarah langsung ke Sungai Garoga tanpa kolam penampungan air.

Ahli lingkungan yang dilibatkan dalam penyidikan kemudian menemukan indikasi longsoran tanah serta dugaan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Banjir Batang Toru Menelan Banyak Korban

Banjir bandang dan longsor di kawasan Batang Toru dan sekitarnya menjadi salah satu bencana besar yang mengguncang Sumatera Utara pada akhir 2025. Data yang dikutip dalam perkembangan kasus menyebut sedikitnya 46 orang meninggal dunia, 28 orang hilang, 22 orang mengalami luka berat, dan 928 rumah rusak akibat banjir dan longsor tersebut.

Kayu-kayu berukuran besar yang berserakan dan menumpuk di sejumlah lokasi pascabencana kemudian menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal kayu, legalitas penebangan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan kerusakan daerah tangkapan air.

Pemerintah dan aparat penegak hukum selanjutnya melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran pidana di balik aktivitas yang berkaitan dengan kayu-kayu tersebut.

Bukan Hanya Pelanggaran Lingkungan

Bareskrim sejak awal menyatakan penyidikan tidak hanya diarahkan pada dugaan pelanggaran lingkungan. Polisi juga menyebut kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Dengan demikian, penyidikan memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar mencari asal kayu gelondongan yang terbawa banjir. Aparat juga perlu membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan di lapangan, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, apakah perizinan telah dipenuhi, serta apakah terdapat keuntungan atau aliran dana yang berasal dari tindak pidana.

Mengapa Perkara Ini Menjadi Sorotan?

Kasus ini mendapat perhatian besar karena menyangkut tiga persoalan sekaligus, yakni bencana, kerusakan lingkungan, dan dugaan pertanggungjawaban korporasi. Jika nantinya terbukti terdapat aktivitas usaha yang melanggar ketentuan lingkungan dan memiliki hubungan kausal dengan kerusakan atau korban, perkara ini dapat menjadi preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Sebaliknya, seluruh tuduhan juga harus diuji secara objektif. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap tersangka maupun pihak perusahaan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menunggu Tahap Pelimpahan ke Pengadilan

Perkembangan perkara hingga Mei 2026 menunjukkan bahwa Nurkholis telah berstatus tersangka dan telah dipanggil penyidik. Sejumlah pihak kemudian mendesak agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Namun, berdasarkan informasi publik yang ditemukan, belum terdapat konfirmasi kuat dan terbaru bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dan sidang telah dijadwalkan. Artinya, tahapan yang perlu ditunggu adalah penyelesaian penyidikan, penelitian berkas oleh jaksa, pelimpahan perkara apabila dinyatakan lengkap, hingga penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan.

Proses tersebut penting untuk memastikan seluruh dugaan yang selama ini muncul dapat diuji secara terbuka di hadapan hakim.

Publik Menanti Pertanggungjawaban

Kasus kayu gelondongan dalam bencana Sumatera Utara tidak hanya menjadi perkara pidana biasa. Di dalamnya terdapat persoalan tata kelola hutan, aktivitas perkebunan, perlindungan daerah aliran sungai, hingga keselamatan masyarakat.

Penetapan tersangka menjadi langkah awal. Pertanggungjawaban hukum baru dapat dipastikan setelah seluruh bukti diuji dalam proses peradilan. Karena itu, masyarakat kini menunggu kejelasan mengenai kelanjutan perkara, termasuk apakah penyidikan akan segera dituntaskan, apakah tersangka akan menjalani proses hukum berikutnya, serta kapan perkara dapat dibawa ke pengadilan.

Yang paling penting, proses hukum harus berjalan transparan dan berdasarkan bukti. Jika terbukti terjadi pelanggaran yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan jatuhnya korban, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.