Takut Selat Malaka Seperti Hormuz, Thailand Mau Bikin Terusan Rp547 T

Jakarta – Thailand kembali menghidupkan ambisi membangun jalur logistik raksasa untuk mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka. Proyek yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 1 triliun baht atau Rp547 triliun itu dirancang menghubungkan kawasan pesisir Laut Andaman dengan Teluk Thailand.

Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. Proyek senilai sekitar Rp547 triliun tersebut bukan pembangunan terusan laut seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Thailand merancang sebuah Land Bridge, yakni koridor transportasi darat yang menghubungkan dua pelabuhan laut dalam di sisi barat dan timur Semenanjung Thailand.

Gagasan ini kembali mendapat perhatian setelah gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di Timur Tengah, termasuk krisis di sekitar Selat Hormuz, memperlihatkan betapa rentannya perdagangan global ketika bergantung pada sejumlah titik sempit di laut.

Mengapa Thailand Ingin Mengurangi Ketergantungan pada Selat Malaka?

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan Asia Timur dan menjadi rute utama kapal yang membawa energi, bahan baku serta barang manufaktur.

Karena posisinya yang strategis, gangguan terhadap Selat Malaka dapat berdampak pada rantai pasok internasional. Thailand melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk menyediakan jalur alternatif. Dalam rancangan Land Bridge, kapal dari satu sisi tidak perlu seluruhnya melewati Selat Malaka. Kargo dapat dibongkar di salah satu pelabuhan Thailand, dipindahkan melalui jalur darat, lalu dimuat kembali ke kapal di pelabuhan sisi lainnya.

Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menghidupkan kembali proyek tersebut setelah perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz menyoroti risiko ketergantungan pada titik sempit pelayaran strategis.

Bukan Terusan, tetapi Jalur Darat 89 Kilometer

Konsep awal proyek tersebut mencakup dua pelabuhan laut dalam, yakni Chumphon di pesisir Teluk Thailand dan Ranong di pesisir Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu akan dihubungkan dengan jaringan transportasi darat berupa jalan bebas hambatan dan jalur kereta api. Pemerintah Thailand juga memasukkan infrastruktur pendukung seperti pipa untuk mengangkut minyak dan gas.

Menurut informasi pemerintah Thailand, koridor tersebut memiliki panjang sekitar 89,35 kilometer. Proyek dirancang sebagai bagian dari pengembangan koridor ekonomi Thailand bagian selatan. Jadi, kapal tidak akan berlayar melewati kanal yang membelah daratan Thailand. Sebaliknya, kontainer dan kargo akan dipindahkan dari kapal ke sistem transportasi darat dan kemudian kembali ke kapal di pelabuhan lainnya.

Dari Rencana Rp547 Triliun hingga Perubahan Strategi

Dalam rancangan awal, pemerintah Thailand memperkirakan kebutuhan investasi proyek Land Bridge mencapai sekitar 1 triliun baht, setara sekitar US$30,45 miliar. Dengan kurs yang digunakan dalam berbagai laporan, nilainya sekitar Rp547 triliun.

Dokumen Office of Transport and Traffic Policy and Planning Thailand juga menunjukkan estimasi total investasi sekitar 999,959 juta baht, atau hampir 1 triliun baht. Komponen terbesar berasal dari pembangunan pelabuhan dan koneksi darat.

Namun, perkembangan proyek kemudian berubah. Pada Juli 2026, pemerintah Thailand mengatakan akan merevisi dan memperkecil skala proyek setelah kajian menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan komersialnya. Pemerintah kemudian mengarahkan perhatian pada pengembangan pelabuhan Ranong dan koneksi kereta api terkait.

Artinya, angka Rp547 triliun tersebut merupakan gambaran rencana besar sebelumnya, bukan berarti Thailand saat ini sudah memastikan akan menggelontorkan seluruh dana sebesar itu untuk pembangunan sebuah kanal.

Apa Hubungannya dengan Selat Hormuz?

Selat Hormuz dan Selat Malaka memiliki karakter geografis dan geopolitik yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama merupakan contoh chokepoint, yakni titik sempit yang sangat penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia.

Gangguan di satu chokepoint dapat memaksa kapal mencari jalur alternatif yang lebih panjang atau meningkatkan biaya pengiriman. Situasi di sekitar Hormuz menjadi pengingat bagi negara-negara Asia mengenai risiko tersebut. Thailand kemudian melihat perlunya memperkuat infrastruktur yang dapat menyediakan alternatif bagi perdagangan antara Samudra Hindia dan kawasan Asia Timur.

Bagaimana Cara Kerja Land Bridge Thailand?

Secara sederhana, skemanya akan seperti ini:

Kapal → Pelabuhan Chumphon → Kereta/Jalan → Pelabuhan Ranong → Kapal

Atau dari arah sebaliknya:

Kapal → Pelabuhan Ranong → Kereta/Jalan → Pelabuhan Chumphon → Kapal

Kargo tidak perlu mengelilingi Semenanjung Malaysia melalui jalur Selat Malaka. Konsep tersebut berbeda dengan kanal. Pada kanal, kapal dapat berpindah langsung dari satu laut ke laut lainnya melalui jalur air buatan. Dalam Land Bridge Thailand, perpindahan antarpelabuhan dilakukan menggunakan infrastruktur darat.

Mengapa Tidak Membuat Kanal Saja?

Gagasan membuat Kra Canal sebenarnya sudah sangat lama muncul. Kanal tersebut dirancang untuk membelah daratan di bagian selatan Thailand dan menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Thailand. Jika benar-benar dibangun, kapal dapat melewati jalur air baru tanpa harus menggunakan Selat Malaka.

Namun, proyek kanal menghadapi berbagai persoalan, mulai dari biaya, dampak lingkungan, keamanan hingga pertimbangan geopolitik. Karena itu, Thailand dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak mendorong konsep Land Bridge sebagai alternatif. Proyek ini dianggap dapat menyediakan konektivitas antara dua sisi Thailand tanpa harus menggali kanal besar yang membelah semenanjung.

Bisa Pangkas Waktu Pengiriman?

Salah satu alasan utama proyek ini didorong adalah potensi pemangkasan waktu dan jarak perjalanan. Rancangan Land Bridge memungkinkan kapal memindahkan kargo melalui daratan Thailand sehingga tidak perlu membawa seluruh muatan melewati Selat Malaka.

Pemerintah Thailand berharap proyek tersebut dapat meningkatkan daya tarik negara itu sebagai pusat logistik regional. Pemerintah juga menyebut proyek tersebut berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun, manfaat tersebut masih bergantung pada biaya pemindahan kargo. Jika bongkar-muat di dua pelabuhan dan transportasi darat ternyata lebih mahal atau lebih lambat daripada menggunakan jalur laut langsung, operator kapal belum tentu memilih Land Bridge. Inilah salah satu persoalan utama yang membuat aspek kelayakan komersial proyek menjadi perhatian.

Singapura Bisa Terdampak?

Proyek ini juga menarik perhatian karena Singapura selama ini menjadi salah satu pusat pelabuhan dan transshipment terpenting di kawasan. Jika sebagian kargo yang sebelumnya menggunakan jaringan pelabuhan di sekitar Selat Malaka berpindah ke Thailand, pola perdagangan regional dapat berubah.

Namun, besarnya dampak terhadap Singapura masih bergantung pada apakah Land Bridge benar-benar dapat menawarkan biaya, waktu dan layanan yang kompetitif. Pemerintah Thailand menyebut Singapura termasuk negara yang menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut sebagai peluang ekonomi dan investasi.

Ada Tantangan dari Masyarakat Lokal

Megaproyek tersebut juga tidak hanya menghadapi persoalan ekonomi. Reuters melaporkan adanya kekhawatiran dari masyarakat lokal, termasuk nelayan di wilayah yang menjadi lokasi proyek. Sebagian warga mempertanyakan dampaknya terhadap wilayah tempat mereka mencari nafkah.

Pembangunan pelabuhan, jalan, rel dan fasilitas industri dapat mengubah penggunaan lahan serta lingkungan pesisir. Karena itu, pemerintah Thailand juga menempatkan kajian lingkungan dan konsultasi publik sebagai bagian penting dalam proses pengembangan proyek. Pemerintah sebelumnya menyatakan kajian kelayakan dan dampak lingkungan perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan.

Bagaimana Nasib Proyeknya Sekarang?

Perkembangan hingga 2026 menunjukkan bahwa proyek ini belum menjadi kanal baru yang siap dibangun. Bahkan, pemerintah Thailand sempat melakukan peninjauan ulang terhadap skala proyek setelah muncul pertanyaan mengenai kelayakan komersial. Pada Juli 2026, pemerintah menyatakan akan memperkecil rencana awal dan memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Ranong serta jaringan kereta terkait.

Sementara itu, otoritas transportasi Thailand masih menyatakan Land Bridge belum dibatalkan dan studi lebih lanjut terus dilakukan. Kementerian Transportasi Thailand mengatakan kajian mencakup aspek kelayakan investasi, lingkungan dan masukan dari sektor swasta serta masyarakat. Dengan demikian, masa depan proyek masih sangat bergantung pada hasil kajian dan kemampuan pemerintah mendapatkan investor.

Bukan Berarti Selat Malaka Akan Ditinggalkan

Jika Land Bridge Thailand nantinya terealisasi, hal itu tidak otomatis membuat kapal-kapal dunia meninggalkan Selat Malaka. Selat tersebut memiliki ekosistem pelabuhan, jaringan logistik, bunker, layanan maritim dan infrastruktur pendukung yang sudah berkembang selama puluhan tahun.

Land Bridge lebih tepat dipandang sebagai jalur alternatif yang dapat memberikan pilihan tambahan kepada perusahaan pelayaran dan pemilik kargo. Jika biaya dan waktunya kompetitif, sebagian lalu lintas dapat berpindah. Namun, seberapa besar perpindahan tersebut akan sangat ditentukan oleh keputusan bisnis perusahaan pelayaran.

Thailand Ingin Menjadi Hub Logistik Regional

Bagi Thailand, proyek ini bukan semata-mata soal menghindari Selat Malaka. Pemerintah juga ingin memanfaatkan posisi geografis negara tersebut untuk menjadi pusat logistik antara Samudra Hindia dan Asia Timur. Jika berhasil, kawasan Chumphon dan Ranong dapat berkembang sebagai pusat pelabuhan, pergudangan, distribusi, industri serta jasa logistik.

Pemerintah Thailand sebelumnya menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi Thailand bagian selatan dan berencana menghubungkannya dengan kawasan ekonomi lainnya.

Jadi, Apakah Thailand Benar-Benar Mau Bikin Terusan Rp547 Triliun?

Tidak persis. Judul tersebut merujuk pada proyek yang sering dikaitkan dengan gagasan Kra Canal, tetapi proyek yang sedang didorong Thailand adalah Land Bridge. Rencana awal Land Bridge memang bernilai sekitar 1 triliun baht atau sekitar Rp547 triliun, tetapi bentuknya adalah dua pelabuhan laut dalam yang dihubungkan jalan dan rel, bukan kanal yang dapat dilewati kapal.

Terlebih lagi, pada Juli 2026 pemerintah Thailand menyatakan rencana tersebut akan ditinjau dan diperkecil karena persoalan kelayakan komersial.

Jika proyek ini kembali diperluas dan berhasil mendapatkan investor, Thailand berpotensi memiliki jalur logistik baru yang menjadi alternatif bagi Selat Malaka. Namun, untuk saat ini, proyek tersebut masih berada dalam proses kajian dan penyesuaian, sehingga belum tepat disebut sebagai terusan baru yang pasti akan dibangun.