Zulhas Ungkap 'Rahasia' Ketahanan Pangan dan Kemakmuran Petani

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap kunci yang dinilainya penting untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberhasilan menjaga pangan nasional tidak cukup hanya dengan memastikan beras tersedia, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang membuat petani semakin produktif dan sejahtera.

Zulhas menegaskan, swasembada pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa. Karena itu, pembangunan sektor pangan harus menyentuh seluruh rantai ekosistem, mulai dari produksi, pupuk, irigasi, distribusi, penyerapan hasil panen, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa.

"Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa," ujar Zulhas dalam Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo pada Juli 2026.

Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Soal Beras

Dalam perkembangan terbaru, Zulhas menegaskan bahwa pengertian ketahanan pangan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan ketersediaan beras. Menurutnya, ketahanan pangan juga menyangkut kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak mengalami kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas ketika memulai penyaluran Bantuan Pangan Beras periode Juli-September 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 2 September 2026. "Negara hadir, pemerintah hadir," kata Zulhas, seraya menegaskan pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, produksi harus cukup. Di sisi lain, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memperoleh pangan tersebut.

Petani Harus Menjadi Bagian Utama

Bagi Zulhas, ketahanan pangan nasional tidak mungkin dibangun tanpa memperkuat kehidupan petani. Pemerintah karena itu tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam forum Dialog Kebangsaan pada Mei 2026, Zulhas mengatakan agenda swasembada pangan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan 30–40 persen masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Artinya, ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan semata-mata berapa banyak komoditas yang berhasil diproduksi. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: apakah petani memperoleh penghasilan yang layak dari hasil produksinya?

Rahasia Pertama: Pupuk Harus Tersedia

Salah satu persoalan mendasar dalam produksi pertanian adalah ketersediaan pupuk. Zulhas berulang kali menekankan bahwa pupuk bersubsidi harus tersedia sebelum musim tanam, mudah diperoleh petani, dan tersalurkan tepat sasaran. Pada 26 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 49 persen dari total alokasi 9,845 juta ton. Pemerintah mengalokasikan 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.

Pemerintah juga mempertahankan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar Rp1.800 per kilogram, sebagaimana disampaikan Zulhas saat Rembuk Tani di Mamuju pada Juli 2026. Ketersediaan pupuk sebelum musim tanam dinilai penting agar petani tidak menghadapi keterlambatan pemupukan yang berpotensi mengganggu produktivitas.

Tata Kelola Pupuk Terus Diperbaiki

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan untuk mempercepat distribusi pupuk. Zulhas menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama.

Tujuannya adalah membuat tata kelola pupuk lebih sederhana sehingga distribusinya dapat lebih cepat sampai kepada petani. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperbaiki sektor hulu pertanian. Sebab, peningkatan produksi tidak akan maksimal apabila petani kesulitan mendapatkan sarana produksi ketika dibutuhkan.

Rahasia Kedua: Harga Hasil Panen Harus Menguntungkan

Selain pupuk, harga hasil panen menjadi perhatian besar. Produksi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani jika harga komoditas jatuh ketika panen raya. Dalam pertemuan dengan sekitar 300 petani di Banyuwangi pada Mei 2026, Zulhas mengecek langsung dua persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni ketersediaan pupuk dan harga gabah.

Para petani saat itu menyampaikan bahwa harga gabah berada di sekitar Rp6.500 per kilogram, bahkan ada yang memperoleh harga lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen. Harga pangan yang terlalu rendah di tingkat petani dapat menekan pendapatan produsen. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi di konsumen dapat mengurangi daya beli masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem yang mampu menjaga harga tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau masyarakat.

Rahasia Ketiga: Pangkas Rantai Distribusi

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah panjangnya rantai distribusi pangan. Semakin panjang jalur distribusi, semakin banyak mata rantai yang mengambil margin. Kondisi tersebut dapat membuat harga yang dibayar konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima petani.

Di sinilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan memainkan peran penting. Zulhas menyebut koperasi desa bukan sekadar bangunan atau lembaga ekonomi biasa, melainkan instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat desa. Koperasi diarahkan untuk menangani berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako, kredit usaha rakyat, logistik, hingga penyerapan hasil panen.

Dengan sistem tersebut, hasil pertanian diharapkan dapat bergerak melalui rantai distribusi yang lebih pendek.

Koperasi Desa Jadi Penghubung Petani dan Pasar

Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dalam peluncuran operasional 1.061 koperasi pada Mei 2026, Zulhas menjelaskan bahwa koperasi dirancang agar desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri.

Koperasi diharapkan membantu petani dan masyarakat kecil agar tidak terlalu bergantung pada tengkulak, rentenir, rantai distribusi panjang, maupun akses pasar yang tidak adil. Jika berjalan efektif, model tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih langsung antara produsen dan konsumen. Petani memperoleh akses pasar yang lebih baik, sedangkan masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih efisien.

Potensi Rp263 Triliun Bisa Kembali ke Petani

Pentingnya memangkas rantai pasok juga ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kementerian Pertanian menyebut Koperasi Desa Merah Putih berpotensi membuat sekitar Rp263 triliun nilai ekonomi kembali kepada petani melalui pemangkasan rantai distribusi.

Skema yang didorong adalah memperpendek jalur distribusi sehingga hasil pertanian dapat bergerak dari petani ke koperasi dan kemudian langsung menuju masyarakat. Jika berhasil diterapkan secara efektif, keuntungan yang sebelumnya tersebar pada banyak perantara dapat lebih besar dinikmati oleh produsen. Namun, efektivitasnya tentu sangat bergantung pada tata kelola koperasi, kemampuan manajemen, akses pembiayaan, infrastruktur penyimpanan, transportasi, serta kepastian pasar.

Rahasia Keempat: Perbaiki Irigasi

Produktivitas pertanian tidak hanya bergantung pada pupuk. Air menjadi faktor penting, terutama bagi komoditas pangan seperti padi. Ketika bertemu petani Banyuwangi, Zulhas juga menerima masukan mengenai kondisi jaringan irigasi. Sebagian jaringan dinilai sudah baik, tetapi masih terdapat sejumlah titik yang perlu diperbaiki.

Pemerintah kemudian menjadikan persoalan tersebut sebagai bagian dari perhatian dalam penguatan produksi. Irigasi yang baik memungkinkan petani mengatur waktu tanam dengan lebih terencana, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap kondisi cuaca.

Cetak Sawah Baru dan Intensifikasi

Pemerintah juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan produksi melalui pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan yang sudah tersedia. Ketika berada di Aceh pada Juni 2026, Zulhas menyatakan pemerintah siap memenuhi kebutuhan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk pembangunan irigasi dan pencetakan sawah baru.

Namun, peningkatan luas lahan harus berjalan bersama peningkatan produktivitas. Artinya, strategi ketahanan pangan tidak cukup hanya membuka lahan baru. Produktivitas sawah yang sudah ada juga harus ditingkatkan melalui teknologi, benih berkualitas, pupuk, irigasi, mekanisasi, serta pendampingan kepada petani.

Rahasia Kelima: Hilirisasi Hasil Pertanian

Zulhas juga menempatkan hilirisasi sebagai bagian penting dalam membangun ekonomi pangan. Petani tidak seharusnya hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan pascapanen dapat menciptakan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja baru di desa. Misalnya, komoditas pertanian dapat diolah menjadi makanan siap konsumsi, produk kemasan, bahan baku industri, maupun berbagai produk turunan.

Semakin besar nilai tambah yang tercipta di daerah produksi, semakin besar pula potensi ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat setempat.

Pangan Lokal Jangan Dilupakan

Ketahanan pangan juga tidak harus selalu identik dengan beras. Zulhas menegaskan Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat beragam. Pemerintah mendorong agar pangan lokal dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi desa. Hasil produksi masyarakat juga diarahkan agar dapat terserap dalam program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan cara tersebut, program pangan nasional tidak hanya menciptakan permintaan terhadap produk makanan, tetapi juga dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.

MBG Bisa Menjadi Pasar Baru Petani

Program MBG memiliki potensi menciptakan permintaan dalam jumlah besar terhadap produk pangan. Jika kebutuhan bahan makanan untuk program tersebut dapat dipenuhi dari produksi petani dan pelaku usaha lokal, maka anggaran pangan dapat sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Model tersebut menciptakan siklus ekonomi:

petani memproduksi → koperasi mengumpulkan → produk diolah dan didistribusikan → kebutuhan pangan dipenuhi → pendapatan kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pangan dapat memiliki dampak lebih luas dibandingkan sekadar menjaga stok.

Desa Harus Menjadi Pusat Ekonomi

Zulhas melihat desa sebagai bagian penting dari strategi ketahanan pangan. Koperasi Desa Merah Putih diarahkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota. Desa memiliki sumber daya produksi berupa lahan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, serta tenaga kerja.

Yang selama ini menjadi tantangan adalah bagaimana nilai ekonomi dari produksi tersebut dapat lebih banyak tinggal di desa. Karena itu, penguatan koperasi, hilirisasi, logistik, akses pembiayaan, dan pasar menjadi bagian yang saling berhubungan.

Swasembada Harus Menguntungkan Petani

Menurut Zulhas, swasembada pangan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka produksi. Tujuan akhirnya harus menyentuh kesejahteraan manusia yang berada di balik produksi tersebut. Jika produksi meningkat tetapi petani tetap miskin, maka ada persoalan dalam sistem pangan yang harus diperbaiki.

Karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan pada tiga kepentingan sekaligus: produksi meningkat, pangan tersedia dan terjangkau, serta petani memperoleh pendapatan yang lebih baik. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah memberikan perhatian pada harga gabah, pupuk, irigasi, distribusi, koperasi, dan hilirisasi secara bersamaan.

Ketahanan Pangan di Tengah Tantangan Global

Kebijakan tersebut juga dilakukan ketika kondisi geopolitik dan rantai pasok global menghadapi berbagai ketidakpastian. Ketergantungan terhadap impor dapat membuat sebuah negara rentan ketika terjadi gangguan perdagangan internasional, konflik geopolitik, perubahan harga komoditas, maupun gangguan distribusi.

Karena itu, kemampuan memproduksi pangan sendiri menjadi semakin strategis. Bagi Indonesia, swasembada bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan kemampuan produksi domestik yang kuat.

Pemerintah Klaim Fokus pada Hulu hingga Hilir

Pendekatan pemerintah di bawah koordinasi Zulhas kini mencakup berbagai sektor sekaligus. Di sisi hulu terdapat pupuk, benih, lahan, irigasi, dan produktivitas. Di tengah terdapat pengumpulan hasil produksi, penyimpanan, pembiayaan, dan koperasi. Sementara di hilir terdapat distribusi, pengolahan, konsumsi, stabilisasi harga, dan pasar baru seperti MBG. Zulhas menekankan bahwa sistem pangan nasional harus kuat secara keseluruhan, bukan hanya pada satu titik.

Tantangan Implementasi Masih Besar

Meski berbagai program telah disiapkan, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan. Koperasi harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi lembaga administratif semata. Distribusi pupuk harus benar-benar tepat sasaran. Infrastruktur pertanian perlu terus diperbaiki. Harga hasil panen harus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan.

Selain itu, program hilirisasi membutuhkan investasi, teknologi, akses pasar, serta sumber daya manusia yang memadai. Karena itu, keberhasilan agenda ketahanan pangan akan sangat ditentukan oleh koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan terutama petani.

"Rahasia" Zulhas: Petani Sejahtera, Pangan Aman

Jika berbagai pernyataan Zulhas dirangkum, terdapat satu benang merah dalam strategi pemerintah: ketahanan pangan dan kesejahteraan petani tidak dapat dipisahkan. Pangan yang cukup membutuhkan produksi yang kuat. Produksi yang kuat membutuhkan petani yang memiliki sarana produksi dan kepastian pasar. Petani akan terus berproduksi apabila hasil kerja mereka memberikan pendapatan yang layak.

Karena itu, pupuk harus tersedia, irigasi diperbaiki, produktivitas ditingkatkan, harga panen dijaga, rantai distribusi dipangkas, dan nilai tambah diperbesar melalui hilirisasi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan swasembada bukan hanya seberapa banyak pangan yang tersedia di gudang, tetapi juga seberapa sejahtera petani yang menghasilkan pangan tersebut.

Bagi Zulhas, inilah fondasi ketahanan pangan Indonesia: negara mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara petani sebagai penopangnya mendapatkan kehidupan yang lebih makmur dan berkelanjutan.