Bahlil: Pembatasan Beli Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji

JAKARTA — Pemerintah belum memutuskan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Pernyataan terbaru Bahlil disampaikan pada Rabu, 19 Agustus 2026, saat ditemui di sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta. “Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil. Dengan demikian, sampai saat ini masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat membeli Pertalite seperti ketentuan yang berlaku, karena pemerintah belum menetapkan aturan pembatasan baru.

Pembatasan Pertalite Belum Berlaku

Klarifikasi Bahlil penting karena sebelumnya muncul informasi bahwa pemerintah akan segera memperketat akses Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, pemerintah kembali menegaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi kebijakan yang berlaku. Selama kajian belum menghasilkan keputusan final, mekanisme distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasa.

Artinya, masyarakat tidak perlu menganggap bahwa status desil 9 atau 10 secara otomatis membuat mereka kehilangan akses Pertalite mulai saat ini.

Pemerintah masih membahas mekanisme teknis, termasuk bagaimana menentukan masyarakat yang masuk kelompok sasaran serta bagaimana sistem di lapangan akan mengidentifikasi konsumen yang boleh atau tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

Apa Itu Desil 9 dan 10?

Istilah desil menjadi semakin penting dalam pembahasan kebijakan subsidi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan demikian, desil 9 dan 10 berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi. Namun, desil tidak boleh dipahami sekadar sebagai batas gaji tertentu. BPS menjelaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan berbagai indikator, termasuk kondisi demografi, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.

Karena itu, seseorang tidak otomatis masuk desil 9 atau 10 hanya karena memiliki pendapatan tertentu. Penentuan desil merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan data sosial-ekonomi.

DTSEN Jadi Kunci Penentuan Sasaran

Rencana pembatasan Pertalite ini tidak terlepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS menyebut DTSEN menjadi basis data penting untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Dalam DTSEN versi 2 tahun 2026, data mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu, dengan proses pemutakhiran melalui antara lain validasi data administrasi dan verifikasi lapangan.

Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Inilah yang membuat rencana pembatasan Pertalite berbeda dari sekadar aturan berdasarkan jenis kendaraan. Pemerintah kini membahas kemungkinan menggunakan profil sosial-ekonomi konsumen sebagai salah satu dasar untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi.

Awalnya Diungkap Menteri Keuangan Purbaya

Wacana pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi mencuat lebih jelas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pembahasan dengan Bahlil pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan menerapkan pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok masyarakat tingkat atas, khususnya desil 9 dan 10. Menurut Purbaya, penerapannya tidak langsung dilakukan saat itu. Pemerintah masih mempersiapkan sistem dan mempertimbangkan implementasi secara bertahap dalam beberapa bulan berikutnya.

Purbaya juga menilai sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pernyataan itu kemudian memicu perhatian masyarakat karena menimbulkan pertanyaan: apakah masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya benar-benar tidak bisa membeli Pertalite? Jawaban terbaru Bahlil adalah: belum. Kebijakannya masih dikaji.

Tujuan Utamanya Agar Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa perubahan mekanisme subsidi BBM diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Bahlil sebelumnya menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap menikmati BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi yang nilainya besar benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dengan pendekatan tersebut, kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu sasaran yang dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari penerima subsidi Pertalite. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, masyarakat dalam kelompok tersebut kemungkinan akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, belum ada keputusan final mengenai bentuk pembatasannya.

Bukan Berarti Pertalite Akan Dihapus

Salah satu hal yang perlu diluruskan adalah rencana ini bukan berarti pemerintah akan menghapus Pertalite. Yang sedang dibahas adalah pembatasan akses subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu.

Pertalite merupakan BBM jenis RON 90 yang selama ini mendapatkan subsidi. Dengan skema yang sedang dikaji, pemerintah berupaya mengubah siapa yang berhak mendapatkan manfaat subsidi tersebut.

Jadi, jika nantinya desil 9 dan 10 benar-benar dikeluarkan dari penerima subsidi, kelompok tersebut bukan berarti tidak dapat membeli BBM sama sekali. Mereka tetap dapat membeli BBM, tetapi kemungkinan diarahkan ke produk nonsubsidi.

Bagaimana Kondisi Pembelian Pertalite Saat Ini?

Sampai pernyataan Bahlil pada 19 Agustus 2026, pembelian Pertalite masih berlangsung dengan mekanisme yang berlaku. Salah satu laporan mengenai kebijakan saat ini menyebut kendaraan biasa masih memiliki kuota pembelian 50 liter per hari, sementara bus dan truk memperoleh kuota hingga 200 liter per hari.

Angka kuota tersebut merupakan bagian dari mekanisme distribusi yang berlaku saat ini dan tidak boleh disamakan dengan rencana pembatasan berdasarkan desil. Dengan kata lain, pemerintah belum mengumumkan bahwa konsumen desil 9 dan 10 secara otomatis akan diblokir dari pembelian Pertalite.

Tantangan Terbesar: Akurasi Data

Jika pembatasan berbasis desil benar-benar diterapkan, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan data kesejahteraan masyarakat akurat dan mutakhir. BPS sendiri menegaskan bahwa DTSEN merupakan data yang terus diperbarui. Dalam proses pemutakhiran, pemerintah menggunakan berbagai informasi dan melakukan validasi agar klasifikasi kesejahteraan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hal ini penting karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Seseorang yang sebelumnya berada dalam kelompok kesejahteraan tinggi dapat mengalami penurunan pendapatan. Sebaliknya, kondisi ekonomi keluarga yang sebelumnya berada di kelompok bawah juga dapat membaik.

Karena itu, jika akses subsidi ditentukan berdasarkan desil, mekanisme pemutakhiran data dan koreksi status akan menjadi bagian penting dari kebijakan.

Desil Bukan Sekadar Ukuran Penghasilan

Masyarakat juga perlu memahami bahwa desil tidak identik dengan angka penghasilan bulanan tertentu. BPS menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan. Dalam sistem DTSEN, klasifikasi juga mempertimbangkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, pertanyaan seperti “berapa gaji agar masuk desil 10?” tidak selalu memiliki satu angka nasional yang sederhana. Klasifikasi dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik rumah tangga dan data yang digunakan pemerintah dalam proses pemeringkatan.

Pemerintah Perlu Menyiapkan Mekanisme Sanggah

Apabila pembatasan nantinya diberlakukan, masyarakat juga akan membutuhkan mekanisme untuk mengetahui status desil mereka. Hal ini penting apabila terjadi kesalahan data, misalnya seseorang tercatat sebagai kelompok kesejahteraan tinggi padahal kondisi ekonominya sudah berubah.

BPS sebelumnya menekankan pentingnya pemutakhiran data dan validasi agar program pemerintah semakin tepat sasaran. Bahkan dalam proses pembaruan DTSEN terdapat mekanisme verifikasi lapangan dan integrasi berbagai sumber data. Karena itu, selain sistem pemblokiran atau pembatasan di SPBU, pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi status dan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian.

Pertamina Akan Memegang Peran Penting

Implementasi kebijakan tersebut nantinya juga akan sangat bergantung pada sistem digital dan data transaksi di SPBU. Purbaya sebelumnya menyatakan sistem Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung kemungkinan penerapan pembatasan subsidi bagi kelompok atas. Namun, sistem tersebut tetap perlu disesuaikan dengan aturan final pemerintah.

Secara teknis, pemerintah perlu memastikan sistem mampu melakukan pencocokan antara identitas konsumen, kendaraan, data sosial-ekonomi, dan transaksi BBM. Semakin akurat sistem tersebut, semakin kecil kemungkinan terjadi salah sasaran atau penyalahgunaan.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Jika kebijakan akhirnya diterapkan, dampaknya akan berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Bagi desil 9 dan 10, dampak paling langsung adalah kemungkinan harus beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi. Bagi kelompok masyarakat bawah dan menengah, kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar proporsi subsidi yang benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Sementara bagi pemerintah, pembatasan tersebut berpotensi membantu mengurangi konsumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Namun, besarnya penghematan anggaran baru dapat dihitung setelah mekanisme dan cakupan kebijakan ditetapkan.

Sampai sekarang, pemerintah belum memberikan angka final mengenai berapa besar penghematan yang akan diperoleh dari pembatasan tersebut.

Mengapa Pemerintah Tidak Langsung Menerapkannya?

Pernyataan Bahlil bahwa kebijakan masih dikaji menunjukkan pemerintah masih mempertimbangkan aspek teknis sebelum mengambil keputusan. Pembatasan subsidi BBM bukan sekadar persoalan membuat aturan. Pemerintah harus memastikan:

data masyarakat yang digunakan akurat;
sistem identifikasi konsumen siap;
masyarakat mengetahui status dan haknya;
tersedia mekanisme koreksi data;
distribusi BBM tetap lancar;
tidak terjadi antrean atau gangguan pelayanan;
dan kelompok yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan subsidi.

Karena Pertalite digunakan oleh masyarakat dalam jumlah besar, perubahan mekanisme yang terlalu cepat berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.

Jadi, Kapan Desil 9 dan 10 Tidak Bisa Beli Pertalite?

Belum ada tanggal pasti. Pernyataan terbaru Bahlil pada 19 Agustus 2026 menegaskan bahwa pembatasan masih dalam pembahasan. Pemerintah belum menetapkan kapan kebijakan mulai berlaku. Sebelumnya, Purbaya menyebut pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap dalam beberapa bulan setelah sistem siap. Namun, pernyataan tersebut belum dapat dianggap sebagai tanggal resmi pemberlakuan.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak berpatokan pada tanggal yang beredar di media sosial sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah.

Lokasi:

travelokal