RAPBN 2027, Pemerintah Bakal Tarik Utang Baru Rp876,3 T

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan pembiayaan utang sebesar Rp876,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Rencana tersebut tertuang dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 yang menjadi dasar pembahasan pemerintah bersama DPR.

Angka pembiayaan utang tersebut tercatat Rp876,272,3 miliar atau sekitar Rp876,3 triliun. Nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan outlook pembiayaan utang 2026 yang mencapai Rp868,1 triliun. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Rp876,3 triliun merupakan rencana pembiayaan utang dalam RAPBN, bukan berarti seluruhnya merupakan tambahan utang yang sudah direalisasikan. RAPBN masih harus melalui pembahasan dan persetujuan DPR sebelum menjadi APBN 2027.

Utang Rp876,3 Triliun Akan Berasal dari SBN dan Pinjaman

Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah menjelaskan pembiayaan utang akan dipenuhi melalui dua sumber utama, yakni penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.

Komposisinya sebagai berikut:

Penerbitan SBN secara neto: Rp779,9 triliun
Pinjaman secara neto: Rp96,3 triliun
Total pembiayaan utang: sekitar Rp876,3 triliun

Penerbitan SBN tersebut akan dilakukan melalui instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman pemerintah terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Dengan komposisi tersebut, SBN tetap menjadi sumber utama pembiayaan utang pemerintah pada 2027.

Penerbitan SBN Naik, Pinjaman Neto Turun

Jika dibandingkan dengan outlook 2026, terdapat perubahan komposisi sumber pembiayaan. Penerbitan SBN secara neto pada 2027 direncanakan sebesar Rp779,9 triliun, meningkat dari outlook 2026 sebesar Rp736,6 triliun.

Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman secara neto dirancang sebesar Rp96,3 triliun, turun dari outlook 2026 yang mencapai Rp131,6 triliun. Artinya, pemerintah pada 2027 lebih banyak mengandalkan pasar surat utang domestik maupun instrumen SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dibandingkan menambah porsi pinjaman.

Untuk pinjaman, dokumen RAPBN mencatat kebutuhan tersebut akan berasal dari pinjaman luar negeri sekitar Rp107,8 triliun, sementara posisi pinjaman dalam negeri secara neto tercatat negatif sekitar Rp11,5 triliun.

Defisit APBN 2027 Ditargetkan Rp671,2 Triliun

Pembiayaan utang tersebut tidak berdiri sendiri. Salah satu kebutuhan utamanya berkaitan dengan defisit anggaran. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun, atau sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target ini masih berada di bawah batas defisit 3 persen PDB sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan negara. Dibandingkan outlook 2026, pembiayaan anggaran 2027 ditargetkan lebih rendah, yakni Rp671,2 triliun dari sekitar Rp734,3 triliun.

Dengan demikian, besarnya pembiayaan utang Rp876,3 triliun tidak dapat disamakan dengan besarnya defisit Rp671,2 triliun. Pembiayaan utang merupakan bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan APBN, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan transaksi pembiayaan lainnya.

Total Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun

RAPBN 2027 juga mencerminkan skala belanja pemerintah yang semakin besar. Total belanja negara dirancang mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menjaga defisit tetap terkendali. Strategi tersebut dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki kualitas belanja, serta mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan.

Arah kebijakan fiskal 2027 sendiri mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Bunga Utang 2027 Capai Rp650,3 Triliun

Selain kebutuhan menarik utang baru, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk membayar bunga atas utang yang telah ada maupun utang yang diterbitkan.

Dalam RAPBN 2027, pembayaran bunga utang direncanakan sekitar Rp650,3 triliun. Beban tersebut menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan karena memengaruhi ruang fiskal pemerintah.

Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan sekitar Rp589,68 triliun, sedangkan bunga utang luar negeri sekitar Rp60,63 triliun. Besarnya pembayaran bunga menunjukkan bahwa pengelolaan utang bukan hanya persoalan seberapa besar pemerintah menarik pembiayaan baru, tetapi juga bagaimana pemerintah mengendalikan biaya utang dan risiko perubahan suku bunga maupun nilai tukar.

Pemerintah Targetkan Pengelolaan Utang Tetap Prudent

Pemerintah menyatakan pembiayaan utang tetap akan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebutuhan APBN tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Dalam kerangka fiskal 2027, pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati target rasio utang pemerintah sekitar 40,31 persen hingga 40,64 persen terhadap PDB. Defisit juga diarahkan tetap berada pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen PDB.

Pemerintah juga menargetkan keseimbangan primer berada dalam rentang surplus 0,45 persen hingga defisit 0,14 persen PDB. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperluas ruang pembiayaan untuk program pembangunan, tetapi tetap mempertahankan batas fiskal yang dianggap aman.

Asumsi Ekonomi RAPBN 2027

Besarnya kebutuhan pembiayaan utang juga tidak terlepas dari asumsi ekonomi yang digunakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

Asumsi tersebut menjadi dasar dalam menghitung pendapatan, belanja, defisit, hingga kebutuhan pembiayaan APBN.

Pertumbuhan Ekonomi Didorong Lebih Tinggi

Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam beberapa tahun sebelumnya. Untuk mencapainya, kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, industri nasional, hilirisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, pembangunan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga mendorong reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyesuaian sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.

Target Kemiskinan dan Pengangguran

RAPBN 2027 tidak hanya menetapkan sasaran fiskal, tetapi juga target pembangunan sosial.

Pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah sasaran, antara lain:

Tingkat kemiskinan: 6,0%–6,5%
Kemiskinan ekstrem: 0%
Rasio Gini: 0,362–0,367
Tingkat pengangguran terbuka: 4,30%–4,87%
GNI per kapita: US$5.800–US$5.840
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84

Penciptaan lapangan kerja formal juga ditargetkan mencapai 40,81 persen, sementara penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.

Mengapa Pemerintah Masih Membutuhkan Utang?

Penarikan utang merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN ketika penerimaan negara belum mencukupi seluruh kebutuhan belanja dan pembiayaan.

Dalam kondisi defisit, pemerintah membutuhkan sumber dana untuk menutup kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Utang melalui SBN maupun pinjaman menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun, penerbitan utang memiliki konsekuensi berupa kewajiban pembayaran pokok dan bunga di masa mendatang. Karena itu, manfaat penggunaan dana hasil utang harus dibandingkan dengan biaya serta risiko yang muncul. Pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan utang diarahkan untuk mendukung program pembangunan sekaligus menjaga APBN tetap kredibel, berkelanjutan, dan mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Risiko yang Perlu Diwaspadai

Rencana pembiayaan utang Rp876,3 triliun juga menghadirkan sejumlah risiko fiskal yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko suku bunga. Pemerintah menggunakan asumsi suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,5–7,3 persen. Jika kondisi pasar berubah dan imbal hasil meningkat, biaya penerbitan utang baru dapat ikut naik.

Kedua, risiko nilai tukar. Sebagian kewajiban pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai rupiah dari kewajiban tersebut.

Ketiga, risiko refinancing atau pembiayaan kembali. Pemerintah harus memastikan kemampuan membayar utang yang jatuh tempo tanpa menciptakan tekanan besar terhadap APBN.

Keempat, risiko ruang fiskal. Semakin besar pembayaran bunga dan kewajiban utang, semakin besar pula anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga ruang untuk belanja pembangunan lainnya dapat menjadi lebih terbatas.

Pusat Analisis Keparlemenan DPR juga menyoroti pentingnya pemerintah memantau sensitivitas nilai tukar, suku bunga SBN, dan harga minyak terhadap beban utang serta defisit.

RAPBN 2027 Belum Menjadi APBN Final

Hal yang tidak kalah penting adalah status angka Rp876,3 triliun tersebut. RAPBN merupakan rancangan, sehingga angka pembiayaan utang, pendapatan, belanja, maupun defisit masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan dengan DPR.

Pemerintah dan Banggar DPR sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menyusun RUU APBN beserta Nota Keuangan. Karena itu, angka Rp876,3 triliun sebaiknya dipahami sebagai rencana pembiayaan utang pemerintah untuk 2027 dalam dokumen RAPBN, bukan sebagai utang yang sudah ditarik seluruhnya.

Tantangan Pemerintah ke Depan

Dengan rencana pembiayaan utang Rp876,3 triliun dan pembayaran bunga sekitar Rp650,3 triliun, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen PDB. Pemerintah juga harus memastikan utang yang ditarik mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan, memperluas basis penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor terhadap pasar SBN. Stabilitas rupiah, inflasi, suku bunga, serta kondisi pasar keuangan global akan menjadi faktor penting dalam menentukan biaya pembiayaan pemerintah. Jika target pertumbuhan ekonomi tercapai dan penerimaan negara meningkat sesuai rencana, kebutuhan pembiayaan dapat dikelola dengan lebih baik. Sebaliknya, apabila pertumbuhan meleset sementara biaya utang meningkat, tekanan terhadap ruang fiskal dapat semakin besar.