Freeport Lepas 12 Persen Saham ke RI Gratis

JAKARTA — Freeport-McMoRan (FCX) akan mengalihkan tambahan 12 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya pada 2041. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari rencana perpanjangan hak operasi tambang Grasberg setelah 2041.

Kabar ini kembali menjadi sorotan karena skema tersebut berpotensi meningkatkan kepemilikan Indonesia di PTFI dari sekitar 51,23 persen saat ini menjadi 63 persen setelah pengalihan saham dilakukan. Namun, istilah "gratis" perlu dipahami secara tepat, karena pemerintah tetap memiliki kewajiban tertentu terkait biaya investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Freeport Lepas 12 Persen Saham pada 2041

Kesepakatan mengenai tambahan divestasi saham tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia yang diumumkan pada Februari 2026. Dalam pengumuman resminya, FCX menyatakan akan mengalihkan 12 persen kepemilikan di PTFI pada 2041 kepada kepentingan pemerintah tanpa biaya. FCX akan mempertahankan kepemilikan 48,76 persen hingga 2041 dan kemudian memiliki sekitar 37 persen mulai 2042.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menyebut peningkatan kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen merupakan bagian dari kesepakatan perpanjangan operasi Freeport. Pemerintah menyatakan tambahan 12 persen saham tersebut dilakukan tanpa biaya pengambilalihan.

Benarkah Saham Freeport Diberikan Gratis?

Jawabannya ya, dalam arti tidak ada harga pembelian saham 12 persen tersebut, tetapi terdapat ketentuan finansial yang penting. Dalam keterangan FCX, pihak yang menerima saham harus mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX berdasarkan nilai buku untuk investasi yang memberikan manfaat pada periode setelah 2041.

Artinya, skemanya bukan sekadar pemerintah menerima saham 12 persen kemudian tidak mempunyai kewajiban apa pun.

Secara sederhana:

12 persen saham tidak dibeli dengan harga pasar.
FCX mengalihkan saham tersebut kepada kepentingan pemerintah pada 2041.
Pemerintah atau pihak yang menerima saham wajib mengganti biaya tertentu secara proporsional.
Dasar penggantian biaya tersebut adalah nilai buku investasi, bukan harga pasar saham.
Biaya yang dimaksud berkaitan dengan investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Karena itu, istilah "gratis" lebih tepat dipahami sebagai tidak adanya pembayaran harga akuisisi saham, bukan berarti transaksi tersebut sama sekali tidak memiliki konsekuensi biaya.

Kepemilikan Indonesia Bisa Menjadi 63 Persen

Saat ini kepemilikan Indonesia di PTFI berada di sekitar 51,23 persen, sementara FCX memiliki 48,76 persen. Tambahan 12 persen pada 2041 akan mengubah komposisi tersebut.

Secara garis besar, struktur kepemilikan setelah pengalihan akan menjadi:

Pemerintah menyatakan peningkatan kepemilikan tersebut merupakan salah satu manfaat utama dari perpanjangan operasi Freeport setelah 2041.

Mengapa Freeport Mau Melepas 12 Persen?

Pengalihan saham tersebut tidak berdiri sendiri. Kesepakatan merupakan bagian dari pembicaraan mengenai perpanjangan hak operasi PTFI di kawasan tambang Grasberg setelah 2041. Dalam MoU, PTFI akan memperoleh perubahan IUPK yang memungkinkan perpanjangan hak operasi berdasarkan sumber daya tambang yang tersedia. Sebagai bagian dari kesepakatan, perusahaan juga berkomitmen meningkatkan eksplorasi dan pengembangan sumber daya jangka panjang.

Dengan demikian, terdapat kepentingan dua pihak. Bagi Indonesia, pemerintah memperoleh tambahan kepemilikan, potensi penerimaan negara yang lebih besar, serta keberlanjutan kegiatan pertambangan dan lapangan kerja. Bagi Freeport, perusahaan memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan hak operasi setelah 2041 sehingga investasi jangka panjang di kawasan Grasberg memiliki prospek yang lebih jelas.

Perpanjangan Operasi Freeport Jadi Kunci

Tambang Grasberg merupakan salah satu aset tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Freeport-McMoRan menyebut kawasan Grasberg memiliki tambang terbuka dan tambang bawah tanah dengan cadangan tembaga dan emas yang sangat besar. Operasi tambang bawah tanah saat ini diproyeksikan berlangsung hingga 2041, sementara perpanjangan hak operasi akan memungkinkan pengembangan sumber daya lebih lanjut.

Karena itu, pembahasan mengenai 12 persen saham tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan yang lebih besar: bagaimana keberlanjutan operasi Grasberg setelah 2041? Jika operasi berlanjut, negara tetap memperoleh berbagai manfaat dari kepemilikan saham, pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak, serta aktivitas ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi pertambangan.

Pemerintah Targetkan Penerimaan Negara Lebih Besar

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kepemilikan bukan satu-satunya keuntungan dalam kesepakatan tersebut. Menteri ESDM menyebut skema perpanjangan harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara dibandingkan periode sebelumnya, termasuk melalui optimalisasi royalti, pajak, dan kontribusi kepada pemerintah daerah Papua.

Dengan kepemilikan Indonesia yang meningkat menjadi sekitar 63 persen, negara juga berpotensi memperoleh porsi dividen yang lebih besar apabila PTFI membukukan laba dan membagikan keuntungan kepada pemegang saham.

Freeport Sudah Menyetor Rp75 Triliun ke Negara

Gambaran mengenai besarnya kontribusi PTFI terhadap negara dapat dilihat dari data perusahaan pada 2026. PTFI menyatakan total setoran kepada pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp75 triliun, termasuk tambahan Rp4,8 triliun yang disetorkan pada 8 April 2026 sebagai bagian keuntungan bersih tahun 2025.

Dari jumlah tersebut, perusahaan menyebut dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham yang mewakili kepemilikan pemerintah Indonesia mencapai Rp16,9 triliun. Selain itu, bagian pemerintah daerah disebut mencapai Rp13,48 triliun. Angka tersebut menunjukkan mengapa perubahan struktur kepemilikan Freeport memiliki arti penting bagi penerimaan negara dalam jangka panjang.

Draf Perjanjian Divestasi Sudah Diajukan

Kesepakatan 12 persen saham memang telah diumumkan, tetapi proses administratifnya masih berjalan. Pada Juni 2026, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan perusahaan telah menyerahkan draf perjanjian divestasi 12 persen saham kepada pemerintah. Dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pemenuhan persyaratan untuk perpanjangan IUPK.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara:

Kesepakatan prinsip/MoU mengenai tambahan 12 persen saham.
Dokumentasi dan perjanjian pengalihan saham.
Perubahan atau penerbitan IUPK yang menjadi dasar perpanjangan hak operasi.
Pelaksanaan pengalihan saham pada 2041.

Jadi, meskipun kesepakatan telah diumumkan, pelaksanaan akhirnya tetap bergantung pada penyelesaian berbagai dokumen dan persetujuan yang diperlukan.

Apa Syarat Perpanjangan Operasi Freeport?

MoU yang diumumkan FCX mencakup sejumlah komitmen, bukan hanya soal saham.

Beberapa poin pentingnya antara lain:

1. Perpanjangan hak operasi

IUPK PTFI akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi berdasarkan keberlanjutan sumber daya tambang Grasberg.

2. Tambahan 12 persen saham untuk pemerintah

FCX akan mengalihkan 12 persen saham PTFI kepada kepentingan pemerintah pada 2041 tanpa biaya akuisisi, dengan ketentuan penggantian biaya investasi tertentu berdasarkan nilai buku.

3. Peningkatan eksplorasi

PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi dan melakukan studi untuk mengidentifikasi serta mengembangkan sumber daya dan peluang ekspansi jangka panjang.

4. Dukungan kepada masyarakat Papua

FCX juga menyatakan PTFI akan meningkatkan dukungan kepada masyarakat Papua, termasuk dukungan finansial untuk pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan kedokteran.

5. Hilirisasi

PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi domestik melalui penjualan produk hasil pemurnian seperti tembaga, logam mulia, dan asam sulfat di dalam negeri.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Tambahan 12 persen saham berpotensi memberikan sejumlah manfaat strategis. Porsi kepemilikan negara meningkat Indonesia akan memiliki sekitar 63 persen saham PTFI setelah pengalihan dilakukan. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas.

Potensi dividen bertambah

Jika PTFI menghasilkan laba dan membagikan dividen, porsi kepemilikan yang lebih besar dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah melalui MIND ID.

Penerimaan fiskal berlanjut

Keberlanjutan operasi berarti penerimaan dari pajak, royalti, dan berbagai kewajiban perusahaan tetap dapat mengalir kepada negara dan daerah.

Lapangan kerja dan ekonomi Papua berlanjut

Operasi tambang dalam skala besar memiliki dampak terhadap tenaga kerja, kontraktor, pemasok, serta aktivitas ekonomi di Papua Tengah. Indonesia memperoleh posisi lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya mineral

Dengan kepemilikan sekitar 63 persen, posisi Indonesia dalam pengambilan keputusan sebagai pemegang saham mayoritas semakin kuat, meskipun mekanisme tata kelola perusahaan tetap mengikuti perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Tetapi Ada Hal yang Perlu Dicermati

Besarnya angka 12 persen tidak berarti Indonesia otomatis memperoleh keuntungan tunai sebesar nilai pasar saham tersebut pada 2041.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nilai saham akan bergantung pada kondisi PTFI dan aset Grasberg pada saat pengalihan.

Kedua, penerima saham tetap memiliki kewajiban mengganti biaya pro-rata tertentu berdasarkan nilai buku investasi yang memberikan manfaat setelah 2041. Ketiga, keuntungan aktual pemerintah akan dipengaruhi oleh kinerja operasional, harga tembaga dan emas, biaya produksi, belanja modal, kebijakan dividen, serta kondisi pasar komoditas.

Dengan demikian, 12 persen saham tersebut sebaiknya tidak langsung diterjemahkan sebagai "negara mendapat uang gratis".

Bukan Divestasi 51 Persen yang Baru

Tambahan 12 persen ini juga berbeda dengan proses divestasi yang membuat Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas PTFI.

Pada 2018, proses divestasi PTFI dinyatakan tuntas setelah pengalihan saham mayoritas kepada perusahaan negara yang kemudian menjadi bagian dari struktur kepemilikan Indonesia. Pemerintah ketika itu menyatakan kepemilikan Indonesia mencapai 51 persen.

Kesepakatan 2026 merupakan tambahan divestasi 12 persen, sehingga porsi Indonesia nantinya meningkat lagi menjadi sekitar 63 persen.