KSAD Maruli Pastikan Tak Ada Penambahan Personel TNI di Aceh

Jakarta, 17 Agustus 2026 — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak diperlukan lagi penambahan personel TNI Angkatan Darat untuk wilayah terdampak bencana di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan ketika proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat terus berjalan.

Maruli menyebut kondisi di lapangan telah jauh lebih kondusif dibandingkan masa awal bencana. Karena itu, kekuatan personel yang sudah berada di wilayah terdampak dinilai masih mencukupi untuk melanjutkan pekerjaan pemulihan.

Pernyataan Maruli menjadi perhatian karena sebelumnya pemerintah memang sempat mendorong penambahan personel TNI dan Polri untuk mempercepat pembersihan wilayah terdampak bencana, terutama kawasan yang masih dipenuhi lumpur dan material sisa banjir.

Maruli: Tidak Perlu Tambahan Personel TNI AD

Maruli menyampaikan perkembangan terbaru penanganan pascabencana pada Kamis, 12 Februari 2026, setelah menghadiri sarasehan bertajuk “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta.

Saat itu, ia menjelaskan bahwa pemulihan terus berjalan dan kondisi di lapangan sudah mencapai sekitar 99 persen untuk sejumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab TNI AD. Menurut Maruli, kondisi tersebut membuat pengerahan tambahan personel, khususnya dari TNI AD, tidak lagi diperlukan.

Ia menilai situasi telah lebih kondusif dibandingkan pekan pertama setelah bencana sehingga prajurit yang sudah bertugas dapat melanjutkan pekerjaan hingga selesai.

Sebelumnya Mendagri Minta Tambahan 10.000 Personel TNI

Pernyataan KSAD tersebut muncul setelah sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tambahan personel untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana pada 10 Januari 2026, Tito menyampaikan permintaan agar TNI AD dapat menambah sekitar 10.000 personel. Tito menilai jumlah personel yang saat itu tersedia belum sebanding dengan luasnya wilayah terdampak. Ia juga meminta tambahan 5.000 personel Polri sehingga total tambahan kekuatan yang diminta mencapai sekitar 15.000 personel TNI-Polri.

Permintaan tersebut terutama ditujukan untuk mempercepat pembersihan sisa lumpur di permukiman, sungai, fasilitas umum, serta berbagai wilayah yang masih terdampak bencana. Tito juga menilai pekerjaan fisik seperti pembersihan lumpur perlu dikebut sebelum memasuki Ramadan karena membutuhkan tenaga dan kondisi fisik yang prima.

Kondisi Lapangan Berubah

Beberapa pekan setelah bencana, kondisi penanganan di sejumlah wilayah mulai berubah. Infrastruktur dasar secara bertahap dipulihkan, material banjir dibersihkan, dan akses transportasi yang sebelumnya terputus mulai dibuka kembali.

Perubahan kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Maruli menilai penambahan personel tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak. TNI AD tetap mengerahkan prajurit yang sudah berada di lapangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemulihan. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan berarti TNI menghentikan keterlibatan dalam penanganan bencana, melainkan tidak menambah jumlah personel baru secara besar-besaran.

TNI AD Fokus Bangun Jembatan Darurat

Salah satu pekerjaan utama TNI AD dalam pemulihan pascabencana adalah memperbaiki konektivitas wilayah melalui pembangunan jembatan darurat.

Maruli menyampaikan bahwa TNI AD menargetkan pembangunan sekitar 500 jembatan darurat di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan pada Juli 2026.

Pada pertengahan Februari, puluhan jembatan telah berhasil dibangun. TNI AD mencatat sedikitnya 40 jembatan Bailey, 50 jembatan Armco, dan 19 jembatan gantung telah dikerjakan dalam sekitar satu setengah bulan pascabencana.

Jembatan-jembatan tersebut memiliki fungsi penting karena sejumlah ruas jalan dan jembatan permanen mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Pembangunan jembatan darurat memungkinkan mobilitas masyarakat kembali berlangsung sekaligus membantu distribusi bantuan dan mempercepat aktivitas ekonomi warga.

Sekolah yang Terdampak Juga Dibersihkan

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, prajurit TNI juga membantu membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir.

Maruli mengatakan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penanganan TNI sudah dibersihkan. Tahap berikutnya adalah perbaikan dan pengisian kembali fasilitas pendidikan yang rusak. Untuk pekerjaan tersebut, TNI AD berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar pemulihan tidak berhenti pada pembersihan bangunan, tetapi juga memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung.

Pemulihan Aceh Menjadi Prioritas

Aceh termasuk wilayah yang mengalami dampak cukup besar akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera. TNI AD sebelumnya telah mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu masyarakat, mulai dari evakuasi, pembersihan, pembangunan jembatan sementara hingga pemulihan fasilitas publik.

Di Aceh, keterlibatan TNI juga terlihat dalam pembangunan sejumlah jembatan. Salah satunya adalah Jembatan Gantung Garuda di Kecamatan Sawang, Lhokseumawe, Aceh Utara, yang diresmikan Maruli pada 9 Maret 2026. Jembatan tersebut merupakan bagian dari peluncuran 200 titik Jembatan Garuda yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan akses masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat kondisi geografis maupun kerusakan infrastruktur.

TNI Tidak Mengambil Alih Tugas Kementerian

Keterlibatan TNI dalam pembangunan dan pemulihan infrastruktur juga sebelumnya dijelaskan Maruli sebagai bentuk bantuan terhadap pekerjaan yang tidak mudah dijangkau kementerian atau lembaga terkait.

Pada Juni 2026, Maruli menjelaskan bahwa TNI tidak mengambil alih pekerjaan kementerian. Menurutnya, prajurit membantu terutama untuk pekerjaan di wilayah yang sulit dijangkau, termasuk kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam konteks penanganan bencana, pengerahan personel TNI dilakukan untuk membantu mempercepat pekerjaan yang membutuhkan tenaga, mobilitas, dan kemampuan operasional di lapangan.

Target 500 Jembatan Darurat

Pembangunan jembatan menjadi salah satu indikator penting dalam proses pemulihan pascabencana. Maruli menargetkan sekitar 500 jembatan darurat di tiga provinsi terdampak dapat selesai pada Juli 2026. Ia menyebut progres pemulihan saat itu telah mencapai sekitar 99 persen.

Target tersebut menunjukkan bahwa fokus TNI AD tidak semata-mata pada masa tanggap darurat, tetapi juga berlanjut ke tahap rehabilitasi dan pemulihan.

Bagi masyarakat, keberadaan jembatan darurat sangat penting untuk menghubungkan kembali desa-desa, memperlancar distribusi logistik, membuka akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta memulihkan aktivitas perdagangan.

Mengapa Tidak Ada Penambahan Personel?

Keputusan untuk tidak menambah personel TNI AD bukan berarti seluruh pekerjaan telah selesai. Sebaliknya, Maruli menjelaskan bahwa kondisi lapangan sudah jauh lebih kondusif dibandingkan periode awal bencana. Dengan personel yang telah berada di lokasi, pekerjaan pemulihan dinilai dapat terus dilakukan.

Prioritas kemudian bergeser dari respons darurat menuju penyelesaian pekerjaan rehabilitasi seperti pembangunan jembatan, pembersihan fasilitas publik, dan pemulihan sarana masyarakat. Dengan strategi tersebut, TNI AD dapat mempertahankan efektivitas personel sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa.

Dari Permintaan Tambahan hingga Evaluasi Kebutuhan

Perkembangan kebijakan pengerahan personel memperlihatkan bagaimana kebutuhan di lapangan dapat berubah dengan cepat. Pada Januari 2026, ketika sebagian wilayah masih menghadapi persoalan lumpur dan material banjir, pemerintah menilai tambahan personel sangat dibutuhkan. Tito bahkan menyebut pengerahan 1.000 personel saja belum memadai untuk menjangkau wilayah terdampak yang luas.

Namun, pada Februari, Maruli menyatakan kondisi sudah lebih kondusif dan tambahan personel TNI AD tidak diperlukan lagi.

Artinya, tidak ada pertentangan mendasar antara kedua pernyataan tersebut. Permintaan tambahan personel disampaikan ketika kebutuhan di lapangan masih tinggi, sementara keputusan Maruli dibuat setelah melihat perkembangan pemulihan dan kapasitas personel yang telah dikerahkan.

TNI Tetap Berada di Aceh

Meskipun tidak ada penambahan personel, TNI AD tetap menjalankan tugas di Aceh. Keterlibatan prajurit dalam pemulihan terlihat dari berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain Jembatan Gantung Garuda di Lhokseumawe, prajurit TNI di jajaran Korem 011/Lilawangsa juga terus membangun berbagai jenis jembatan di wilayah Aceh.

Di Gayo Lues, misalnya, prajurit TNI membangun jembatan Bailey, Armco, perintis beton, hingga jembatan gantung untuk membantu membuka akses masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak menambah personel berbeda dengan keputusan menarik seluruh pasukan. Personel yang telah ditugaskan tetap menjalankan pekerjaan sesuai kebutuhan.

Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat

Pemulihan akses transportasi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika jembatan dan jalan kembali berfungsi, distribusi bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah. Warga juga dapat kembali mengakses sekolah, pusat kesehatan, pasar, dan tempat kerja.

Karena itu, pembangunan jembatan darurat yang dilakukan TNI AD bukan sekadar pekerjaan konstruksi, tetapi menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Maruli sebelumnya menyebut pekerjaan tersebut merupakan bagian dari komitmen prajurit TNI dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat kebangkitan sosial-ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak.