OIKN Dapat Anggaran Rp6,7 Triliun di RAPBN 2027

Jakarta — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut akan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama kawasan legislatif dan yudikatif.

Besaran Rp6,7 triliun tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp6,3 triliun. Namun, angka itu masih berupa pagu indikatif dalam proses penyusunan RAPBN, sehingga belum dapat dipandang sebagai keseluruhan anggaran yang akhirnya akan diterima OIKN pada 2027.

Rp5,3 Triliun untuk Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan sebagian besar pagu Rp6,7 triliun akan diarahkan untuk meneruskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Dari total tersebut, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sementara bagian lainnya digunakan untuk kebutuhan pengelolaan OIKN. Pernyataan tersebut disampaikan Basuki pada 18 Agustus 2026 di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alokasi tersebut menunjukkan bahwa fokus pembangunan IKN pada 2027 semakin bergeser pada penyelesaian kawasan inti pemerintahan, khususnya fasilitas yang diperlukan agar pusat pemerintahan baru dapat berfungsi secara bertahap.

OIKN Masih Membutuhkan Tambahan Rp15,5 Triliun

Meski mendapat pagu indikatif Rp6,7 triliun, OIKN sebelumnya menyatakan kebutuhan anggaran untuk 2027 jauh lebih besar. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Juni 2026, Basuki menyebut total kebutuhan anggaran OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun. Dari jumlah tersebut, baru Rp6,7 triliun yang masuk dalam pagu indikatif sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp15,5 triliun.

Dengan demikian, angka Rp6,7 triliun sebaiknya dipahami sebagai pagu indikatif awal, bukan total kebutuhan pembangunan IKN pada 2027. OIKN mengusulkan tambahan Rp15,5 triliun tersebut untuk mengejar target pembangunan IKN sebagai ibu kota negara pada 2028. Komisi II DPR RI menyatakan mendukung usulan tambahan tersebut dan meminta OIKN menyiapkan matriks rinci mengenai program prioritas yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Rincian Usulan Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun

OIKN membagi kebutuhan tambahan tersebut ke dalam dua kelompok besar pembangunan. Pertama, pembangunan tahap dua sebesar Rp7,4 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk sejumlah proyek, antara lain:

pembangunan gedung perkantoran legislatif;
pembangunan gedung perkantoran yudikatif;
pembangunan jalan;
pembangunan terowongan utilitas terpadu atau multi utility tunnel (MUT);
pembangunan embung;
pembangunan kolam retensi; dan
pembangunan jaringan perpipaan.

Kedua, pembangunan tahap tiga sebesar Rp8 triliun.

Tahap ini mencakup pembangunan hunian untuk pimpinan, anggota, dan staf lembaga legislatif serta yudikatif. Selain itu, anggaran diarahkan untuk membangun jalan dan MUT menuju kawasan hunian legislatif serta kawasan diplomatik, termasuk embung dan jaringan perpipaan. Jika usulan tambahan tersebut seluruhnya disetujui, total ruang anggaran OIKN pada 2027 secara teoritis dapat mencapai kebutuhan yang diajukan sebesar Rp22,2 triliun.

Pembangunan IKN Memasuki Fase Baru

Besarnya porsi anggaran untuk kawasan legislatif dan yudikatif menunjukkan bahwa pembangunan IKN kini memasuki fase yang lebih berorientasi pada pembentukan ekosistem pemerintahan. Pada tahap awal, pembangunan IKN banyak berkaitan dengan infrastruktur dasar, konektivitas, kawasan inti pemerintahan, hunian, serta fasilitas pendukung. Selanjutnya, pemerintah berupaya memastikan tersedianya fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari konsep IKN sebagai pusat pemerintahan.

Target yang disampaikan OIKN adalah agar IKN dapat difungsikan sebagai ibu kota negara pada 2028. Karena itu, kebutuhan pendanaan pada 2027 menjadi penting untuk memastikan proyek-proyek yang menjadi prasyarat operasional pemerintahan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Anggaran 2027 Naik dari Pagu 2026

Pagu indikatif OIKN sebesar Rp6,7 triliun pada 2027 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan angka anggaran OIKN pada 2026. Pada akhir 2025, OIKN menerima DIPA 2026 sekitar Rp6 triliun. Sementara dalam pembahasan anggaran 2026 bersama DPR, pagu OIKN tercatat sekitar Rp6,26 triliun.

Untuk RAPBN 2027, pagu indikatif meningkat menjadi Rp6,7 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp700 miliar jika dibandingkan dengan DIPA 2026 sekitar Rp6 triliun, atau sekitar Rp400 miliar jika dibandingkan dengan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp6,3 triliun. Perbedaan angka tersebut perlu diperhatikan karena pagu indikatif, pagu anggaran, dan DIPA merupakan tahapan yang berbeda dalam proses penganggaran negara.

Bagian dari Proses RAPBN 2027

RAPBN 2027 sendiri masih berada dalam proses pembahasan pemerintah dan DPR. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI pada 29 Juni 2026 telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Tahap berikutnya mencakup penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR serta pembahasan lebih lanjut sebelum APBN ditetapkan.

Karena itu, angka Rp6,7 triliun untuk OIKN masih dapat mengalami perubahan dalam proses pembahasan anggaran. Pemerintah sebelumnya menetapkan arah kebijakan fiskal 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen. Kerangka tersebut menjadi bagian dari landasan penyusunan RAPBN 2027.

Dalam konteks tersebut, pengalokasian anggaran untuk IKN harus berjalan bersama dengan berbagai prioritas nasional lainnya. Tantangannya adalah memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut, tetapi pada saat yang sama kualitas belanja negara, efisiensi, dan kemampuan fiskal tetap terjaga.

Mengapa Anggaran Tambahan Dibutuhkan?

Kebutuhan tambahan Rp15,5 triliun yang diajukan OIKN terutama berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan dan infrastruktur pendukung. Jika hanya mengandalkan pagu indikatif Rp6,7 triliun, ruang fiskal OIKN pada 2027 masih jauh di bawah kebutuhan Rp22,2 triliun yang telah dihitung OIKN.

Kesenjangan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran IKN. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan target pembangunan dan pemindahan fungsi pemerintahan berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, penambahan anggaran harus mempertimbangkan prioritas APBN serta efektivitas dan kesiapan proyek yang akan dibiayai. Komisi II DPR RI telah meminta OIKN menyampaikan rincian program prioritas yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Bappenas.

Tantangan OIKN pada 2027

Tahun 2027 berpotensi menjadi salah satu periode penting dalam pembangunan IKN. Sejumlah tantangan akan menentukan apakah target pembangunan dapat tercapai. Pertama, kepastian anggaran. OIKN membutuhkan kejelasan mengenai apakah usulan tambahan Rp15,5 triliun dapat diakomodasi dalam proses APBN.

Kedua, kesiapan proyek. Penambahan anggaran harus diikuti dengan kesiapan perencanaan, pengadaan, lahan, desain, konstruksi, serta utilitas agar dana dapat terserap secara efektif. Ketiga, efisiensi. Besarnya kebutuhan pembangunan membuat OIKN harus memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang terukur. Keempat, koordinasi antarlembaga. Pembangunan kawasan pemerintahan tidak hanya bergantung pada OIKN, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Kelima, target 2028. Semakin dekat target IKN difungsikan sebagai ibu kota negara, semakin kecil ruang untuk keterlambatan pembangunan infrastruktur utama.

Bukan Hanya Soal Besaran Anggaran

Pagu Rp6,7 triliun tentu menjadi kabar penting bagi keberlanjutan pembangunan IKN. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Yang juga menjadi perhatian adalah ketepatan penggunaan anggaran, kemajuan fisik proyek, kualitas infrastruktur, serta kesiapan ekosistem pemerintahan dan kehidupan di IKN.

Dengan alokasi sekitar Rp5,3 triliun yang diarahkan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, pemerintah tampaknya ingin memastikan pembangunan pusat pemerintahan terus bergerak. Namun, kebutuhan OIKN sebesar Rp22,2 triliun menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum seluruh target pembangunan dapat tercapai.