Wamenkomdigi Bocorkan 3 Aspek Wujudkan Sistem Keamanan Siber AI di RI

Jakarta — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkap tiga aspek utama yang perlu diperkuat Indonesia untuk mewujudkan AI-driven security, yakni sistem keamanan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Tiga aspek tersebut adalah regulasi yang adaptif, pertukaran informasi antara industri dan lembaga nasional, serta pengembangan talenta digital. Nezar menilai ketiganya tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Nezar dalam Kaspersky Academy Partners Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. Momentum tersebut menjadi penting karena perkembangan AI kini tidak hanya membawa peluang ekonomi dan produktivitas, tetapi juga mengubah secara signifikan lanskap ancaman keamanan siber.

1. Regulasi Harus Adaptif terhadap Perkembangan AI

Aspek pertama yang ditekankan Nezar adalah kebutuhan membangun regulasi yang adaptif. Menurutnya, perkembangan teknologi AI berlangsung sangat cepat sehingga aturan keamanan siber tidak bisa dibuat secara kaku dan berhenti pada satu kondisi teknologi tertentu. Pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berkolaborasi menyesuaikan kebijakan dengan risiko yang berkembang di lapangan.

Nezar mengatakan pemerintah telah membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan pengalaman, bukti, dan keahlian dalam proses penyusunan regulasi. Pendekatan tersebut antara lain diterapkan dalam penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Tujuannya bukan sekadar menghasilkan aturan, tetapi memastikan kerangka keamanan siber tetap praktis, fleksibel, berbasis risiko, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini menjadi semakin penting karena AI dapat digunakan baik untuk memperkuat sistem pertahanan maupun meningkatkan kemampuan pelaku kejahatan siber.

2. Industri dan Lembaga Nasional Harus Saling Bertukar Informasi

Aspek kedua adalah pertukaran informasi secara berkala antara industri dan lembaga nasional. Nezar menilai kolaborasi tersebut diperlukan untuk memahami pola serangan siber sekaligus mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah ancaman secara lebih cepat. Dengan AI, kemampuan mendeteksi pola serangan dapat ditingkatkan karena sistem mampu menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang sulit dikenali melalui pendekatan konvensional.

Namun, menurut Nezar, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada pertukaran informasi mengenai ancaman. Industri dan lembaga nasional perlu bersama-sama menghasilkan solusi keamanan yang dapat digunakan secara lebih luas.

Beberapa contoh yang disebut antara lain layanan penyaringan panggilan telepon, pemeriksaan identitas palsu, serta sistem verifikasi pemerintah yang dapat digunakan secara nasional. Artinya, AI-driven security di Indonesia diarahkan bukan hanya untuk kebutuhan perusahaan teknologi atau institusi besar. Teknologi tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam aktivitas digital sehari-hari.

3. Talenta Digital Jadi Kunci

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah pengembangan talenta digital. Nezar menilai Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dua bidang sekaligus, yaitu kecerdasan buatan dan keamanan siber. Talenta tersebut bukan hanya dibutuhkan untuk menciptakan teknologi keamanan, tetapi juga untuk membangun tata kelola, mengoperasikan sistem, melakukan mitigasi risiko, dan memastikan teknologi AI dapat berfungsi secara optimal.

Karena itu, Nezar mendorong perguruan tinggi dan mitra industri untuk ikut berperan dalam mencetak tenaga profesional di bidang AI dan cybersecurity. Pengembangan talenta juga perlu diperluas hingga masyarakat. Literasi keamanan digital menjadi penting karena ancaman siber tidak hanya menyasar institusi besar, tetapi juga pengguna internet sehari-hari.

Nezar secara khusus menyoroti kelompok yang relatif rentan, seperti pengguna internet pemula, kalangan pensiunan, dan pemilik usaha kecil.

AI Mengubah Lanskap Ancaman Siber

Dorongan membangun AI-driven security tidak terlepas dari perubahan karakter serangan siber. AI dapat digunakan untuk mempercepat berbagai aktivitas berbahaya, termasuk membuat serangan lebih terukur, personal, dan otomatis. Perkembangan agentic AI, misalnya, memungkinkan sistem AI melakukan penalaran, mengambil keputusan, berinteraksi dengan sistem lain, hingga menjalankan tugas secara lebih mandiri.

Nezar sebelumnya mengingatkan bahwa perkembangan tersebut dapat membuat serangan siber semakin kompleks. Bahkan, dalam skenario tertentu, AI dapat mengambil alih sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh peretas manusia.

Pada 10 Agustus 2026, Nezar juga memperingatkan munculnya ancaman “harvest now, decrypt later” di tengah perkembangan komputasi kuantum. Dalam pola tersebut, pelaku mencuri data terenkripsi saat ini dan menyimpannya untuk dibuka pada masa depan ketika teknologi dekripsi menjadi lebih kuat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan digital Indonesia perlu dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi ancaman hari ini, tetapi juga risiko teknologi yang mungkin muncul beberapa tahun mendatang.

Data Strategis Menjadi Target Penting

Perlindungan data menjadi semakin penting karena AI sangat bergantung pada data. Nezar sebelumnya menegaskan bahwa data merupakan aset yang sangat bernilai dalam pengembangan AI. Semakin besar kemampuan AI, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga kualitas dan keamanan data yang digunakan. Data strategis seperti informasi mengenai energi, cadangan minyak, infrastruktur digital, telekomunikasi, dan layanan publik memiliki hubungan langsung dengan ketahanan nasional.

Jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah atau dimanipulasi, dampaknya bukan hanya persoalan privasi, tetapi dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional dan keberlangsungan layanan publik. Karena itu, keamanan siber perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kedaulatan digital Indonesia.

Pemerintah Dorong Security by Design

Selain tiga aspek yang disampaikan dalam konteks AI-driven security, Nezar juga menekankan pentingnya pendekatan security by design. Prinsip tersebut berarti aspek keamanan harus dimasukkan sejak tahap awal perancangan dan pembangunan sistem digital, bukan baru ditambahkan setelah sebuah sistem selesai atau setelah terjadi serangan.

Pemerintah sebelumnya telah menegaskan bahwa keamanan harus menjadi bagian dari setiap transformasi digital. Pendekatan tersebut semakin relevan di tengah perkembangan AI yang bergerak cepat. Dengan security by design, pengembang dapat mengidentifikasi risiko sejak awal, menentukan mekanisme perlindungan, serta melakukan pengujian keamanan sebelum teknologi digunakan secara luas.

Indonesia Perlu Menyiapkan Keamanan di Era Agentic AI

Perkembangan agentic AI membuat tantangan keamanan menjadi semakin kompleks. Berbeda dengan generative AI yang umumnya menghasilkan konten berdasarkan instruksi pengguna, agentic AI dapat melakukan serangkaian tindakan secara lebih mandiri. Sistem tersebut dapat merencanakan pekerjaan, berinteraksi dengan sistem lain, dan mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang diberikan.

Kemampuan tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas di berbagai bidang, mulai dari layanan pelanggan, kesehatan, energi hingga layanan publik. Namun, otonomi yang lebih tinggi juga berarti konsekuensi keamanan yang lebih besar apabila sistem disalahgunakan atau dikompromikan.

Karena itu, pembangunan AI-driven security menjadi semakin relevan. Indonesia perlu memastikan AI tidak hanya menjadi teknologi yang dilindungi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat pertahanan digital nasional.

Ancaman Siber Tak Lagi Hanya Masalah Teknis

Nezar sebelumnya menegaskan bahwa keamanan siber tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai persoalan teknis atau penanganan insiden peretasan. Ruang siber kini berhubungan langsung dengan layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur digital, hingga proses demokrasi. Ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital membuat gangguan keamanan berpotensi memberikan dampak luas terhadap masyarakat.

Karena itu, keamanan siber juga berkaitan dengan ketahanan nasional dan kedaulatan digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur seperti pusat data, cloud, jaringan telekomunikasi, sistem identitas, dan teknologi AI memiliki perlindungan yang memadai.

WEF: AI Berpengaruh Besar terhadap Keamanan Siber

Urgensi tersebut sejalan dengan perkembangan global. Menurut laporan Global Cybersecurity Outlook 2026 dari World Economic Forum yang dikutip dalam pemberitaan mengenai pernyataan Nezar, sembilan dari 10 pemimpin mengidentifikasi AI sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan keamanan siber.

Artinya, AI memiliki posisi unik dalam ekosistem keamanan siber. Di satu sisi, AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman, mengotomatisasi respons, dan memperkuat pertahanan. Di sisi lain, teknologi yang sama dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan memperbesar skala serangan. Kondisi tersebut membuat perlombaan antara kemampuan menyerang dan kemampuan bertahan semakin cepat.

Kebutuhan Talenta Semakin Mendesak

Penguatan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar Indonesia. Nezar sebelumnya menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada 2030, sedangkan ketersediaan saat ini baru sekitar 3 juta orang. Kesenjangan tersebut perlu ditutup melalui peningkatan kompetensi di bidang AI, keamanan siber, data science, machine learning, blockchain, dan Internet of Things.

Dalam konteks AI-driven security, kebutuhan tersebut menjadi semakin spesifik karena Indonesia tidak hanya membutuhkan programmer atau ahli AI, tetapi juga profesional yang memahami keamanan sistem, manajemen risiko, tata kelola data, etika AI, dan regulasi. Perguruan tinggi, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, dan komunitas perlu terlibat dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Tiga Pilar Harus Berjalan Bersamaan

Jika dirangkum, gagasan Nezar mengenai pembangunan AI-driven security bertumpu pada tiga pilar:

Regulasi adaptif — aturan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan disusun berdasarkan risiko nyata.
Pertukaran informasi dan kolaborasi — industri serta lembaga nasional perlu berbagi informasi ancaman sekaligus mengembangkan solusi keamanan berbasis AI.
Talenta digital — Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang mampu membangun, mengelola, mengamankan, dan mengawasi teknologi AI.

Ketiga pilar tersebut saling berkaitan. Regulasi tanpa talenta berisiko sulit diterapkan. Talenta tanpa akses terhadap teknologi dan informasi ancaman juga akan terbatas. Sementara teknologi tanpa tata kelola dan regulasi dapat menciptakan risiko baru.

Tantangan ke Depan

Pembangunan sistem keamanan siber berbasis AI di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kecepatan perkembangan teknologi. Regulasi dan standar keamanan harus mampu mengikuti perubahan tanpa menghambat inovasi. Kedua, kualitas data. AI membutuhkan data yang berkualitas sekaligus aman. Data yang dimanipulasi dapat menghasilkan keputusan AI yang keliru.

Ketiga, kekurangan talenta. Kebutuhan terhadap tenaga ahli AI dan cybersecurity terus meningkat, sementara ketersediaannya masih terbatas. Keempat, koordinasi. Ancaman siber tidak mengenal batas sektor. Pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat perlu memiliki mekanisme koordinasi yang efektif. Kelima, pemerataan perlindungan. Sistem keamanan AI tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar. Masyarakat dan pelaku usaha kecil juga membutuhkan perlindungan dari penipuan, pencurian identitas, dan berbagai ancaman digital.