5 Kontroversi Purbaya Selama Setahun Jadi Menteri Keuangan

Purbaya Yudhi Sadewa hanya sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun, masa jabatannya berakhir pada 14 September 2026 setelah Prabowo melakukan reshuffle dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Selama menjadi bendahara negara, Purbaya dikenal memiliki gaya komunikasi yang lugas dan kebijakan fiskal yang cenderung agresif. Sejumlah pernyataan dan kebijakannya memicu perdebatan, baik di kalangan masyarakat, pemerintah daerah, parlemen, maupun pelaku pasar. Berikut lima kontroversi yang paling menonjol selama Purbaya menjabat Menteri Keuangan.

1. Pernyataan soal Tuntutan 17+8

Kontroversi pertama muncul hanya sehari setelah Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan. Ketika merespons tuntutan publik yang dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat, Purbaya menyampaikan pandangan bahwa pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat agar persoalan sosial-ekonomi dapat mereda.

Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap meremehkan aspirasi masyarakat yang sedang disampaikan melalui gerakan 17+8. Kritik terutama diarahkan pada cara Purbaya menyampaikan pandangannya sebagai pejabat publik yang baru menjabat.

Purbaya kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengakui gaya bicaranya terkadang terlalu spontan dan menyebut dirinya masih beradaptasi dengan posisi baru sebagai Menteri Keuangan. Kontroversi ini menjadi gambaran awal gaya komunikasi Purbaya yang berbeda dari pendahulunya. Ia lebih terbuka menyampaikan pandangan ekonomi secara langsung, tetapi pada saat yang sama beberapa pernyataannya menimbulkan polemik.

2. Target Pertumbuhan Ekonomi 6-7 Persen

Purbaya juga menjadi sorotan karena optimisme tingginya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak awal menjabat, ia berulang kali menyampaikan target agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat. Purbaya bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi dapat menuju kisaran 6-7 persen dan dalam jangka lebih panjang mendekati target pertumbuhan 8 persen pemerintahan Prabowo.

Optimisme tersebut mendapat respons beragam. Pendukungnya menilai pemerintah membutuhkan target tinggi untuk mendorong investasi, konsumsi, dan ekspansi ekonomi. Namun, kritik muncul karena target tersebut dianggap terlalu agresif dibandingkan kondisi fundamental ekonomi ketika itu. Perdebatan kemudian tidak hanya menyangkut angka pertumbuhan, tetapi juga strategi yang digunakan pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Purbaya sendiri berpendapat bahwa percepatan pertumbuhan harus dilakukan dengan mendorong aktivitas ekonomi dan membuat sistem keuangan lebih longgar. Ia juga menegaskan bahwa strategi tersebut telah diperhitungkan berdasarkan pengalaman dan analisis ekonomi.

3. Pemangkasan Transfer ke Daerah

Kontroversi berikutnya muncul ketika pemerintah merancang pengurangan transfer ke daerah dalam APBN 2026. Purbaya berencana memangkas transfer ke daerah menjadi sekitar Rp650 triliun sebelum angka tersebut kemudian mengalami penyesuaian. Kebijakan itu mendapat penolakan dari sejumlah pemerintah daerah karena transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah.

Sejumlah gubernur menyampaikan keberatan terhadap rencana tersebut. Pemerintah daerah khawatir pemangkasan transfer dapat memengaruhi kemampuan daerah membiayai berbagai program dan pelayanan publik.

Purbaya mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan memastikan anggaran digunakan secara produktif. Menurutnya, transfer yang lebih kecil tidak otomatis berarti pembangunan daerah akan berhenti karena pemerintah pusat memiliki berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan anggaran.

4. Suntikan Dana Rp200 Triliun ke Bank

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling banyak diperbincangkan adalah penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar ke perbankan. Pemerintah menempatkan dana sekitar Rp200 triliun ke sejumlah bank untuk mendorong likuiditas dan menggerakkan perekonomian.

Kebijakan ini diambil dengan harapan bank dapat meningkatkan penyaluran kredit sehingga dana tersebut tidak hanya berhenti di sistem perbankan, tetapi ikut menggerakkan konsumsi, investasi, dan aktivitas dunia usaha.

Namun, langkah tersebut memicu perdebatan mengenai efektivitas dan risikonya. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah tambahan likuiditas otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila permintaan kredit dari dunia usaha dan masyarakat tidak cukup kuat. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Gaya Purbaya yang lebih agresif dalam menggunakan instrumen fiskal membuat kebijakan Kementerian Keuangan selama periode tersebut menjadi perhatian pasar.

5. Polemik Dana Danantara Rp120 Triliun

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali menjadi sorotan karena persoalan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Purbaya mendorong adanya setoran sekitar Rp120 triliun dari keuntungan atau hasil pengelolaan aset Danantara kepada negara. Langkah tersebut memicu perdebatan mengenai hubungan antara pengelola aset negara dan pemerintah dalam pengelolaan penerimaan negara.

Polemik ini menjadi semakin sensitif karena menyangkut pengelolaan dana dalam jumlah sangat besar serta strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan APBN. Sejumlah laporan menyebut persoalan mengenai setoran Danantara menjadi salah satu isu strategis yang muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Purbaya.

Perdebatan tersebut juga memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN dengan tata kelola lembaga pengelola investasi negara.

Purbaya Akhirnya Dicopot dari Kursi Menkeu

Setelah sekitar satu tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru. Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal.

Pergantian tersebut menjadi perhatian karena Purbaya merupakan menteri keuangan kedua pada era pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani. Dengan masuknya Suahasil, posisi Menteri Keuangan kembali diisi oleh figur yang dikenal memiliki latar belakang teknokratis di bidang fiskal. Sejumlah analisis mengaitkan pergantian tersebut dengan kekhawatiran mengenai kredibilitas fiskal, ketidakpastian kebijakan, serta kepercayaan investor. Namun, pemerintah tidak menyebut satu alasan spesifik sebagai penyebab pencopotan Purbaya.

Gaya Purbaya yang Berbeda

Terlepas dari berbagai kontroversi, Purbaya meninggalkan karakter tersendiri selama menduduki kursi Menteri Keuangan. Ia dikenal lebih berani menyampaikan pandangan ekonomi secara terbuka, mengejar target pertumbuhan tinggi, serta menggunakan kebijakan fiskal secara agresif untuk mendorong perekonomian.

Di sisi lain, pendekatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan, koordinasi antarlembaga, disiplin fiskal, dan respons pasar. Reuters melaporkan bahwa pergantian Purbaya terjadi ketika pemerintah menghadapi perhatian pasar terhadap pelemahan rupiah, meningkatnya kekhawatiran mengenai defisit fiskal, serta kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Apa yang Terjadi Setelah Purbaya?

Suahasil Nazara kini menghadapi tugas untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus memastikan program prioritas pemerintahan Prabowo tetap berjalan. Suahasil menyatakan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pergantian ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat kembali kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal. Bagi Purbaya, masa sekitar satu tahun sebagai Menteri Keuangan menjadi periode yang penuh sorotan. Dari kontroversi pernyataan 17+8, target pertumbuhan ekonomi tinggi, pemangkasan transfer daerah, suntikan likuiditas Rp200 triliun, hingga polemik dana Danantara Rp120 triliun, berbagai langkahnya meninggalkan perdebatan yang kemungkinan masih akan dibahas setelah ia tidak lagi berada di kursi bendahara negara.

Kini, tantangan berikutnya berada di tangan Suahasil: menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah sekaligus mengembalikan keyakinan pasar terhadap arah fiskal Indonesia.