Membaca Sebab Purbaya Direshuffle Prabowo

Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 14 September 2026. Purbaya yang baru sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pergantian tersebut menjadi perhatian karena posisi Menteri Keuangan merupakan salah satu jabatan strategis yang menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, utang, penerimaan negara hingga hubungan pemerintah dengan pasar keuangan.

Sampai saat ini, Presiden Prabowo maupun Istana belum memberikan satu alasan resmi dan spesifik mengenai pencopotan Purbaya. Namun, sejumlah analis melihat terdapat beberapa faktor yang dapat membantu membaca keputusan tersebut, mulai dari persoalan kepercayaan pasar, gaya komunikasi, hubungan dengan pemerintah daerah, hingga perbedaan pendekatan dalam menjalankan kebijakan fiskal.

Purbaya Hanya Setahun Menjadi Menteri Keuangan

Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukannya ketika itu menandai perubahan pendekatan dalam pengelolaan ekonomi pemerintahan Prabowo.

Purbaya dikenal memiliki pandangan yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong kebijakan yang menekankan peningkatan likuiditas, ekspansi kredit dan percepatan aktivitas ekonomi. Namun, setelah menjalankan tugas sekitar satu tahun, Prabowo memilih menggantinya dengan Suahasil Nazara.

Pergantian tersebut membuat Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani dan Purbaya. Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan karena sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.

1. Kepercayaan Pasar Menjadi Sorotan

Salah satu faktor yang banyak dibicarakan setelah pergantian Purbaya adalah persoalan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Selama menjabat, Purbaya mendorong kebijakan pro-pertumbuhan yang cukup agresif. Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.

Kebijakan tersebut memang diarahkan untuk menggerakkan perekonomian. Namun, pendekatan fiskal yang lebih longgar juga menimbulkan kekhawatiran mengenai disiplin anggaran dan keberlanjutan defisit.

Reuters melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya diwarnai kekhawatiran mengenai pelemahan rupiah, meningkatnya defisit fiskal dan kebijakan likuiditas yang dinilai menimbulkan ketidakpastian. Pergantian ke Suahasil kemudian dipandang sebagian analis sebagai upaya menenangkan pasar dan memperkuat kembali kredibilitas pengelolaan APBN.

2. Pendekatan Fiskal Purbaya Dinilai Terlalu Agresif

Purbaya datang dengan pendekatan berbeda dibandingkan Sri Mulyani. Ia lebih terbuka menyuarakan pentingnya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berulang kali mendorong pemerintah untuk tidak terlalu berhati-hati dalam menggunakan instrumen fiskal. Salah satu langkah paling menonjol adalah kebijakan penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah ke sejumlah bank. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas sehingga perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

Bagi pemerintah, kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan konsumsi dan investasi. Namun, kebijakan itu juga memunculkan kekhawatiran apabila likuiditas yang besar tidak segera terserap oleh perekonomian. Perbedaan pendekatan ini menjadi salah satu alasan mengapa masa Purbaya kerap dipandang sebagai periode perubahan dari gaya fiskal konservatif menuju kebijakan yang lebih pro-pertumbuhan.

3. Hubungan dengan Bank Indonesia

Gaya Purbaya yang cukup terbuka dalam mengomentari kebijakan ekonomi juga sempat menimbulkan ketegangan dengan otoritas moneter. Sejumlah laporan menyebut kebijakan Purbaya mengenai likuiditas dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai berpotensi berbenturan dengan pendekatan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter.

Perbedaan perspektif tersebut penting karena kebijakan fiskal dan moneter membutuhkan koordinasi erat. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan melalui belanja dan likuiditas, bank sentral tetap harus mempertimbangkan inflasi, stabilitas rupiah dan kondisi sektor keuangan. Reuters menyebut kebijakan intervensi likuiditas Purbaya menjadi salah satu sumber kekhawatiran pasar karena dianggap lebih agresif dan kurang dapat diprediksi.

4. Gesekan dengan Pemerintah Daerah

Faktor lain yang ikut menjadi sorotan adalah kebijakan transfer ke daerah. Purbaya sebelumnya mengusulkan pengurangan transfer pemerintah pusat kepada daerah. Kebijakan tersebut menimbulkan keberatan dari sejumlah pemerintah daerah yang khawatir pengurangan anggaran akan memengaruhi kemampuan mereka menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai persoalan fiskal antara pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca pergantian Purbaya.

Menurutnya, masalah di daerah yang berkaitan dengan fiskal sulit diselesaikan apabila tidak ada penyesuaian atau realokasi anggaran. Pola komunikasi Purbaya juga dinilai kerap memunculkan kontroversi sehingga berpotensi memengaruhi hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

5. Gaya Komunikasi Purbaya

Selain kebijakan, gaya komunikasi Purbaya selama menjadi Menteri Keuangan juga sering menjadi perhatian. Purbaya dikenal sebagai pejabat yang relatif terbuka dalam menyampaikan pandangan ekonomi. Ia tidak jarang memberikan pernyataan secara langsung mengenai kondisi ekonomi, pasar, kebijakan pemerintah maupun target pertumbuhan.

Gaya tersebut membuat Purbaya memiliki karakter yang berbeda dari Sri Mulyani. Namun, bagi seorang Menteri Keuangan, setiap pernyataan dapat berdampak terhadap persepsi pasar. Pernyataan yang dianggap terlalu optimistis atau kontroversial berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda dari investor maupun pelaku usaha.

Sejumlah analis kemudian menilai gaya komunikasi Purbaya ikut menjadi bagian dari persoalan yang harus dipertimbangkan pemerintah.

6. Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Purbaya juga dikenal sebagai pendukung kuat target pertumbuhan ekonomi tinggi pemerintahan Prabowo. Ia mendorong agar Indonesia bergerak menuju pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga 7 persen dan dalam jangka lebih panjang mengejar target 8 persen. Ambisi tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo. Namun, cara mencapainya menjadi persoalan tersendiri.

Pertumbuhan tinggi membutuhkan investasi, konsumsi, produktivitas dan belanja pemerintah. Pada saat bersamaan, pemerintah harus menjaga agar defisit, utang dan inflasi tetap terkendali. Financial Times menilai pendekatan Purbaya yang mendukung kebijakan lebih longgar demi mengejar pertumbuhan turut menimbulkan kekhawatiran terhadap disiplin fiskal dan ketidakpastian kebijakan.

7. Mengapa Suahasil Dipilih?

Pergantian Purbaya tidak dapat dilepaskan dari sosok penggantinya. Suahasil Nazara bukan figur yang asing bagi Kementerian Keuangan. Ia telah lama menjadi bagian dari institusi tersebut dan sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Suahasil juga memiliki pengalaman sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Latar belakang tersebut membuatnya dipandang sebagai teknokrat yang memahami sistem fiskal pemerintah secara mendalam.

Penunjukan Suahasil dapat dibaca sebagai upaya Prabowo mengembalikan penekanan pada stabilitas, kredibilitas anggaran dan komunikasi kebijakan yang lebih terukur. Usai dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya menjaga defisit APBN tetap di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting mengenai arah kebijakan fiskal setelah pergantian Purbaya.

8. Reshuffle Bukan Berarti Seluruh Kebijakan Purbaya Gagal

Meski Purbaya dicopot, pergantian menteri tidak otomatis berarti seluruh kebijakannya dianggap gagal. Sejumlah kebijakan Purbaya memang dirancang untuk menjawab persoalan ekonomi yang nyata, terutama kebutuhan mendorong pertumbuhan dan meningkatkan penyaluran kredit.

Persoalannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dengan stabilitas. Reuters mencatat bahwa masa Purbaya juga menghasilkan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran terkait defisit dan kepastian kebijakan. Karena itu, penggantian Purbaya lebih tepat dibaca sebagai perubahan arah atau penekanan kebijakan, bukan semata-mata penilaian bahwa seluruh kebijakan sebelumnya salah.

9. Tantangan Suahasil Tidak Ringan

Suahasil kini menghadapi pekerjaan besar. Ia harus menjaga kredibilitas APBN di tengah kebutuhan pemerintah membiayai berbagai program prioritas Prabowo. Di sisi lain, ruang fiskal tidak tak terbatas. Pemerintah juga harus menghadapi tekanan harga energi global, kebutuhan subsidi, pelemahan rupiah serta tantangan investasi.

Fitch dan Moody's sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap ketidakpastian kebijakan Indonesia. Karena itu, kemampuan Suahasil meyakinkan pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan pergantian ini.

Pergantian Purbaya Bisa Jadi Sinyal Koreksi Kebijakan

Jika berbagai analisis tersebut dirangkum, pencopotan Purbaya dapat dibaca sebagai kombinasi antara kebutuhan menjaga kepercayaan pasar, memperkuat disiplin fiskal, memperbaiki komunikasi kebijakan dan mengurangi ketidakpastian.

Namun, penting dicatat bahwa belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyebut satu alasan tertentu sebagai penyebab Purbaya dicopot. Karena itu, berbagai faktor seperti konflik dengan pasar, hubungan dengan pemerintah daerah, gaya komunikasi, kebijakan likuiditas dan pendekatan fiskal agresif sebaiknya dipahami sebagai analisis dan pembacaan para pengamat, bukan sebagai alasan resmi dari Istana.

Pada akhirnya, penunjukan Suahasil menunjukkan bahwa Prabowo menginginkan Menteri Keuangan yang sudah sangat memahami birokrasi fiskal dan mampu memberikan kepastian kepada pasar. Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya kini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan ambisi pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kredibilitas APBN.

Sementara bagi Purbaya, satu tahun di kursi Menteri Keuangan menjadi periode yang penuh gebrakan sekaligus kontroversi. Pergantian mendadak tersebut kini menutup babak singkat Purbaya sebagai bendahara negara dan membuka fase baru pengelolaan fiskal Indonesia di bawah Suahasil Nazara.