Alasan AS Jadi Satu-satunya Negara Tolak Resolusi Peta Dunia di PBB
NEW YORK – Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong penggunaan peta dunia dengan representasi ukuran benua yang lebih akurat. Resolusi tersebut dikenal sebagai “Correct the Map” dan secara khusus menyoroti distorsi ukuran Afrika dalam peta dunia yang selama ini banyak digunakan.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Jumat, 4 September 2026, sebanyak 164 negara memberikan dukungan, sementara enam negara memilih abstain dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang. Sikap Washington langsung menjadi sorotan karena resolusi tersebut pada dasarnya tidak melarang penggunaan peta lama. Amerika Serikat justru menilai pembahasan mengenai perubahan proyeksi peta dunia sebagai agenda ideologis yang mengalihkan perhatian PBB dari persoalan global yang lebih mendesak.
Apa Isi Resolusi “Correct the Map”?
Resolusi “Correct the Map” digagas oleh Togo dengan dukungan negara-negara Afrika dan Uni Afrika. Intinya adalah mendorong negara anggota PBB, organisasi internasional, lembaga pendidikan, media, serta berbagai pihak lainnya untuk memperluas penggunaan proyeksi peta yang mampu menggambarkan ukuran relatif benua secara lebih akurat.
Salah satu proyeksi yang didorong adalah Equal Earth, yang dikembangkan pada 2018 oleh kartografer Tom Patterson, Bojan Šavrič, dan Bernhard Jenny. Berbeda dengan proyeksi Mercator, Equal Earth dirancang untuk mempertahankan perbandingan luas daratan secara lebih proporsional.
Resolusi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum dan tidak secara resmi menghapus peta Mercator. Penggunaannya lebih diarahkan sebagai rekomendasi agar masyarakat dunia memiliki representasi geografis yang lebih mendekati ukuran sebenarnya.
Mengapa Peta Mercator Dipermasalahkan?
Peta Mercator dibuat oleh kartografer Flemish, Gerardus Mercator, pada 1569. Proyeksi tersebut pada awalnya dirancang terutama untuk kepentingan navigasi laut karena mampu mempertahankan arah tertentu sehingga membantu pelaut menentukan jalur perjalanan.
Masalah muncul ketika proyeksi Mercator digunakan sebagai peta dunia umum. Karena permukaan bumi yang berbentuk tiga dimensi harus digambarkan dalam bidang dua dimensi, terdapat distorsi ukuran yang semakin besar pada wilayah yang semakin dekat dengan kutub. Akibatnya, wilayah seperti Eropa, Amerika Utara, dan Greenland tampak jauh lebih besar dibandingkan ukuran sebenarnya, sementara Afrika dan sejumlah wilayah di sekitar khatulistiwa terlihat lebih kecil.
Salah satu contoh paling mencolok adalah perbandingan Afrika dan Greenland. Dalam peta Mercator, Greenland dapat terlihat hampir sebesar Afrika. Padahal secara luas wilayah, Afrika sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland.
Equal Earth Membuat Afrika Terlihat Jauh Lebih Besar
Proyeksi Equal Earth mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan menampilkan luas relatif daratan secara lebih proporsional. Dalam peta tersebut, Afrika terlihat jauh lebih besar dibandingkan dalam peta Mercator. Sebaliknya, Eropa, Amerika Utara, Rusia, dan sejumlah wilayah utara terlihat lebih kecil secara relatif. Perubahan tersebut bukan berarti ukuran geografis benua-benua itu berubah. Yang berubah adalah cara permukaan bumi diproyeksikan ke dalam sebuah bidang datar.
Karena itu, resolusi PBB bukanlah keputusan untuk “memperbesar Afrika”, melainkan upaya mendorong penggunaan metode pemetaan yang lebih akurat dalam menunjukkan perbandingan luas wilayah.
Ini Alasan AS Menolak
Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Yaryna Ferencevych, menyampaikan kritik keras terhadap resolusi tersebut. Washington menilai resolusi itu membawa “agenda ideologis” dan justru mengganggu pekerjaan PBB. Dalam penjelasan suaranya, Ferencevych mempertanyakan mengapa Majelis Umum PBB membahas proyek pemetaan yang berasal dari abad ke-16 ketika dunia masih menghadapi persoalan serius terkait perdamaian internasional, kemakmuran, dan hubungan antarnegara.
Pemerintah AS juga menilai agenda semacam itu dapat berkontribusi terhadap menurunnya kredibilitas lembaga internasional tersebut. Dengan kata lain, keberatan utama Washington bukan semata-mata terhadap bentuk peta Equal Earth, tetapi terhadap makna politik dan ideologis yang menurut AS berada di balik resolusi tersebut.
AS Soroti Isu “Reparasi” dan “Cognitive Justice”
Salah satu bagian yang membuat sikap Amerika Serikat semakin keras adalah keterkaitan kampanye perubahan peta dengan isu warisan kolonialisme. Pendukung “Correct the Map” berpendapat bahwa representasi geografis tidak sepenuhnya netral. Peta dapat memengaruhi bagaimana seseorang memahami ukuran, posisi, dan pentingnya suatu wilayah.
Karena itu, kampanye tersebut tidak hanya berbicara mengenai akurasi kartografi, tetapi juga mengenai bagaimana sejarah kolonial dan dominasi negara-negara tertentu dapat tercermin dalam cara dunia digambarkan. Dalam penjelasan AS, isu pemetaan tersebut bahkan dikaitkan dengan pembahasan mengenai reparasi dan “cognitive justice”. Washington memandang pendekatan tersebut sebagai indikasi bahwa resolusi tersebut telah bergerak dari persoalan teknis menuju agenda ideologis.
Togo: Peta Memengaruhi Cara Dunia Dipandang
Di sisi lain, Togo dan negara-negara pendukung resolusi melihat persoalan tersebut dari perspektif berbeda. Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey mengatakan peta tidak sekadar alat untuk menunjukkan lokasi suatu negara. Menurutnya, peta turut membentuk pendidikan, imajinasi, dan persepsi kolektif manusia mengenai dunia.
Karena itu, ketika sebuah peta menghasilkan distorsi yang besar dan terus digunakan selama beberapa generasi, dampaknya dianggap lebih luas daripada sekadar persoalan teknis kartografi. Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar kampanye untuk mendorong penggunaan peta dengan perbandingan luas wilayah yang lebih akurat.
Uni Afrika Sambut Hasil Voting
Uni Afrika menyambut hasil pemungutan suara tersebut. Organisasi itu mendukung penggunaan peta berbasis luas seperti Equal Earth di sekolah, media, dan lembaga internasional. Bagi pendukung kampanye, hasil voting 164 suara menunjukkan adanya dukungan internasional yang sangat besar terhadap perubahan cara dunia direpresentasikan dalam peta. Kelompok kampanye “Correct the Map” juga berharap perubahan tersebut tidak berhenti pada resolusi PBB, tetapi berlanjut ke buku pelajaran, ruang kelas, pemberitaan media, perusahaan, serta platform digital yang digunakan miliaran orang.
Prancis Ikut Mendukung Perubahan
Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot bahkan menyatakan bahwa negaranya akan meninggalkan penggunaan proyeksi Mercator di lingkungan kementerian.
Barrot menekankan bahwa mengganti peta memang tidak akan mengubah dunia secara langsung. Namun, menurutnya, memperbaiki representasi yang dianggap menyimpang merupakan bagian dari upaya menghadirkan gambaran dunia yang lebih benar.
Dukungan Prancis juga memiliki dimensi geopolitik karena negara tersebut sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Afrika setelah pengaruhnya di sejumlah bekas wilayah jajahan mengalami penurunan.
Apakah Peta Mercator Akan Hilang?
Tidak. Hasil resolusi PBB tidak berarti peta Mercator dilarang atau langsung dihapus dari seluruh dunia. Proyeksi tersebut masih memiliki kegunaan penting, terutama untuk navigasi maritim dan penerbangan karena karakteristik matematisnya memang cocok untuk kebutuhan tersebut. Resolusi PBB lebih menekankan penggunaan proyeksi yang lebih akurat untuk menggambarkan ukuran relatif benua, khususnya dalam konteks pendidikan, komunikasi publik, dan representasi umum dunia.
Dengan demikian, peta Mercator dan Equal Earth dapat memiliki fungsi yang berbeda, tergantung tujuan penggunaannya.
Mengapa Voting Ini Menjadi Sorotan?
Keputusan tersebut menarik perhatian karena isu yang tampak sederhana—yakni bentuk peta dunia—ternyata menyentuh persoalan yang jauh lebih luas. Peta merupakan hasil proyeksi matematis dan setiap proyeksi memiliki kelebihan serta keterbatasan. Tidak ada peta datar yang mampu menggambarkan permukaan bumi secara sempurna tanpa distorsi.
Namun, pilihan proyeksi dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Peta yang digunakan secara berulang di sekolah, media, dan berbagai platform digital pada akhirnya ikut membentuk gambaran visual manusia mengenai posisi dan ukuran wilayah di dunia. Karena itu, bagi pendukung resolusi, perubahan ini merupakan upaya memperbaiki representasi geografis. Sementara bagi Amerika Serikat, persoalannya justru dianggap tidak sebanding dengan prioritas utama PBB.
AS Kini Berdiri Sendiri
Hasil akhir pemungutan suara memperlihatkan posisi Washington yang sangat berbeda dari mayoritas negara anggota PBB. Sebanyak 164 negara mendukung, enam negara abstain, dan hanya Amerika Serikat yang menolak. Meski demikian, resolusi ini tetap tidak memaksa AS maupun negara lainnya untuk berhenti menggunakan Mercator. Dampak terbesarnya kemungkinan akan terlihat dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika sekolah, organisasi internasional, lembaga pemerintah, media, dan perusahaan teknologi mulai memilih Equal Earth atau proyeksi setara luas lainnya.
Peta Dunia Bisa Menjadi Perdebatan Geopolitik
Voting PBB tersebut menunjukkan bahwa peta dunia ternyata bukan hanya persoalan geografis. Bagi negara-negara Afrika dan para pendukung “Correct the Map”, representasi yang lebih akurat dipandang sebagai bagian dari upaya mengoreksi persepsi lama mengenai Afrika dan wilayah Global South.
Sebaliknya, Amerika Serikat melihat resolusi tersebut sebagai contoh bagaimana PBB berisiko menggunakan waktunya untuk isu yang dianggap simbolis dan ideologis, alih-alih berfokus pada persoalan perdamaian dan kemakmuran dunia.
Dengan dukungan 164 negara, resolusi akhirnya disahkan. Meski tidak mengikat secara hukum, keputusan ini berpotensi menjadi titik penting dalam perubahan cara dunia memandang peta—dan menunjukkan bahwa bahkan sebuah gambar peta dapat menjadi arena perdebatan mengenai sejarah, kekuasaan, identitas, dan persepsi global.

Posting Komentar untuk " Alasan AS Jadi Satu-satunya Negara Tolak Resolusi Peta Dunia di PBB"