AS Sahkan Sanksi Baru ke Rusia, Apa Saja?

Amerika Serikat (AS) resmi memperketat tekanan terhadap Rusia setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sanksi baru pada Jumat, 18 September 2026. Undang-undang tersebut bernama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 dan memberikan Washington sejumlah instrumen baru untuk menekan perekonomian Rusia serta negara atau perusahaan yang membantu Moskow menghindari sanksi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya AS meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Undang-undang tersebut sebelumnya telah disetujui Kongres AS dengan dukungan bipartisan, sebelum akhirnya ditandatangani Trump.

Sanksi Baru AS Menargetkan Apa Saja?

Paket aturan baru tersebut mencakup sejumlah sektor dan pihak yang dianggap berkaitan dengan kemampuan Rusia membiayai perang. Berikut beberapa poin utamanya.

1. Menargetkan Sektor Energi Rusia

Salah satu fokus utama aturan baru adalah sektor energi Rusia, terutama pendapatan yang berasal dari ekspor minyak dan gas. Pendapatan energi selama ini menjadi sumber penting bagi penerimaan negara Rusia. Karena itu, AS berupaya mempersempit kemampuan Moskow memperoleh pemasukan dari perdagangan energi internasional.

Undang-undang baru tersebut memberikan Presiden AS kewenangan untuk mengambil tindakan perdagangan terhadap negara-negara yang tetap membeli energi Rusia.

2. Tarif hingga 100 Persen untuk Pembeli Energi Rusia

Salah satu ketentuan yang paling mendapat perhatian adalah kewenangan presiden untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap negara yang membeli minyak atau gas Rusia. Tarif tersebut tidak otomatis berlaku kepada semua negara pembeli energi Rusia. Undang-undang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan apakah dan terhadap negara mana tarif tersebut akan diberlakukan.

Reuters melaporkan ketentuan tersebut dapat menyasar sejumlah pembeli besar minyak Rusia, termasuk China dan India. Dengan demikian, dampak aturan baru tidak hanya dirasakan Rusia. Negara lain yang mempertahankan perdagangan energi dengan Moskow juga berpotensi terkena konsekuensi perdagangan dari AS.

3. Menyasar "Shadow Fleet" Rusia

Paket sanksi tersebut juga menargetkan apa yang dikenal sebagai shadow fleet, yakni jaringan kapal tanker yang dituding digunakan untuk mengangkut minyak Rusia dan membantu menghindari pembatasan yang sudah diberlakukan negara-negara Barat.

Kapal-kapal tersebut menjadi perhatian karena perdagangan energi Rusia berusaha tetap berjalan meskipun terdapat berbagai pembatasan terhadap ekspor energi Moskow. Aturan baru memperluas instrumen yang dapat digunakan pemerintah AS untuk menekan jaringan kapal dan pihak-pihak yang membantu operasi tersebut.

4. Menargetkan Pejabat dan Tokoh Rusia

Undang-undang baru juga memberikan dasar bagi pemberlakuan sanksi terhadap pejabat Rusia serta individu yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah dan perang Rusia di Ukraina. Sanksi dapat berupa pembatasan akses terhadap sistem keuangan AS maupun pemblokiran aset yang berada dalam yurisdiksi AS, sesuai mekanisme sanksi yang berlaku.

Paket tersebut secara umum diarahkan kepada pejabat Rusia, sektor-sektor strategis, dan jaringan yang dianggap mendukung kemampuan Rusia melanjutkan perang.

5. Menekan Sektor Pertahanan Rusia

Sektor pertahanan Rusia juga menjadi salah satu sasaran utama. AS berupaya membatasi kemampuan industri pertahanan Rusia memperoleh pendanaan, teknologi, komponen, serta akses ke jaringan perdagangan internasional. Langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan biaya ekonomi bagi Rusia dalam mempertahankan kapasitas militernya.

6. Menindak Pihak yang Membantu Menghindari Sanksi

Aturan baru tidak hanya menyasar perusahaan atau individu di Rusia. Pihak ketiga yang membantu Rusia menghindari sanksi AS juga dapat terkena tindakan. Ini mencakup jaringan keuangan, perusahaan, maupun pihak lain yang berperan dalam memfasilitasi perdagangan Rusia dengan cara yang dirancang untuk menghindari pembatasan.

Dengan mekanisme tersebut, Washington berupaya mempersempit jalur yang dapat digunakan Moskow untuk mempertahankan akses terhadap sistem perdagangan dan keuangan global.

Mengapa China dan India Bisa Terdampak?

China dan India menjadi perhatian karena keduanya merupakan pembeli besar minyak Rusia. Dengan kewenangan tarif hingga 100 persen, Washington memiliki instrumen untuk memberikan tekanan ekonomi kepada negara-negara yang tetap membeli energi Rusia.

Namun, penting dicatat bahwa undang-undang tersebut tidak berarti AS langsung memberlakukan tarif 100 persen kepada China atau India. Ketentuan itu memberikan kewenangan kepada presiden untuk menerapkan tarif tersebut apabila pemerintah AS memutuskan penggunaannya. Karena itu, dampak aktual terhadap masing-masing negara akan bergantung pada keputusan dan kebijakan implementasi pemerintahan AS.

Sanksi Sudah Disahkan, tetapi Implementasinya Tetap Menjadi Faktor Penting

Trump menandatangani undang-undang tersebut pada 18 September 2026 setelah sebelumnya disetujui oleh Kongres. Senat meloloskan rancangan tersebut dengan dukungan bipartisan, sementara DPR AS juga menyetujuinya dengan suara 262-159.

Meski kerangka hukumnya telah disahkan, sejumlah instrumen di dalamnya memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan kapan dan bagaimana langkah tertentu diterapkan. Karena itu, pengaruh nyata terhadap perdagangan Rusia dan negara mitranya masih sangat bergantung pada kebijakan lanjutan pemerintah AS.

Rusia Menilai Sanksi Bisa Menghambat Upaya Perdamaian

Kremlin telah memberikan respons negatif terhadap pengesahan aturan tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan sanksi baru dapat membuat proses menuju penyelesaian perang Rusia-Ukraina menjadi lebih sulit. Pemerintah Rusia selama ini juga menilai tekanan ekonomi Barat sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan menekan Moskow.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut pengesahan undang-undang tersebut dan melihatnya sebagai tambahan tekanan terhadap kemampuan Rusia membiayai perang.

Ada Kekhawatiran Dampak terhadap Ekonomi Global

Karena aturan baru dapat memengaruhi negara-negara yang melakukan perdagangan energi dengan Rusia, dampaknya berpotensi meluas ke luar Rusia. Jika tarif diberlakukan terhadap pembeli minyak Rusia, perusahaan dan negara yang terdampak dapat menghadapi peningkatan biaya perdagangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan pembelian energi, jalur perdagangan, serta hubungan dagang AS dengan negara lain.

Reuters juga mencatat bahwa kewenangan tarif yang diberikan kepada presiden dapat menciptakan ketidakpastian bagi negara lain karena penerapannya sangat bergantung pada keputusan pemerintah AS.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia tidak secara otomatis terkena sanksi hanya karena adanya undang-undang baru tersebut. Dampaknya terhadap Indonesia lebih mungkin berkaitan dengan perkembangan harga energi global dan hubungan perdagangan internasional apabila AS benar-benar menerapkan tarif terhadap pembeli energi Rusia.

Indonesia sendiri perlu memperhatikan perkembangan kebijakan tersebut, terutama jika terjadi perubahan besar pada arus perdagangan minyak dunia. Perubahan harga minyak global dapat memengaruhi biaya impor energi dan berbagai sektor ekonomi yang menggunakan bahan bakar. Namun, apakah Indonesia akan menjadi sasaran kebijakan tertentu bergantung pada keputusan implementasi pemerintah AS dan pola perdagangan masing-masing pihak.

Sanksi Baru Memperluas Tekanan terhadap Moskow

Secara garis besar, Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 memperluas instrumen tekanan AS terhadap Rusia melalui beberapa jalur: sektor energi, industri pertahanan, pejabat Rusia, jaringan keuangan, shadow fleet, serta pihak ketiga yang membantu menghindari sanksi.

Hal yang paling menonjol adalah kewenangan Presiden AS untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap negara yang membeli energi Rusia. Namun, tarif tersebut merupakan kewenangan yang dapat digunakan pemerintah AS dan bukan pungutan yang otomatis berlaku kepada seluruh pembeli minyak Rusia.

Pengesahan aturan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi terhadap Rusia tetap menjadi salah satu instrumen utama Washington dalam merespons perang di Ukraina. Efektivitasnya selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan AS menerapkan ketentuan tersebut dan bagaimana Rusia serta negara-negara mitra dagangnya merespons.