Bulog Memasok Beras ke Kopdes Merah Putih Tanpa Batas Pemesanan

JAKARTA — Perum Bulog menegaskan siap untuk menyuplai beras bagi jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tanpa memberlakukan batasan pemesanan. Langkah ini diambil untuk memperkuat peranan Kopdes Merah Putih dalam distribusi pangan sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat di level desa. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa pihaknya akan menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan yang dipesan oleh jaringan KDKMP.

"Kami akan menyuplai sebanyak yang diminta. Jadi, kami tidak akan membatasi," ujarnya Rizal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Bulog Tanpa Batasan Pesanan untuk Kopdes

Rizal menjelaskan bahwa kebijakan ini berbeda dengan proses penyaluran kepada pengecer. Untuk pengecer, terdapat ketentuan mengenai batas maksimum pemesanan beras SPHP. Sementara untuk KDKMP, volume beras yang dikirimkan akan disesuaikan dengan jumlah yang dipesan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurut Rizal, pemesanan untuk KDKMP dilakukan melalui Agrinas Pangan dan menggunakan aplikasi SPHP. Dengan skema tersebut, Bulog akan menyesuaikan pengiriman dengan kebutuhan yang diminta. "Kalau KDKMP yang pesan Agrinas Pangan, sesuai jumlah yang dipesan oleh Agrinas Pangan, itulah yang akan kami kirim," jelas Rizal.

Kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan Bulog terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah.

Beras yang Disuplai Merupakan Jenis Medium

Beras yang didistribusikan kepada jaringan KDKMP adalah beras kualitas medium dalam program stabilisasi pemerintah. Rizal menginformasikan bahwa beras tersebut termasuk dalam komoditas yang mendapatkan dukungan pemerintah sehingga penyalurannya tetap sesuai dengan ketentuan program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Untuk KDKMP, beras medium. Karena semuanya merupakan barang subsidi pemerintah," lanjutnya. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya juga telah memperkuat KDKMP sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP.

Berdasarkan data Bapanas per 23 September 2026, penyaluran beras SPHP secara nasional telah mencapai 827 juta kilogram dari target 828 juta kilogram atau sekitar 99,98 persen. Dari total tersebut, sebanyak 16.622.525 kilogram telah didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kopdes Menjadi Salah Satu Saluran Utama SPHP

Bapanas mengungkapkan bahwa KDKMP telah termasuk dalam sembilan saluran distribusi utama beras SPHP. Saluran lainnya mencakup pengecer pasar rakyat, pelaksana Gerakan Pangan Murah, outlet pangan pemerintah daerah, koperasi BUMN dan BUMD, outlet instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, ritel modern, serta distributor BUMN dan BUMD.

Dengan terpilihnya Kopdes Merah Putih sebagai salah satu saluran utama, diharapkan koperasi di tingkat desa dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras program pemerintah. Peranan ini juga berkaitan dengan upaya membangun ekosistem pangan di level desa. Sebelumnya, hingga 19 Juli 2026, Bapanas melaporkan bahwa sebanyak 9,44 juta kilogram beras SPHP telah didistribusikan melalui Kopdes Merah Putih.

Harga Beras Tetap Sesuai Ketentuan Pemerintah

Meskipun Bulog tidak membatasi volume suplai untuk KDKMP, penyaluran tetap dalam kerangka program SPHP dan mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Bapanas menetapkan harga berdasarkan tiga zona. Untuk Zona I, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP adalah Rp12.500 per kilogram. Zona II memiliki HET Rp13.100 per kilogram, sedangkan Zona III Rp13.500 per kilogram.

Pembagian zona ini diterapkan untuk menyesuaikan kondisi distribusi dan karakteristik wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan tanpa batas pemesanan bagi KDKMP tidak berarti koperasi dapat menjual beras dengan harga bebas. Penyaluran dan harga tetap harus mengikuti ketentuan program pemerintah yang berlaku.

Target Awal 100 Kopdes Sebagai Proyek Percontohan

Bulog juga mempersiapkan tahap awal distribusi ke minimal 100 titik KDKMP sebagai proyek percontohan. Rizal menyatakan bahwa pemerintah menargetkan minimal 100 koperasi desa dapat menerima suplai beras Bulog sebelum 20 Oktober 2026. Jumlah ini diharapkan dapat meningkat jika pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik.

Program percontohan ini akan menjadi bagian dari persiapan distribusi yang lebih luas melalui jaringan Kopdes Merah Putih. Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menentukan titik-titik koperasi yang menjadi bagian dari tahap awal tersebut.

Koperasi Desa Didorong untuk Memperkuat Distribusi Pangan di Tingkat Desa

Peningkatan peran KDKMP dalam pengiriman beras bukanlah inisiatif baru yang dimulai pada September 2026. Pemerintah sebelumnya telah mendorong koperasi desa untuk menjadi bagian integral dari ekosistem pangan nasional. Koperasi Desa Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai tempat untuk menjual kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai infrastruktur distribusi pangan hingga ke level desa. Koperasi juga didorong untuk berperan sebagai offtaker produk pertanian, termasuk gabah, beras, dan jagung.

Dengan model ini, koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan antara hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat lokal.

Apa Implikasinya bagi Komunitas?

Pasokan tanpa batasan kuota pemesanan untuk KDKMP berpotensi memberikan lebih banyak ruang bagi koperasi desa untuk menjaga ketersediaan beras di daerah masing-masing. Jika permintaan masyarakat meningkat, koperasi bisa mengajukan pasokan sesuai kebutuhan tanpa terhambat oleh batas pemesanan seperti yang berlaku pada beberapa saluran pengecer.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kesiapan koperasi, sistem pemesanan, distribusi dari gudang Bulog, kapasitas penyimpanan, serta pengawasan terhadap penyaluran dan harga jual. Dengan demikian, tambahan pasokan tidak hanya memerlukan ketersediaan beras di Bulog, tetapi juga kesiapan infrastruktur distribusi di tingkat desa.

Pengawasan Harus Tetap Dilaksanakan

Bapanas menekankan bahwa penguatan KDKMP sebagai saluran SPHP tetap harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Sekretaris Utama Bapanas, Ito Hediarto, menjelaskan bahwa pemerintah terus menjaga aspek kebijakan, regulasi, serta ketersediaan beras dalam pelaksanaan stabilisasi.

Pengawasan menjadi sangat penting karena beras SPHP merupakan komoditas yang mendapatkan dukungan pemerintah. Penyalurannya bertujuan untuk menjaga pasokan sekaligus memberikan akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang telah ditentukan. Dengan semakin besarnya peran Kopdes Merah Putih, mekanisme distribusi, pencatatan stok, harga jual, dan pengawasan di tingkat desa akan menjadi elemen utama dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan.

Bulog Siapkan Pasokan Sesuai Permintaan

Kebijakan Bulog untuk tidak membatasi kuota pasokan kepada KDKMP menandakan perluasan peran koperasi desa dalam distribusi beras SPHP. Bulog menyatakan siap untuk mengirimkan beras sesuai dengan jumlah yang dipesan melalui mekanisme yang ditentukan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan minimal 100 KDKMP menjadi proyek percontohan sebelum 20 Oktober 2026.

Di sisi lain, Bapanas memastikan KDKMP tetap menjadi salah satu saluran resmi distribusi SPHP dengan harga yang mengikuti zonasi pemerintah. Jika pelaksanaan tahap awal berjalan sesuai rencana, jaringan Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi salah satu saluran penting distribusi beras bersubsidi hingga tingkat desa, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang ditetapkan pemerintah.