Jepang Protes Peta Dunia Baru, Kepulauan Sengketa Jadi Milik Rusia

Tokyo — Jepang kembali menghadapi persoalan sensitif terkait representasi wilayahnya dalam peta. Kepulauan yang menjadi sengketa dengan Rusia kembali menjadi sorotan setelah muncul representasi peta yang menempatkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia.

Persoalan peta bukan sekadar masalah geografis bagi Jepang. Dalam sengketa wilayah, bagaimana suatu pulau digambarkan dalam peta dapat dipandang sebagai pernyataan mengenai kedaulatan. Karena itu, Tokyo secara konsisten menolak penyebutan atau penggambaran yang dianggap mengabaikan klaim Jepang atas empat pulau yang disebut Northern Territories atau Wilayah Utara.

Keempat pulau tersebut adalah Etorofu (Iturup), Kunashiri (Kunashir), Shikotan, serta Kepulauan Habomai. Saat ini pulau-pulau itu berada di bawah administrasi Rusia, tetapi Jepang masih mengklaim kedaulatannya. Sengketa tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam hubungan Tokyo-Moskow dan bahkan membuat kedua negara belum menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II.

Mengapa Jepang Memprotes Peta?

Jepang memandang representasi wilayah sengketa sebagai persoalan serius karena peta dapat memberikan kesan mengenai siapa yang menguasai atau memiliki kedaulatan atas suatu wilayah. Dalam kasus Kepulauan Kuril bagian selatan, Rusia secara efektif menguasai wilayah tersebut sejak akhir Perang Dunia II. Jepang, di sisi lain, menyebut empat pulau paling selatan dalam rangkaian kepulauan tersebut sebagai Northern Territories dan mempertahankan klaim kedaulatannya.

Karena itu, ketika peta internasional menggambarkan pulau-pulau tersebut sebagai wilayah Rusia tanpa memberikan keterangan mengenai sengketa, Tokyo dapat menganggapnya bertentangan dengan posisi resminya. Sengketa ini bukan isu baru. Keempat pulau tersebut tetap menjadi titik perselisihan antara Jepang dan Rusia selama puluhan tahun.

Empat Pulau yang Menjadi Sengketa

Wilayah yang dipermasalahkan Jepang bukan seluruh Kepulauan Kuril, melainkan empat wilayah di bagian selatan.

Keempatnya terdiri dari:

Etorofu atau Iturup
Kunashiri atau Kunashir
Shikotan
Kepulauan Habomai

Jepang menyebut wilayah tersebut sebagai Northern Territories, sementara Rusia memasukkannya ke dalam wilayah administratifnya di kawasan Sakhalin. Perbedaan penamaan tersebut juga mencerminkan perbedaan posisi politik kedua negara terhadap status kepulauan tersebut.

Rusia Menguasai Wilayah Tersebut Sejak Akhir Perang Dunia II

Akar sengketa modern tersebut berkaitan erat dengan berakhirnya Perang Dunia II. Pasukan Uni Soviet mengambil alih empat pulau tersebut pada fase akhir perang pada 1945. Sejak saat itu, wilayah tersebut berada di bawah kendali Soviet dan kemudian diteruskan oleh Federasi Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.

Jepang hingga kini tidak mengakui kedaulatan Rusia atas empat pulau tersebut. Perselisihan itu menjadi salah satu alasan mengapa Tokyo dan Moskow belum menyelesaikan seluruh persoalan yang tersisa dari Perang Dunia II melalui sebuah perjanjian damai formal.

Sengketa Wilayah Masih Menjadi Beban Hubungan Tokyo-Moskow

Hubungan Jepang dan Rusia semakin rumit dalam beberapa tahun terakhir. Selain persoalan wilayah, hubungan kedua negara juga terdampak oleh posisi Jepang terhadap Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina. Tokyo bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan berbagai sanksi kepada Moskow.

Dalam situasi tersebut, peluang penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril Selatan menjadi semakin sulit. Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah Kuril yang disengketakan juga kembali menegaskan bahwa Moskow tidak berniat melepaskan kendali administratifnya atas wilayah tersebut. Peristiwa itu dipandang sebagai tindakan yang semakin mempertegas posisi Rusia.

Mengapa Peta Bisa Menjadi Sensitif?

Peta pada dasarnya merupakan alat untuk menggambarkan posisi geografis. Namun, dalam konteks wilayah yang status kedaulatannya dipersengketakan, peta juga memiliki dimensi politik. Ada beberapa cara sebuah wilayah sengketa dapat digambarkan. Sebuah penerbit dapat memasukkan wilayah tersebut sebagai bagian dari salah satu negara, memberikan garis batas putus-putus, menggunakan warna berbeda, atau memberikan catatan bahwa wilayah tersebut memiliki status sengketa.

Perbedaan cara penggambaran tersebut dapat memicu protes diplomatik. Bagi Jepang, penggambaran empat Northern Territories sebagai wilayah Rusia tanpa memperhatikan klaim Tokyo dapat dianggap mengabaikan posisi resmi pemerintah Jepang.

Bukan Hanya Jepang yang Memiliki Sengketa Pulau

Jepang sendiri memiliki beberapa sengketa wilayah lain di Asia Timur. Selain Northern Territories dengan Rusia, Tokyo juga memiliki perselisihan mengenai Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan dan Senkaku/Diaoyu dengan China serta Taiwan.

Senkaku, misalnya, diklaim Jepang sebagai wilayahnya, sementara China dan Taiwan juga mengajukan klaim atas kepulauan tersebut. Jepang saat ini mengadministrasikan pulau-pulau itu. Karena memiliki sejumlah persoalan teritorial, pemerintah Jepang sangat memperhatikan bagaimana wilayah-wilayah tersebut digambarkan dalam peta, buku pelajaran, dokumen internasional, maupun layanan digital.

Peta Dunia Baru Sebenarnya Tidak Selalu Berkaitan dengan Perubahan Wilayah

Di tengah pemberitaan mengenai "peta dunia baru", penting untuk membedakan antara perubahan proyeksi peta dan perubahan batas wilayah negara. Pada September 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa memang mendukung penggunaan proyeksi peta dunia yang berbeda dari proyeksi Mercator yang telah lama digunakan. Resolusi tersebut mendorong penggunaan desain Equal Earth, yang dianggap lebih akurat dalam menggambarkan perbandingan luas wilayah, khususnya untuk menunjukkan ukuran Afrika secara lebih proporsional.

Namun, perubahan proyeksi geografis seperti itu tidak otomatis mengubah status kedaulatan suatu wilayah. Dengan kata lain, jika sebuah pulau digambarkan dengan posisi atau bentuk berbeda karena perubahan proyeksi, hal tersebut tidak berarti negara yang menguasainya secara hukum telah berubah.

Persoalan yang berbeda muncul apabila sebuah peta secara eksplisit memberikan atribusi kedaulatan kepada salah satu negara atas wilayah yang masih disengketakan.

Peta Bukan Penentu Tunggal Kedaulatan

Dalam hukum internasional, sebuah peta tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah. Status wilayah biasanya berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk perjanjian internasional, sejarah penguasaan, tindakan administratif, serta argumen hukum masing-masing pihak.

Karena itu, peta yang menampilkan Kepulauan Kuril Selatan sebagai bagian dari Rusia tidak dengan sendirinya mengakhiri klaim Jepang. Sebaliknya, peta yang menggambarkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Jepang juga tidak otomatis menghapus kontrol Rusia di lapangan. Inilah alasan mengapa representasi kartografi wilayah sengketa sering kali disertai catatan khusus.

Rusia dan Jepang Memiliki Penyebutan Berbeda

Perbedaan terminologi juga menjadi bagian penting dalam sengketa tersebut. Rusia menggunakan istilah Southern Kurils untuk kawasan tersebut. Jepang menggunakan istilah Northern Territories. Penggunaan istilah tertentu dalam pemberitaan, peta, atau dokumen resmi dapat mencerminkan posisi negara masing-masing. Karena itu, isu kartografi tidak bisa dilepaskan dari sensitivitas diplomatik antara Tokyo dan Moskow.

Sengketa Belum Menunjukkan Penyelesaian

Hingga kini, belum ada penyelesaian final mengenai kedaulatan atas empat pulau tersebut. Reuters mencatat bahwa Rusia menguasai empat pulau yang disengketakan Jepang sejak akhir Perang Dunia II dan sengketa itu tetap menjadi persoalan utama yang menghambat penandatanganan perjanjian damai formal antara Rusia dan Jepang.

Kondisi tersebut membuat setiap perkembangan yang berkaitan dengan status wilayah—termasuk peta, nama wilayah, kunjungan pejabat, latihan militer, maupun pembangunan infrastruktur—berpotensi mendapatkan perhatian besar dari Tokyo.

Mengapa Kepulauan Ini Penting?

Kepulauan Kuril memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik Utara. Wilayah tersebut berada di antara Semenanjung Kamchatka milik Rusia dan Hokkaido, Jepang. Selain kepentingan strategis, kawasan tersebut juga memiliki sumber daya laut dan posisi penting bagi aktivitas militer serta pelayaran.

Bagi Rusia, penguasaan kepulauan tersebut memiliki nilai strategis untuk mempertahankan akses dan posisi militernya di Pasifik. Sementara bagi Jepang, persoalan tersebut berkaitan dengan klaim kedaulatan dan penyelesaian warisan Perang Dunia II.

Hubungan Jepang-Rusia Semakin Kompleks

Sengketa Kepulauan Kuril sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina. Namun, hubungan bilateral Jepang dan Rusia semakin memburuk setelah Tokyo menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Kondisi ini membuat dialog mengenai penyelesaian sengketa wilayah menjadi semakin sulit.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa Rusia semakin menegaskan posisi historisnya mengenai perang dan wilayah yang direbut pada fase akhir Perang Dunia II. Pada September 2026, Rusia bahkan kembali menggunakan narasi sejarah Perang Dunia II dalam kegiatan diplomatik di Taiwan, yang memicu kekhawatiran pemerintah Taiwan. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu warisan Perang Dunia II masih memiliki dampak kuat terhadap politik Asia Timur hingga saat ini.

Apa Dampaknya bagi Jepang?

Bagi Jepang, persoalan peta merupakan bagian dari upaya mempertahankan klaim teritorialnya. Pemerintah Jepang harus terus memastikan bahwa posisi resminya mengenai Northern Territories tidak hilang dari dokumen internasional, publikasi geografis, maupun berbagai platform yang digunakan masyarakat.

Di sisi lain, Tokyo juga harus menghadapi kenyataan bahwa Rusia telah menguasai empat pulau tersebut selama puluhan tahun. Karena itu, persoalan ini bukan hanya menyangkut gambar pada peta, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, keamanan, diplomasi, dan hubungan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik.

Kesimpulan

Protes Jepang terhadap penggambaran wilayah sengketa sebagai bagian dari Rusia berkaitan dengan empat pulau yang disebut Tokyo sebagai Northern Territories, yakni Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai. Keempat pulau tersebut saat ini berada di bawah kendali Rusia, sementara Jepang masih mempertahankan klaim kedaulatannya. Sengketa tersebut merupakan warisan Perang Dunia II dan hingga kini menjadi salah satu penghambat utama hubungan Jepang-Rusia.

Di tengah munculnya berbagai pembaruan mengenai peta dunia, perlu dibedakan antara perubahan desain atau proyeksi peta dan pengakuan kedaulatan atas wilayah. Perubahan proyeksi seperti penggunaan Equal Earth tidak berarti batas negara atau kepemilikan wilayah otomatis berubah.

Dengan demikian, ketika sebuah peta menampilkan kepulauan sengketa sebagai milik Rusia, persoalannya menjadi sensitif bagi Jepang karena menyangkut representasi klaim kedaulatan yang hingga kini belum terselesaikan.