Mendagri Turunkan Tim Mediasi Usai Wacana Pemakzulan Masinton Bergulir

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan menyikapi memanasnya hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Konflik politik yang berkembang hingga memunculkan wacana pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu kini dimediasi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tito memastikan tim Kemendagri telah turun langsung ke Tapanuli Tengah untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Langkah tersebut diambil setelah sejumlah partai politik di DPRD Tapteng menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Masinton, terutama mengenai penyerapan APBD dan penanganan bantuan pascabencana.

Kemendagri Turunkan Tim ke Tapanuli Tengah

Tito menyampaikan keberadaan tim mediasi tersebut saat menghadiri kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Medan pada Rabu, 9 September 2026. "Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito.

Namun, Mendagri belum memerinci kapan tepatnya tim tersebut mulai bekerja di Tapanuli Tengah maupun hasil komunikasi awal dengan DPRD dan Pemkab Tapteng. Tito juga belum menjelaskan secara rinci bentuk mediasi yang akan dilakukan.

Turunnya tim Kemendagri menjadi perkembangan penting karena persoalan antara legislatif dan eksekutif daerah tersebut telah berkembang dari kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi wacana penggunaan mekanisme politik untuk memberhentikan kepala daerah.

Lima Parpol Sebelumnya Dorong Wacana Pemakzulan

Wacana pemakzulan Masinton sebelumnya muncul setelah lima partai politik di DPRD Tapteng menyampaikan sikap bersama. Kelima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Mereka menyoroti sejumlah persoalan dalam pemerintahan Tapteng, termasuk rendahnya realisasi APBD 2026 dan penanganan serta distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir yang dinilai belum optimal.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada awal September, kelima partai tersebut menyebut realisasi APBD Tapteng hingga Agustus 2026 berada di kisaran 30 persen. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, mereka meminta rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan program beasiswa yang bersumber dari APBD segera direalisasikan.

Gerindra Kemudian Tarik Diri

Perkembangan politik di Tapteng berubah setelah Partai Gerindra menarik diri dari sikap yang sebelumnya ikut mewacanakan pemakzulan Masinton.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo mengatakan Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang telah mendapat teguran karena menyampaikan sikap tersebut tanpa koordinasi dengan DPD maupun DPP.

"Kita kasih teguran, bahkan dia sudah menarik pernyataan sikapnya itu, dia tidak berkoordinasi dengan DPD dan DPP," kata Ade Jona pada Selasa, 8 September 2026. Gerindra juga menilai kondisi Tapanuli Tengah yang masih berada dalam fase pemulihan pascabencana seharusnya menjadi alasan seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat. Penarikan diri Gerindra tersebut membuat dinamika wacana pemakzulan menjadi semakin kompleks.

Persoalan APBD Jadi Salah Satu Pemicu

Persoalan penyerapan anggaran menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan antara DPRD dan Pemkab Tapteng. Pihak yang sebelumnya mendorong evaluasi terhadap Masinton menilai realisasi APBD masih rendah. Mereka meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Namun, pihak Masinton memiliki pandangan berbeda terhadap angka tersebut. Masinton meminta seluruh kritik terhadap pemerintah daerah disampaikan melalui mekanisme kelembagaan, berdasarkan data dan fakta. Ia juga mengajak seluruh elemen politik mengakhiri tarik-menarik kepentingan dan mengarahkan energi untuk pemulihan bencana serta pembangunan daerah.

Hubungan DPRD dan Pemkab Disebut Memburuk

Ketegangan antara DPRD dan Pemkab Tapteng bukan hanya terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ketua DPC Golkar Tapteng Joneri Sihite menyebut hubungan yang kurang harmonis antara legislatif dan eksekutif bahkan berdampak terhadap pembahasan anggaran daerah.

Menurut Joneri, Ranperda APBD Tapteng disebut tidak disahkan DPRD selama dua tahun terakhir sehingga pemerintah daerah menggunakan Peraturan Kepala Daerah untuk APBD. Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa hubungan antara kedua lembaga telah mengalami persoalan yang cukup serius.

Situasi semacam ini dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan.

Penanganan Bencana Jadi Sorotan

Selain persoalan anggaran, penanganan bencana banjir menjadi isu lain yang memanaskan hubungan politik di Tapteng. Sejumlah partai menilai penanganan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana masih lambat. Mereka juga meminta pemerintah daerah merealisasikan berbagai rekomendasi DPRD berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terdampak banjir.

Persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena Tapanuli Tengah masih menghadapi proses pemulihan pascabencana. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga meminta konflik antara DPRD dan Pemkab Tapteng tidak mengganggu penanganan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Bobby menekankan agar pemerintah daerah dan DPRD mengutamakan penyelesaian persoalan bencana terlebih dahulu.

Masinton Minta Tarik-Menarik Politik Dihentikan

Masinton sendiri telah merespons keras munculnya wacana pemakzulan tersebut. Ia meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan memusatkan perhatian pada pemulihan daerah. Menurut Masinton, kritik dan pengawasan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut semestinya disalurkan melalui mekanisme kelembagaan dan didasarkan pada data serta fakta.

Ia juga menyatakan pemerintah daerah terbuka untuk membedah APBD 2025 dan 2026 bersama berbagai pihak, termasuk Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran dan pimpinan partai politik.

Wacana Pemakzulan Belum Berarti Masinton Langsung Dicopot

Munculnya wacana pemakzulan tidak berarti seorang kepala daerah dapat langsung diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian kepala daerah memiliki mekanisme hukum dan kelembagaan yang harus dilalui. Karena itu, pernyataan politik mengenai pemakzulan berbeda dengan keputusan pemberhentian secara resmi.

Dalam konteks Tapteng saat ini, proses yang berkembang masih berada pada tahap tarik-menarik politik, evaluasi kinerja dan upaya mencari penyelesaian antara DPRD dengan kepala daerah. Turunnya tim Kemendagri menunjukkan pemerintah pusat memilih jalur mediasi untuk meredakan persoalan sebelum konflik berkembang lebih jauh.

Mediasi Diharapkan Tak Ganggu Pemerintahan

Kehadiran tim Kemendagri menjadi penting karena konflik berkepanjangan antara DPRD dan kepala daerah berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Apabila hubungan kedua lembaga terus memburuk, pembahasan anggaran, penyusunan peraturan daerah dan pelaksanaan program pembangunan dapat ikut terdampak.

Situasi tersebut pada akhirnya dapat merugikan masyarakat, terlebih Tapteng masih membutuhkan percepatan pemulihan pascabencana. Karena itu, mediasi tidak hanya bertujuan meredakan konflik politik, tetapi juga memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

Fokus Utama Tetap Pemulihan Masyarakat

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah pusat berusaha mencegah konflik antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton berkembang menjadi persoalan pemerintahan yang lebih besar. Tim Kemendagri kini telah turun untuk melakukan mediasi, sementara dinamika politik di tingkat daerah masih berlangsung. Gerindra telah menarik pernyataan sebelumnya, sedangkan partai lain yang sempat menyuarakan kritik masih menjadi bagian dari dinamika politik di DPRD.

Bagi masyarakat Tapanuli Tengah, persoalan paling mendesak bukan sekadar siapa yang menang dalam pertarungan politik, melainkan bagaimana pemerintahan dapat bekerja efektif, anggaran segera direalisasikan, dan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat.

Mediasi Kemendagri kini menjadi salah satu jalan untuk meredakan ketegangan tersebut. Hasil akhirnya akan sangat menentukan apakah konflik DPRD dan Bupati Masinton dapat diselesaikan melalui dialog atau justru berkembang menjadi proses politik yang lebih serius.