Menperin Mengatakan Insentif Motor Listrik Bergantung pada Keputusan Menkeu

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa secara teknis, program insentif untuk pembelian sepeda motor listrik telah siap untuk dilaksanakan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaannya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan program insentif telah disiapkan. Dengan demikian, Kemenperin dapat langsung menerapkan mekanisme yang menjadi tanggung jawabnya setelah keputusan mengenai pemberian insentif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. "Juknisnya sudah disiapkan. Apabila Menteri Keuangan memutuskan untuk memberikan insentif, dari segi teknis regulasi telah kami persiapkan," ungkap Agus saat menghadiri ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Hanya Menunggu Aturan dari Kemenkeu

Dalam program ini, Kemenperin berfungsi sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan. Di sisi lain, aspek anggaran dan dasar hukum yang terkait dengan fiskal berada di Kemenkeu. Oleh karena itu, meskipun juknis sudah ada, pemberian insentif kepada masyarakat tidak dapat dilakukan sebelum PMK yang menjadi dasar kebijakan diterbitkan.

Sebelumnya, Agus juga menyampaikan bahwa program insentif untuk motor listrik masih menanti PMK. Pada Agustus 2026, ia mengindikasikan bahwa nilai insentif yang dibahas mencapai Rp5 juta per unit. Namun, perkembangan kemudian menunjukkan adanya pembahasan mengenai struktur dan besaran insentif yang berubah.

Perubahan Besaran Insentif

Pada bulan Agustus, pemerintah sempat mengungkapkan rencana insentif senilai Rp5 juta untuk setiap motor listrik. Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program ini mungkin bisa dimulai paling cepat pada September 2026.

Dalam perkembangan terbaru, beberapa laporan menyebutkan bahwa rencana yang disusun pemerintah telah beralih menjadi Rp3 juta per unit, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun. Skema ini dihubungkan dengan insentif untuk motor listrik yang diproduksi di dalam negeri. Dengan perubahan Menteri Keuangan pada September 2026, hal ini kembali membawa perhatian kepada besaran dan mekanisme akhir dari insentif tersebut. Suahasil Nazara kini menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi serah terima jabatan itu berlangsung pada 15 September 2026.

Pemerintah Masih Menargetkan Realisasi pada 2026

Walaupun pelaksanaan belum dimulai hingga akhir September, pemerintah tetap menyatakan komitmennya untuk mewujudkan insentif motor listrik pada tahun ini. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan bahwa pemerintah masih menargetkan program tersebut dapat dilaksanakan pada 2026. Namun, waktu pelaksanaannya masih tergantung pada penyelesaian regulasi di Kementerian Keuangan.

"Saya rasa komitmen pemerintah melihat situasi saat ini, tahun ini kemungkinan ya. Tetapi kita tunggu PMK," kata Faisol kepada ANTARA di Tangerang, Kamis (24/9/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa target untuk pelaksanaan pada 2026 tetap dipertahankan, walaupun belum ada tanggal yang jelas kapan konsumen bisa mulai mendapatkan potongan harga melalui program ini.

Mengapa PMK Diperlukan?

PMK diperlukan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara. Tanpa aturan ini, kementerian teknis tidak dapat memberikan insentif kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan Kemenperin menyatakan bahwa kesiapan teknis saja tidak memadai untuk memulai program.

Kemenperin harus menyesuaikan mekanisme teknis dengan ketentuan akhir yang ditetapkan oleh Kemenkeu, termasuk tentang besaran bantuan, penerima, mekanisme distribusi, serta kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan insentif.

Motor Listrik Nasional Menjadi Bagian dari Inisiatif Program

Kebijakan insentif ini juga berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Sebelumnya, Agus menyampaikan bahwa penerima insentif untuk kendaraan listrik diarahkan pada produk yang memberikan manfaat tinggi bagi Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjamin bahwa kebijakan ini memperkuat struktur industri dan mendukung program mobil serta sepeda motor listrik nasional. Artinya, insentif ini tidak hanya diinterpretasikan sebagai dorongan bagi konsumen, namun juga sebagai alat untuk mendorong produksi serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pelaku Industri Mengharapkan Kejelasan

Kepastian terkait insentif menjadi fokus perhatian bagi industri kendaraan listrik roda dua. Para pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai kapan program akan dimulai dan bagaimana mekanismenya agar mereka bisa menyesuaikan strategi dalam penjualan dan produksi. Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengungkapkan bahwa kurangnya kepastian mengenai insentif memengaruhi kondisi penjualan di beberapa dealer kendaraan listrik.

Bagi konsumen, kepastian waktu juga sangat penting karena calon pembeli memiliki opsi untuk menunda transaksi dengan harapan mendapatkan potongan harga setelah insentif secara resmi diberlakukan.

Konsumen Sebaiknya Menanti Aturan Resmi

Menghadapi situasi saat ini, calon pembeli sepeda motor listrik sebaiknya tidak hanya mengandalkan jumlah insentif yang diumumkan sebelumnya. Angka Rp5 juta yang pernah diumumkan pada bulan Agustus belum bisa dianggap sebagai angka yang pasti. Perkembangan terkini menunjukkan adanya diskusi mengenai skema insentif sebesar Rp3 juta per unit, sementara keputusan final masih menunggu aturan dari Kementerian Keuangan.

Selain nilai insentif, calon konsumen juga harus memperhatikan jenis kendaraan dan merek yang akan masuk dalam daftar penerima program. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa daftar merek yang berhak mendapatkan insentif masih dalam pembahasan oleh Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

Belum Ada Kepastian Tanggal Pencairan

Hingga 25 September 2026, pemerintah masih berupaya agar insentif untuk motor listrik dapat dilaksanakan tahun ini, walaupun belum ada kepastian mengenai tanggal mulai berlakunya. Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa aspek teknis sudah siap. Tahap berikutnya tergantung pada keputusan dari Kementerian Keuangan dan penerbitan PMK.

Dengan demikian, perkembangan terkini mengenai kebijakan insentif motor listrik dapat dirangkum sebagai berikut:

Kementerian Perindustrian telah menyusun petunjuk teknis.
Pelaksanaan masih menunggu PMK dari Kementerian Keuangan.
Pemerintah tetap mematok target realisasi pada tahun 2026.
Angka Rp5 juta yang pernah disampaikan sebelumnya belum dapat dianggap sebagai angka yang final.
Rencana terbaru yang telah diberitakan mengarah pada insentif sebesar Rp3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp3 triliun.
Saat ini Menteri Keuangan dijabat oleh Suahasil Nazara, yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Daftar kendaraan atau merek yang memenuhi syarat juga menjadi subjek pembicaraan pemerintah.

Dengan kesiapan teknis yang ada di Kementerian Perindustrian, perhatian kini beralih ke keputusan Kementerian Keuangan. Setelah PMK diterbitkan dan parameter program ditetapkan, mekanisme pemberian insentif untuk motor listrik bisa dilaksanakan secara resmi.

Untuk masyarakat yang merencanakan untuk membeli sepeda motor listrik, informasi mengenai besar insentif, merek dan model yang memenuhi syarat, periode program, serta mekanisme untuk mendapatkan potongan sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman.