Ngamuk soal Sanksi, Israel Paksa Tutup Konsulat Inggris di Yerusalem

Jakarta – Hubungan Israel dan Inggris kembali memanas. Pemerintah Israel memerintahkan penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur setelah London menjatuhkan sejumlah sanksi perdagangan terhadap permukiman Israel di Tepi Barat.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pada Selasa (8/9/2026). Selain menutup konsulat, Israel juga mengambil sejumlah langkah balasan terhadap Inggris, termasuk mengeluarkan perwakilan Inggris dari mekanisme koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat serta menghentikan pelatihan Inggris bagi pasukan Otoritas Palestina.

Israel juga mengumumkan larangan masuk terhadap 12 warga negara Inggris, yang sebagian besar merupakan anggota parlemen. Salah satu nama yang masuk daftar tersebut adalah mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn.

Israel Murka dengan Sanksi Inggris

Langkah Israel merupakan respons langsung terhadap kebijakan baru pemerintah Inggris yang menargetkan aktivitas ekonomi di permukiman Israel di Tepi Barat. Inggris pada Selasa mengumumkan larangan perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. London juga melarang perusahaan Inggris menyediakan sejumlah layanan untuk permukiman tersebut, termasuk pembiayaan, konstruksi, infrastruktur, properti, dan periklanan.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan kebijakan tersebut diperlukan karena pemerintah Inggris menilai perlu ada tindakan lebih tegas terhadap ekspansi permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina.

London bahkan menyatakan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat merupakan tindakan ilegal dan menuduh kekerasan pemukim terhadap warga Palestina telah mengarah pada apa yang disebut sebagai pembersihan etnis. Pernyataan tersebut kemudian memicu kemarahan pemerintah Israel.

Menlu Israel Sebut Inggris Campur Tangan

Gideon Sa'ar menilai kebijakan Inggris merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Israel. Ia menyebut tindakan London sebagai langkah yang secara moral keliru serta menuduh Inggris berusaha memengaruhi Israel menjelang pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober.

Sa'ar juga mengecam keras pernyataan Miliband mengenai kondisi di Tepi Barat. Menurutnya, tuduhan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris tersebut merupakan "kebohongan yang keterlaluan". Sa'ar mengatakan keputusan balasan Israel telah dikoordinasikan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Konsulat Inggris di Yerusalem Timur Jadi Sasaran

Konsulat Inggris yang diperintahkan tutup bukanlah Kedutaan Besar Inggris di Israel. Kedutaan Besar Inggris tetap berada di Tel Aviv. Sementara itu, konsulat Inggris berada di Yerusalem Timur dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan Inggris dengan Palestina.

Konsulat tersebut menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan Palestina, termasuk hubungan politik dengan Otoritas Palestina, urusan konsuler serta sejumlah program bantuan. Karena itu, penutupan konsulat berpotensi mengganggu aktivitas diplomatik dan pelayanan Inggris terkait wilayah Palestina.

Keberadaan konsulat tersebut juga memiliki makna politik karena Inggris tidak mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur. Israel menguasai Yerusalem Timur sejak perang 1967 dan kemudian menganeksasi wilayah tersebut. Namun, sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui klaim kedaulatan Israel atas wilayah itu.

Inggris sendiri mempertahankan posisi bahwa status final Yerusalem harus ditentukan melalui kesepakatan politik antara pihak-pihak yang terlibat.

Israel: Yerusalem adalah Ibu Kota yang Tidak Terbagi

Berbeda dengan posisi Inggris, Israel menegaskan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota yang berada di bawah kedaulatan penuh negara tersebut. Sa'ar mengatakan Israel tidak menerima aktivitas negara asing di Yerusalem yang dianggap tidak mendapatkan persetujuan pemerintah Israel.

"Yerusalem yang bersatu adalah ibu kota Israel dan berada di bawah kedaulatan penuhnya," tegas Sa'ar dalam pengumumannya. Pernyataan itu memperlihatkan salah satu persoalan paling sensitif dalam hubungan Israel dengan negara-negara Barat.

Bagi Israel, Yerusalem merupakan ibu kota negara. Namun, bagi banyak negara lain, termasuk Inggris, status Yerusalem masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui proses perdamaian Israel-Palestina.

Inggris Larang Produk dari Permukiman Israel

Sebelum Israel mengumumkan penutupan konsulat, Inggris bersama Prancis dan Kanada telah mengambil langkah terhadap aktivitas perdagangan dari permukiman Israel di Tepi Barat. Inggris melarang impor seluruh barang dari permukiman tersebut dan melarang perusahaan Inggris memberikan berbagai layanan kepada entitas yang beroperasi di sana.

Pemerintah Inggris mengatakan kebijakan itu bukan ditujukan untuk menghukum masyarakat Israel secara keseluruhan, melainkan untuk menekan aktivitas permukiman yang dianggap mengancam peluang terbentuknya negara Palestina. Prancis dan Kanada mengambil langkah serupa. Sejumlah negara Eropa lainnya juga menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dan mempertimbangkan kebijakan lebih lanjut.

Mengapa Permukiman Tepi Barat Jadi Masalah?

Permukiman Israel di Tepi Barat telah lama menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik Israel-Palestina. Sebagian besar negara dan lembaga internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Israel sendiri menolak pandangan tersebut.

Pemerintah Israel berargumen mengenai hak dan kepentingan keamanannya di wilayah tersebut. Sementara itu, Palestina dan negara-negara yang mendukung solusi dua negara menilai ekspansi permukiman semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.

Inggris menyatakan ekspansi permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina telah mencapai tingkat yang memerlukan tindakan lebih konkret.

Inggris Tak Lagi Sekadar Mengecam

Kebijakan terbaru London menandai perubahan pendekatan. Miliband mengatakan Inggris tidak dapat terus hanya mengkritik penderitaan warga Palestina tanpa mengambil tindakan. Pemerintah Inggris menyatakan kebijakan perdagangan tersebut ditujukan untuk mempertahankan peluang solusi dua negara, yakni pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel.

Inggris juga bergabung dengan Prancis dan Kanada dalam mendorong isu tersebut ke forum internasional, termasuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah tersebut memperlihatkan semakin kerasnya tekanan dari sebagian negara Barat terhadap kebijakan permukiman Israel.

Israel Hentikan Keterlibatan Inggris dalam Koordinasi Gaza

Pembalasan Israel tidak berhenti pada penutupan konsulat. Sa'ar mengatakan Inggris tidak lagi diperbolehkan ikut serta dalam misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat di Israel. Mekanisme tersebut dibentuk untuk mendukung koordinasi berbagai upaya terkait Gaza dan implementasi rencana gencatan senjata. Dengan mengeluarkan Inggris dari mekanisme tersebut, Israel menunjukkan bahwa dampak perselisihan diplomatik sudah merambah kerja sama terkait konflik Gaza.

Pelatihan Pasukan Palestina Juga Dihentikan

Israel juga memutus keterlibatan Inggris dalam pelatihan pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Inggris sebelumnya memiliki peran dalam memberikan dukungan dan pelatihan bagi pasukan Otoritas Palestina. Keputusan Israel untuk menghentikan kegiatan tersebut berpotensi memengaruhi salah satu bentuk kerja sama keamanan antara Inggris dan Palestina yang selama ini berlangsung. Langkah ini sekaligus memperlihatkan luasnya paket pembalasan Israel terhadap London.

12 Warga Inggris Dilarang Masuk Israel

Israel juga mengumumkan larangan masuk terhadap 12 warga Inggris. Mayoritas merupakan anggota parlemen atau tokoh politik yang dianggap kritis terhadap kebijakan Israel. Salah satu nama yang disebut adalah Jeremy Corbyn, mantan pemimpin Partai Buruh Inggris yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki sikap keras terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Israel menilai sejumlah kebijakan dan pernyataan politisi Inggris tersebut sebagai bagian dari tekanan politik terhadap Israel.

Amerika Serikat Tidak Ikut Menjatuhkan Sanksi

Langkah Inggris, Prancis, Kanada dan sejumlah negara Eropa tidak diikuti Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai sanksi perdagangan terhadap permukiman Israel berpotensi memperburuk stabilitas di Tepi Barat.

Washington memilih tidak memberlakukan larangan serupa terhadap barang dari permukiman Israel. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Barat belum memiliki pendekatan yang sama terhadap kebijakan Israel di Tepi Barat.

Di satu sisi, sebagian negara semakin keras mengkritik ekspansi permukiman. Di sisi lain, Amerika Serikat masih mempertahankan pendekatan yang lebih dekat dengan Israel.

Sanksi Ini Lebih Banyak Bernilai Politik

Dari sisi ekonomi, dampak langsung larangan perdagangan tersebut diperkirakan relatif terbatas. Produk dari permukiman Tepi Barat hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekspor Israel. Produk utama yang berasal dari kawasan tersebut antara lain hasil pertanian seperti kurma, jeruk, rempah dan anggur. Karena itu, dampak ekonomi langsung terhadap perekonomian Israel diperkirakan tidak sebesar dampak politik dan diplomatiknya.

Namun, simbol politiknya sangat kuat. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa sebagian sekutu tradisional Israel mulai mengambil tindakan nyata terhadap kebijakan permukiman, bukan hanya mengeluarkan pernyataan kritik.

Hubungan Israel-Inggris Makin Retak

Hubungan Israel dan Inggris sebenarnya telah mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. London sebelumnya telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel terkait perang Gaza dan kebijakan di Tepi Barat.

Inggris juga secara resmi mengakui negara Palestina pada 2025, sebuah langkah yang semakin memperlebar perbedaan posisi dengan pemerintahan Israel. Penutupan konsulat kini menjadi salah satu tindakan balasan diplomatik paling serius dalam hubungan kedua negara.

Keputusan tersebut berpotensi membuat kerja sama di bidang keamanan, diplomasi, perdagangan, dan isu Palestina menjadi semakin sulit.

Risiko Konflik Diplomatik Meluas

Perselisihan ini juga terjadi ketika situasi politik Israel semakin sensitif menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung pada 27 Oktober. Sa'ar menilai kebijakan Inggris dapat memengaruhi proses politik Israel. Sebaliknya, London mengatakan tindakannya diperlukan untuk mencegah perluasan permukiman dan menjaga kemungkinan terbentuknya solusi dua negara. Perbedaan fundamental tersebut membuat penyelesaian konflik diplomatik dalam waktu singkat menjadi sulit.

Penutupan Konsulat Bukan Putus Hubungan Diplomatik

Meski hubungan kedua negara memburuk, penutupan konsulat tidak berarti Israel dan Inggris langsung memutus hubungan diplomatik. Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv masih menjadi perwakilan diplomatik utama Inggris untuk Israel.

Namun, penutupan konsulat akan mengurangi kemampuan Inggris untuk menjalankan aktivitas diplomatik dan pelayanan yang berkaitan langsung dengan Palestina dari Yerusalem Timur. Karena konsulat tersebut secara khusus berfokus pada isu Palestina dan wilayah pendudukan, dampaknya terhadap hubungan Inggris dengan Otoritas Palestina kemungkinan cukup signifikan.

Babak Baru Perseteruan Israel dan Inggris

Penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem menunjukkan bahwa perselisihan Israel dan Inggris telah memasuki babak baru. London memilih memberikan tekanan melalui sanksi perdagangan terhadap permukiman Israel, sementara Yerusalem membalas dengan langkah diplomatik dan pembatasan terhadap pejabat Inggris.

Di tengah meningkatnya dukungan sejumlah negara terhadap solusi dua negara, isu permukiman Tepi Barat kembali menjadi salah satu titik utama pertarungan diplomatik. Bagi Inggris dan negara-negara pendukung sanksi, langkah tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan peluang berdirinya negara Palestina.

Bagi Israel, kebijakan itu dipandang sebagai campur tangan terhadap kedaulatan dan proses politik dalam negeri. Yang jelas, penutupan konsulat Inggris di Yerusalem bukan sekadar persoalan gedung diplomatik. Keputusan tersebut menjadi simbol memburuknya hubungan salah satu negara Barat dengan Israel sekaligus mencerminkan semakin tajamnya perbedaan internasional mengenai masa depan Tepi Barat, Yerusalem, Gaza, dan solusi dua negara.