Pemerintah Tanggapi Industri Otomotif Jepang soal Iklim Usaha di RI

Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons masukan pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang mengenai iklim usaha di Tanah Air. Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pendukung otomotif, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di tengah transisi menuju kendaraan listrik.

Masukan tersebut disampaikan dalam Business Discussion Lunch yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja pemerintah di Nagoya untuk memperkuat hubungan industri Indonesia-Jepang, khususnya di sektor otomotif dan rantai pasoknya.

Pemerintah Janji Tindak Lanjut Hambatan Investasi

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah menyambut berbagai masukan yang disampaikan pelaku usaha. Menurut Susiwijono, pemerintah berkomitmen menyempurnakan kebijakan dan menangani berbagai hambatan investasi yang masih ditemukan di lapangan.

"Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," kata Susiwijono seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian. Masukan dari industri menjadi penting karena sektor otomotif merupakan salah satu bagian strategis manufaktur Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, industri ini memiliki jaringan pemasok yang melibatkan berbagai perusahaan komponen, termasuk IKM.

Tiga Persoalan yang Disoroti Industri

Dalam forum di Nagoya, pelaku industri otomotif menyampaikan beberapa tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

1. Persoalan Perizinan

Perizinan menjadi salah satu isu yang dibahas oleh pelaku industri. Kemudahan dan kepastian proses perizinan dinilai penting bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi maupun menambah investasi baru. Pemerintah menyatakan akan terus menangani berbagai hambatan investasi yang masih berjalan sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha.

2. Akses Pembiayaan IKM

Pelaku industri juga menyoroti akses pembiayaan bagi IKM yang menjadi bagian dari rantai pasok otomotif. Keberadaan pemasok lokal menjadi penting karena perkembangan industri otomotif tidak hanya bergantung pada produsen kendaraan, tetapi juga pada kemampuan industri komponen dalam menyediakan produk dengan kualitas, harga, dan kapasitas yang sesuai kebutuhan manufaktur.

Penguatan IKM pendukung diharapkan dapat membuat rantai pasok domestik semakin kokoh sekaligus meningkatkan kandungan produksi dalam negeri.

3. Sertifikasi TKDN di Era Kendaraan Listrik

Isu lainnya adalah sertifikasi TKDN dalam masa transisi menuju kendaraan listrik. Perubahan teknologi otomotif membuat struktur komponen kendaraan ikut berubah. Kendaraan listrik semakin bergantung pada baterai, elektronika, perangkat lunak, semikonduktor, serta berbagai teknologi baru. Karena itu, kebijakan TKDN perlu berjalan seiring dengan perubahan teknologi dan perkembangan rantai pasok kendaraan listrik.

Pemerintah Tekankan Teknologi dan SDM

Susiwijono menilai daya saing industri tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan investasi. Ada tiga fondasi yang harus diperkuat, yakni penguasaan teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan ekosistem rantai pasok. Pemerintah melihat ketiganya sebagai faktor penting untuk memperkuat industri manufaktur Indonesia, termasuk otomotif.

Perubahan teknologi juga membuat industri otomotif semakin dekat dengan sektor semikonduktor dan kecerdasan artifisial (AI). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut Indonesia telah menjalin kerja sama dengan ARM pada awal 2026 dan menjadi anggota World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Pemerintah juga tengah menjajaki komunikasi dengan PAX Silica. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan Indonesia dengan ekosistem teknologi global yang semakin relevan bagi industri otomotif.

Indonesia Ingin Jadi Basis Produksi Global

Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi produk otomotif Jepang. Indonesia diarahkan menjadi bagian dari rantai nilai global sekaligus basis produksi untuk pasar ekspor. Dalam pertemuan di Nagoya, pemerintah menyebut industri otomotif Indonesia telah menjadi basis produksi yang melayani ekspor ke lebih dari 100 negara tujuan.

Posisi tersebut membuat penguatan iklim investasi menjadi penting. Indonesia perlu menjaga agar perusahaan yang sudah beroperasi tetap mengembangkan aktivitas produksinya sekaligus menarik investasi baru. Persaingan tersebut semakin ketat karena negara-negara Asia Tenggara juga berlomba membangun ekosistem kendaraan listrik dan industri komponennya.

Tantangan Persaingan dengan Vietnam

Masukan dari industri Jepang datang ketika daya saing Indonesia menghadapi persaingan regional. Pada Juni 2026, muncul kabar mengenai rencana relokasi aktivitas produksi dua pemasok komponen otomotif Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam. Industri menilai keputusan investasi semacam itu perlu menjadi perhatian karena menunjukkan persaingan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik dan mempertahankan investasi otomotif.

Sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor dapat mencakup iklim usaha, produktivitas tenaga kerja, biaya energi, serta daya saing industri. Karena itu, perbaikan perizinan, penguatan pemasok lokal, akses pembiayaan, dan kepastian regulasi menjadi bagian penting dalam mempertahankan posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif.

Pemerintah Dorong Perluasan Akses Pasar

Selain memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan strategi melalui perluasan akses pasar. Dalam pertemuan dengan mitra Jepang, pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk free trade agreement (FTA) maupun comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

Pemerintah juga menyampaikan rencana proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) mulai November 2026 dengan target implementasi pada Januari 2027. Perluasan akses pasar tersebut diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi industri Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Bagi industri otomotif, akses pasar menjadi salah satu faktor penting karena kapasitas produksi dapat berkembang apabila perusahaan memiliki pasar domestik dan ekspor yang kuat.

Transisi Kendaraan Listrik Jadi Perhatian

Industri otomotif global saat ini juga berada dalam fase perubahan besar menuju kendaraan listrik dan kendaraan yang semakin terhubung dengan teknologi digital. Indonesia sendiri berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik dengan memanfaatkan sumber daya mineral sekaligus menarik investasi pada sektor manufaktur dan komponennya.

Namun, transisi tersebut membutuhkan kesiapan rantai pasok. Industri tidak hanya memerlukan pabrik kendaraan, tetapi juga pemasok baterai, komponen elektronik, semikonduktor, perangkat lunak, serta tenaga kerja dengan keterampilan baru. Pemerintah melihat penguatan hubungan dengan ekosistem teknologi global sebagai salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut.

Hubungan Indonesia-Jepang Tetap Strategis

Pemerintah menegaskan Jepang tetap menjadi mitra strategis Indonesia, terutama dalam sektor otomotif dan komponen pendukungnya. Dalam forum di Nagoya, hadir perwakilan sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan industri otomotif Indonesia, antara lain Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Denso Indonesia, Aisin Indonesia, dan Advics Indonesia.

Hubungan industri kedua negara telah berkembang dalam jangka panjang, mulai dari investasi manufaktur, transfer teknologi, pengembangan pemasok, hingga kegiatan ekspor. Pada Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto juga meminta pelaku usaha Jepang menyampaikan secara langsung berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam berinvestasi di Indonesia. Pemerintah saat itu menegaskan keterbukaan terhadap investasi Jepang dan mendorong penyelesaian persoalan investasi melalui jalur resmi.

Pemerintah Ingin Industri Otomotif Semakin Kompetitif

Respons pemerintah terhadap masukan industri Jepang menunjukkan bahwa pembenahan iklim usaha menjadi salah satu agenda dalam memperkuat manufaktur nasional. Persoalannya bukan hanya bagaimana menarik investasi baru, tetapi juga bagaimana memastikan perusahaan yang sudah berinvestasi dapat meningkatkan kapasitas, memperluas rantai pasok, dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi jangka panjang.

Pemerintah kini menekankan kombinasi antara penyederhanaan hambatan investasi, penguatan IKM, peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta perluasan pasar ekspor. Di tengah perubahan menuju kendaraan listrik dan meningkatnya penggunaan AI serta semikonduktor dalam kendaraan, kemampuan Indonesia beradaptasi dengan perubahan teknologi akan menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan industri otomotif ke depan.

Dengan dialog langsung bersama pelaku industri Jepang, pemerintah berharap berbagai persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai masukan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia.