Kepala BRAN Dorong Lahan Produktif untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mendorong pemanfaatan lahan secara lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan reforma agraria, integrasi data pertanahan, penyelesaian konflik agraria, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan tanah tidak hanya berfokus pada penataan aset dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat. Tanah diharapkan dapat menjadi modal produktif untuk mendukung ketahanan pangan, membuka kesempatan usaha, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

Dalam rangka memperkuat agenda tersebut, BRAN menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya melalui pertemuan Dedi Prasetyo dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta pada 13 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas percepatan reforma agraria, penanganan konflik pertanahan, serta pemanfaatan tanah yang lebih optimal melalui dukungan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.

Reforma Agraria Harus Memberikan Manfaat Nyata

Reforma agraria menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pertanahan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Namun, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari terselesaikannya administrasi pertanahan atau pembagian akses terhadap lahan.

Tanah yang tersedia juga perlu didukung oleh akses permodalan, infrastruktur, pendampingan, serta peluang pemasaran hasil produksi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengembangkan lahan sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan ekonomi setempat.

BRAN mendorong agar penataan aset berjalan beriringan dengan penataan akses. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memanfaatkan tanah secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

Sistem Satu Data Agraria Jadi Prioritas

Salah satu langkah yang disiapkan BRAN adalah pembangunan Sistem Satu Data Agraria. Sistem ini diarahkan untuk mengintegrasikan informasi pertanahan dan aset yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN). Integrasi data menjadi penting karena persoalan pertanahan sering berkaitan dengan perbedaan informasi mengenai status, penguasaan, penggunaan, dan peruntukan suatu bidang tanah.

Dengan basis data yang lebih terpadu, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, memetakan persoalan agraria, serta menentukan prioritas penanganan secara lebih akurat. Data yang valid juga diperlukan untuk mengurangi risiko tumpang tindih pemanfaatan lahan dan memastikan kebijakan pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, pemetaan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah menyelaraskan kebijakan pertanahan dengan pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan, serta program penguatan ketahanan pangan.

BRAN Memperkuat Kolaborasi untuk Menyelesaikan Perselisihan Agraria

Selain mendorong pemanfaatan lahan yang subur, BRAN memperhatikan penanganan konflik agraria yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah daerah. Perselisihan lahan dapat menghalangi penggunaan tanah, pembangunan infrastruktur, hingga akses masyarakat terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan identifikasi lokasi, pemeriksaan status tanah, pemetaan pihak-pihak yang terlibat, serta koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, BRAN juga mendiskusikan persiapan mekanisme pengaduan agraria. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu mengumpulkan laporan dari masyarakat dan mengoordinasikan tindak lanjut bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah laporan tentang sekitar 20.000 warga di Pasuruan yang menghadapi hambatan pemasangan listrik akibat masalah alas hak tanah. Penanganan kasus seperti ini memerlukan verifikasi dokumen dan koordinasi antar lembaga agar solusi yang diberikan memiliki dasar hukum yang kuat. Penyelesaian konflik agraria menjadi bagian penting dari usaha menciptakan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara optimal.

Sinergi dengan Badan Bank Tanah untuk Mempercepat Reforma Agraria

BRAN juga memperkuat kerjasama dengan Badan Bank Tanah untuk mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dalam pertemuan pada 8 Oktober 2026, Kepala BRAN Dedi Prasetyo berdiskusi dengan pemimpin Badan Bank Tanah mengenai pengelolaan tanah, penataan akses, dan pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut turut membahas pengalaman Badan Bank Tanah dalam menyediakan dan mengelola tanah untuk berbagai kepentingan, termasuk pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menyelaraskan program antar lembaga sehingga ketersediaan tanah dapat dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan nasional.

BRAN juga tengah menyiapkan peta jalan kelembagaan untuk periode 2026–2029. Agenda tersebut mencakup penguatan organisasi, pengembangan basis data agraria, penyusunan program kerja, serta penentuan prioritas pelaksanaan reforma agraria.

Dukungan terhadap Program Perumahan Rakyat

Pemanfaatan lahan produktif tidak hanya berkaitan dengan pertanian dan kegiatan ekonomi, tetapi juga penyediaan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. BRAN menyatakan dukungan terhadap program perumahan rakyat melalui pendataan dan pemetaan kawasan atau lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan hunian.

Pada 13 Oktober 2026, Dedi Prasetyo bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membahas masalah pertanahan yang berkaitan dengan program perumahan. Sementara itu, laporan Bisnis.com pada 14 Oktober 2026 menyebutkan bahwa BRAN memastikan komitmennya untuk mendukung alokasi lahan seluas 3 juta hektare guna mempercepat Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut diarahkan, antara lain, untuk memfasilitasi penyediaan tapak perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun demikian, pemanfaatan lahan untuk perumahan tetap perlu mempertimbangkan status hukum tanah, kesesuaian tata ruang, ketersediaan infrastruktur dasar, dan dampaknya terhadap lingkungan. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar pembangunan hunian tidak menimbulkan masalah pertanahan baru atau mengurangi lahan produktif yang dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan.

Reforma Agraria dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BRAN juga memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat agar implementasi reforma agraria berjalan seiring dengan program pemberdayaan ekonomi. Dalam pertemuan pada 15 Oktober 2026, kedua lembaga membahas upaya menghubungkan kebijakan pertanahan dengan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan tersebut penting karena akses terhadap tanah tidak selalu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat tetap membutuhkan keterampilan, pendampingan, akses pembiayaan, teknologi, dan jaringan pemasaran agar lahan dapat memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, lahan yang digunakan untuk pertanian memerlukan dukungan sarana produksi, pengairan, serta akses pasar. Sementara itu, lahan yang dikembangkan untuk kegiatan usaha perlu disesuaikan dengan potensi daerah, kemampuan masyarakat, dan ketentuan tata ruang.

Melalui sinergi tersebut, reforma agraria diharapkan tidak berhenti pada pemberian akses terhadap tanah, tetapi juga mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Menciptakan Lahan yang Produktif

Walaupun memiliki potensi yang signifikan, upaya untuk memaksimalkan penggunaan lahan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah legalitas dan tumpang tindih informasi tentang pertanahan harus ditangani melalui pencatatan, verifikasi, serta resolusi konflik secara terbuka.

Kedua, penggunaan lahan wajib sesuai dengan fungsi dan kondisi daerah. Tidak semua tanah ideal untuk pertanian, pemukiman, atau aktivitas bisnis lainnya. Penetapan penggunaan harus mempertimbangkan karakteristik tanah, ketersediaan air, risiko bencana, dan keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, masyarakat memerlukan dukungan setelah mendapatkan akses ke tanah. Tanpa pendampingan dan kesempatan ekonomi yang cukup, potensi lahan belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal. Keempat, koordinasi antar lembaga harus dilakukan secara efektif. Kebijakan pertanahan terkait erat dengan pembangunan infrastruktur, pertanian, pemukiman, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan komunitas, sehingga memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Oleh karena itu, penguatan data, kepastian hukum, dan kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi reforma agraria.

Dampak yang Diharapkan bagi Kesejahteraan Rakyat

Inisiatif BRAN untuk meningkatkan produktivitas lahan diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi, penggunaan tanah yang tepat dapat membuka peluang bisnis, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja. Dalam hal ketahanan pangan, pengelolaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya dapat mendukung kegiatan produksi dan ketahanan pangan nasional.

Sedangkan dalam aspek sosial, kepastian hukum atas tanah serta resolusi konflik agraria dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang dialami masyarakat. Selain itu, dukungan dalam penyediaan lahan untuk perumahan berpotensi memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak.

Namun, hasil tersebut membutuhkan penerapan kebijakan yang terencana dan pemantauan yang berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipetakan atau disusun, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kesimpulan

Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, mendorong penggunaan lahan yang lebih produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui reforma agraria. Langkah ini diperkuat oleh rencana pembangunan Sistem Satu Data Agraria, koordinasi dalam penyelesaian konflik pertanahan, kemitraan dengan Badan Bank Tanah, serta dukungan untuk program perumahan dan pemberdayaan masyarakat.

Di masa depan, tantangan utama adalah memastikan penataan lahan diikuti dengan kepastian hukum, infrastruktur, pendampingan, serta kesempatan ekonomi yang memadai. Dengan perencanaan yang baik dan sinergi antar sektor, reforma agraria diharapkan dapat menjadikan tanah bukan sekadar aset, melainkan sumber produktivitas dan penghidupan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.