Pangeran MbS Tegaskan Saudi Tak Akan Kompromi Hadapi Serangan Houthi

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menegaskan bahwa keamanan dan kedaulatan negaranya adalah aspek yang tidak bisa ditawar. Pernyataan ini disampaikan saat ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas setelah serangkaian serangan terhadap wilayah dan infrastruktur Saudi.

Dalam pidato yang disampaikan atas nama Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud pada pembukaan tahun ketiga masa sidang kesembilan Dewan Syura Saudi pada tanggal 30 September 2026, MbS menegaskan bahwa Riyadh akan merespons secara tegas setiap ancaman terhadap keamanan kerajaan. Di sisi lain, ia menekankan bahwa Saudi tetap terbuka untuk jalur diplomasi guna meredakan ketegangan.

MbS: Keamanan Saudi Tidak Boleh Dikooptasi

MbS menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap ancaman atau serangan yang dianggap membahayakan keamanan kerajaan. Namun, pernyataan tersebut tidak berarti Riyadh menutup kemungkinan untuk berupaya melalui diplomasi. MbS mengatakan Saudi terus berusaha meredakan eskalasi dan mendukung penyelesaian melalui jalur diplomatik, sambil tetap menjaga keamanan nasional sebagai prinsip utama.

Sikap ini muncul setelah intensitas serangan Houthi terhadap Arab Saudi meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Serangan Houthi Menyasar Wilayah Saudi

Kelompok Houthi dilaporkan memperhebat serangan menggunakan rudal dan drone terhadap sejumlah wilayah Arab Saudi. Pada September 2026, serangan Houthi dilaporkan mengenai atau menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis. Serangan sebelumnya di Khamis Mushait, Abha, dan Taif disebut menyebabkan luka dan kerusakan pada sejumlah rumah serta kendaraan. Koalisi yang dipimpin oleh Saudi kemudian menegaskan akan memberi respons tegas untuk melindungi kedaulatan dan masyarakat sipil.

Saudi juga melaporkan telah mencegat sejumlah rudal balistik yang ditujukan ke wilayah barat kerajaan, termasuk kawasan Taif dan pelabuhan Yanbu. Di sisi lain, Houthi mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sasaran tertentu di Riyadh serta fasilitas Saudi Aramco di Yanbu. Banyak klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Saudi Menyatakan Hak Membela Diri

Tegasnya sikap Riyadh telah disampaikan berkali-kali sepanjang September. Dalam rapat Kabinet yang dipimpin MbS pada 15 September, pemerintah Saudi menyatakan bahwa keamanan, integritas wilayah, serta kemampuan pertahanan kerajaan adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Pemerintah Saudi juga menegaskan haknya untuk mempertahankan kedaulatan dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan sebelumnya juga menyatakan bahwa kerajaan tidak akan ragu untuk membela diri terhadap serangan, sambil tetap memberikan peluang bagi solusi diplomatik yang dianggap sejalan dengan kepentingan Saudi dan kawasan.

Serangan Terhadap Makkah dan Tuduhan pada Tempat Suci

Ketegangan menjadi semakin tajam setelah Saudi menuduh Houthi melaksanakan serangan drone yang ditujukan pada Makkah pada bulan September. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, sistem pertahanan udara kerajaan berhasil menangkal dan menghancurkan drone tersebut sebelum menembus ruang udara terbatas Makkah. Riyadh selanjutnya menegaskan haknya untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi melindungi Dua Masjid Suci, jamaahnya, wilayah, warga negaranya, dan penduduknya.

Houthi menolak berbagai tuduhan dari Saudi. Dalam perkembangan terbaru, kelompok ini juga membantah tuduhan Saudi bahwa mereka menyerang gardu distribusi listrik di Madinah yang memberi pasokan listrik ke kawasan Masjid Nabawi. Koalisi yang dipimpin Saudi mengklaim bahwa analisis forensik terhadap sebuah drone menunjukkan keterlibatan Houthi, sementara pihak Houthi menyebut tuduhan tersebut sebagai rekayasa.

Saudi Bentuk Koalisi Pertahanan Laut

Dalam pidatonya, MbS juga menekankan ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah dan area Bab el-Mandeb. Ia menyampaikan bahwa Saudi mendukung pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional untuk melindungi kepentingan bersama serta menjaga keamanan jalur perairan internasional. Menurut MbS, jalur pelayaran internasional seharusnya tidak digunakan sebagai alat tekanan politik atau ekonomi.

Pendekatan ini sangat krusial karena Laut Merah dan Bab el-Mandeb merupakan jalur strategis untuk perdagangan internasional dan pengiriman energi.

Pakta Pertahanan dengan Pakistan dan Turki

Saudi juga memperkuat kolaborasi pertahanannya dengan Pakistan dan Turki melalui Mecca Joint Defence Agreement yang disepakati pada Agustus 2026. Kesepakatan ini memuat prinsip pertahanan kolektif, sehingga serangan terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Para pemimpin militer ketiga negara lalu bertemu di Riyadh pada bulan September untuk mendiskusikan penguatan kolaborasi pertahanan dan keamanan.

Pakistan juga mengungkapkan kesediaan untuk membantu mempertahankan Saudi dengan berbagai cara jika serangan terhadap kerajaan berlanjut. Namun, Islamabad sebelumnya menjelaskan belum ada pembahasan mengenai langkah militer konkret berdasarkan pakta tersebut.

Konflik Yaman Kembali Menghangat

Eskalasi terakhir terjadi setelah situasi lintas perbatasan Saudi-Yaman yang relatif tenang sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada tahun 2022. Pada tahun 2026, Houthi kembali meningkatkan aktivitas militernya, termasuk di area pesisir Laut Merah. Kelompok itu juga memperluas pengaruhnya di beberapa wilayah strategis dan mengklaim melakukan serangan terhadap kepentingan Saudi.

Perkembangan ini menjadikan konflik Yaman kembali menjadi salah satu isu keamanan utama di kawasan Teluk dan Laut Merah.

Peluang Diplomasi Masih Terbuka

Walaupun menggunakan terminologi tegas mengenai pertahanan nasional, pernyataan MbS juga menunjukkan bahwa Saudi masih membuka kemungkinan untuk penyelesaian diplomatik. Riyadh menghadapi situasi yang rumit karena eskalasi tidak hanya mencakup serangan rudal dan drone, tetapi juga keamanan jalur perdagangan, fasilitas energi, wilayah sipil, serta stabilitas negara-negara di kawasan.

Saat ini, sikap Saudi adalah untuk mempertahankan haknya dalam merespons ancaman terhadap wilayahnya, sambil tetap mendukung upaya diplomatik untuk mencegah konflik berkembang menjadi eskalasi regional yang lebih besar.