Partai Hijau Inggris Menetapkan Zionisme Sebagai Rasisme, Ini Alasan dan Kontroversinya

Partai Hijau Inggris dan Wales secara resmi mengumumkan kebijakan yang menetapkan bahwa Zionisme harus dianggap sebagai bentuk rasisme. Keputusan ini diambil pada konferensi tahunan partai yang berlangsung di Brighton, Inggris, pada 4 Oktober 2026. Dalam pemungutan suara, sebanyak 1.022 anggota memberikan dukungan terhadap usulan tersebut, sementara 813 anggota menolaknya. Dengan hasil ini, Partai Hijau secara resmi mengidentifikasi dirinya sebagai partai anti-Zionis.

Keputusan ini segera menimbulkan kontroversi. Berbagai organisasi Yahudi di Inggris menganggap kebijakan tersebut berpotensi diskriminatif terhadap komunitas Yahudi, sementara Partai Hijau menegaskan bahwa menolak Zionisme tidak sama dengan antisemitisme dan partai tetap menentang semua bentuk rasisme.

Apa Isi Kebijakan Baru Partai Hijau?

Kebijakan yang disetujui anggota Partai Hijau mendefinisikan Zionisme sebagai "proyek politik etnonasionalis" dan menyatakan bahwa Zionisme harus diperlakukan seperti bentuk rasisme yang lain. Selain definisi tentang Zionisme, resolusi tersebut juga menggarisbawahi beberapa posisi partai terkait konflik Israel-Palestina.

Partai Hijau kembali menyatakan dukungan terhadap:

hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina;
hak untuk kembali bagi warga Palestina;
gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS);
embargo total terhadap Israel;
penolakan terhadap pendudukan wilayah Palestina dan Suriah;
pembentukan satu negara demokratis di seluruh wilayah Palestina historis.

Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya sekadar perubahan istilah. Kebijakan baru ini menegaskan arah politik Partai Hijau dalam isu Israel-Palestina.

Hasil Pemungutan Suara Cukup Ketat

Walaupun usulan tersebut pada akhirnya disetujui, perolehan suara menunjukkan bahwa isu Zionisme sangat kontroversial di internal partai. Dari total 1.835 suara yang tercatat, 1.022 mendukung dan 813 menolak. Selisihnya hanya 209 suara. Perdebatan bahkan tidak hanya terjadi di antara anggota biasa. Sejumlah tokoh senior di Partai Hijau dan anggota parlemen mereka sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan ini. Empat dari lima anggota parlemen Partai Hijau secara terang-terangan menolak atau mengkritik usulan tersebut.

Zack Polanski Tidak Mengikuti Pemungutan Suara

Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski menjadi salah satu figur yang paling diperhatikan dalam kontroversi ini. Polanski tidak mengambil bagian dalam pemungutan suara karena harus pergi dari konferensi untuk menjalankan agenda kampanye pemilu sela di Holborn dan St Pancras. Namun, sebelum pemungutan suara, ia telah menyampaikan pandangan mengenai Zionisme.

Sikap Polanski juga menjadi sorotan karena beberapa tokoh partai mempertanyakan apakah Partai Hijau seharusnya mengadopsi kebijakan yang berpotensi memperburuk perpecahan mengenai Israel dan Palestina. Meskipun demikian, setelah keputusan diambil, jajaran pimpinan dan anggota parlemen Partai Hijau mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia secara universal dan menolak semua bentuk diskriminasi.

Partai Hijau: Anti-Zionisme Bukan Antisemitisme

Partai Hijau berusaha membedakan secara jelas antara anti-Zionisme dan antisemitisme. Dalam penjelasan resmi setelah konferensi, partai tersebut menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari perdebatan panjang di kalangan anggota. Partai juga menegaskan bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina tidak bertentangan dengan dukungan terhadap hak-hak kaum Yahudi.

Partai Hijau juga menyatakan identitasnya sebagai partai anti-rasis dan berkomitmen untuk terus melawan antisemitisme. Dalam pernyataan bersama pimpinan dan anggota parlemen, mereka menekankan bahwa hak rakyat Palestina dan hak masyarakat Yahudi tidak perlu saling dipertentangkan.

Mengapa Protes Terhadap Keputusan Ini?

Komunitas Yahudi di Inggris menunjukkan reaksi yang sangat kuat terhadap keputusan tersebut.Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa menyamakan Zionisme dengan rasisme dapat mempengaruhi anggota partai yang beragama atau berasal dari latar belakang Yahudi, mengingat bahwa terdapat banyak individu Yahudi yang memiliki pandangan Zionis dalam berbagai bentuk.

Kelompok Jewish Greens, yang diisi oleh orang-orang Yahudi dalam Green Party, sebelumnya mengakui bahwa mereka memiliki pandangan yang sangat bervariasi mengenai usulan itu. Karena perbedaan tersebut, organisasi ini memilih untuk tidak mengambil sikap resmi secara kolektif. Dalam survei internal Jewish Greens yang melibatkan 108 responden, 81 persen dari mereka menyatakan bahwa mereka bukan Zionis. Namun, pandangan mengenai apakah mosi "Zionism is Racism" perlu disetujui tetap terbagi.

Menariknya, kekhawatiran sebagian anggota Jewish Greens tidak hanya berkaitan dengan dampaknya terhadap anggota Yahudi. Mereka juga cemas akan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap arah politik dan prospek pemilihan Green Party. Sebanyak 68 persen responden mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak kebijakan ini terhadap peluang elektoral partai.

Apa Kata Para Kritikus?

Para kritikus berpendapat bahwa keputusan tersebut akan membuat Green Party semakin sulit untuk menjangkau pemilih Yahudi dan masyarakat yang mendukung keberadaan Israel sebagai negara Yahudi. Sejumlah organisasi Yahudi Inggris bahkan menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk antisemitisme. Mereka berargumen bahwa Zionisme hadir dalam berbagai bentuk dan tidak semua penganut Zionisme memiliki pandangan politik yang sama terhadap pemerintahan Israel, kebijakan pendudukan, atau konflik di Gaza. Oleh karena itu, menurut para kritikus, menyamakan semua bentuk Zionisme dengan rasisme dianggap terlalu menyederhanakan isu yang kompleks.

Israel Juga Mengkritik Keputusan Green Party

Pemerintah Israel memberikan respons yang tegas. Menteri Luar Negeri Israel mengecam keputusan Green Party dan menyebut kebijakan tersebut antisemitik berdasarkan definisi antisemitisme yang digunakan oleh Israel. Negara tersebut juga mengambil tindakan terhadap Zack Polanski dengan melarang aksesnya ke negara tersebut.

Pemerintah Israel meminta partai-partai politik Inggris lainnya untuk menolak posisi Green Party. Sementara itu, Green Party mempertahankan pandangannya bahwa kritik terhadap Zionisme sebagai ideologi politik tidak sama dengan kebencian terhadap orang Yahudi.

Kebijakan Satu Negara Menjadi Fokus Utama

Salah satu aspek paling kontroversial dari keputusan tersebut adalah dukungan Green Party untuk pembentukan satu negara demokratis di seluruh Palestina historis. Posisi ini berbeda dari pendekatan solusi dua negara yang telah menjadi salah satu formula utama dalam diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina selama bertahun-tahun.

Dalam skenario satu negara yang didukung Green Party, seluruh penduduk di wilayah tersebut akan hidup dalam satu negara demokratis dengan hak politik yang sama. Namun, para kritikus menilai kebijakan ini secara efektif akan mengakhiri status Israel sebagai negara Yahudi. Usulan perubahan untuk menyertakan dukungan terhadap solusi dua negara dalam kebijakan partai dilaporkan tidak berhasil.

Green Party Juga Mendorong Embargo Senjata

Selain mengenai Zionisme, kebijakan tersebut kembali menegaskan sikap Green Party terkait hubungan Inggris dengan Israel. Partai ini menyerukan embargo senjata total terhadap Israel dan mendukung tekanan ekonomi melalui gerakan BDS. Dalam hal ini, partai juga mempertahankan dukungannya terhadap perjuangan Palestina dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Sikap ini konsisten dengan posisi sebelumnya yang mengkritik keras operasi militer Israel di Gaza dan kebijakan pemerintah Israel di wilayah Palestina. Pimpinan partai telah menyatakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai genosida, pembersihan etnis, apartheid, dan pendudukan ilegal.

Diskusi Internal Telah Berlangsung Berbulan-bulan

Keputusan yang dibuat pada Oktober 2026 sebenarnya merupakan puncak dari diskusi panjang di dalam Green Party. Pada Februari 2026, Jewish Greens pernah mengeluarkan ajakan kepada anggota partai untuk menolak mosi "Zionisme adalah Rasisme". Mereka saat itu memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat sebagian orang Yahudi merasa tidak diterima dalam partai.

Namun, posisi Jewish Greens kemudian beralih menjadi lebih netral setelah konsultasi internal menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan. Pada Agustus, kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki posisi resmi karena anggotanya terpecah mengenai mosi tersebut.

Survei yang dilakukan menjelang konferensi juga menunjukkan bahwa meskipun mayoritas anggota Jewish Greens tidak mengidentifikasi diri sebagai Zionis, tidak semua anggota anti-Zionis setuju dengan mosi yang menyatakan Zionisme sebagai rasis.

Apa Implikasinya bagi Politik Inggris?

Keputusan ini berpotensi menguatkan karakter Green Party sebagai salah satu partai di Inggris dengan posisi paling tegas terhadap kebijakan Israel. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa menimbulkan tantangan dalam pemilihan umum. Diskusi tentang Israel-Palestina telah menjadi salah satu isu politik yang sangat sensitif di Inggris, terutama pasca perang Gaza dan meningkatnya perhatian terhadap antisemitisme serta sentimen anti-Muslim.

Bagi Green Party, tantangannya adalah untuk menjaga dukungan terhadap hak-hak Palestina sambil memastikan bahwa kebijakan anti-Zionis tidak diartikan sebagai serangan terhadap masyarakat Yahudi. Survei internal Jewish Greens menunjukkan ada kekhawatiran yang cukup besar terkait dampak pemilihan dari keputusan tersebut.

Bukan Berarti Semua Anggota Green Party Sejalan

Penting untuk dicatat bahwa keputusan konferensi tersebut tidak berarti seluruh anggota atau legislator Green Party memiliki pandangan yang seragam. Sebenarnya, hasil pemungutan suara menunjukkan adanya perpecahan yang cukup tajam. Selain empat anggota parlemen yang menentang atau mengkritik mosi, juga terdapat anggota Yahudi di dalam Green Party yang mendukungnya. Jewish Greens sendiri menyatakan bahwa anggotanya memiliki spektrum pandangan yang luas, mulai dari Zionis, non-Zionis hingga anti-Zionis.

Dengan demikian, keputusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kebijakan resmi partai, bukan sebagai bukti bahwa setiap anggota Green Party memiliki pandangan serupa tentang Zionisme.

Kesimpulan

Green Party Inggris telah secara resmi mengadopsi kebijakan yang menyatakan Zionisme sebagai bentuk rasisme setelah mosi tersebut disetujui dalam konferensi tahunan di Brighton dengan suara 1.022 berbanding 813. Partai mendefinisikan Zionisme sebagai proyek politik etnonasionalis dan menekankan dukungan terhadap hak-hak Palestina, BDS, embargo senjata terhadap Israel serta pembentukan satu negara demokratis di seluruh Palestina historis.

Namun, keputusan tersebut menimbulkan perpecahan internal dan kecaman dari berbagai organisasi Yahudi serta pemerintahan Israel. Para pengkritik khawatir kebijakan tersebut dapat berdampak diskriminatif terhadap orang Yahudi yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis, sementara Green Party tetap menegaskan bahwa anti-Zionisme tidak sama dengan antisemitisme dan bahwa partai tetap berkomitmen melawan semua bentuk rasisme.

Dengan disahkannya kebijakan ini, Green Party kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa sikap anti-Zionismenya sejalan dengan komitmen terhadap kesetaraan, hak masyarakat Yahudi, hak rakyat Palestina, dan penolakan terhadap antisemitisme.