Hamas Buka Suara usai Ditemui Menantu Trump Jared Kushner di Mesir

Kairo, 17 Agustus 2026 — Hamas akhirnya buka suara setelah pemimpin barunya, Khalil al-Hayya, bertemu dengan Jared Kushner, menantu sekaligus utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di Mesir. Pertemuan yang berlangsung di Kairo pada Minggu (16/8/2026) menjadi salah satu perkembangan diplomatik paling penting dalam upaya menghidupkan kembali rencana perdamaian Gaza yang didukung Washington.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika implementasi kesepakatan gencatan senjata Gaza masih menghadapi kebuntuan. Hamas menyatakan kesediaannya melanjutkan peta jalan perdamaian, tetapi menegaskan bahwa Israel juga harus memenuhi kewajibannya, termasuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata dan menarik pasukan dari Gaza.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak penarikan pasukan sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti. Perbedaan posisi inilah yang kini menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pelaksanaan rencana perdamaian tersebut.

Hamas Minta Israel Jalankan Kewajibannya

Dalam pernyataan setelah pertemuan, Hamas menyerukan kepada para mediator dan Board of Peace yang dibentuk dalam kerangka rencana Trump agar menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya.

Hamas secara khusus meminta agar mediator memastikan Israel menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata, menjalankan komitmen fase pertama, serta menyetujui peta jalan untuk memasuki fase kedua.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Hamas tidak menutup pintu terhadap rencana yang sedang didorong Amerika Serikat. Namun, kelompok itu tetap mengaitkan implementasi komitmennya dengan langkah nyata dari pihak Israel.

Dengan kata lain, Hamas menginginkan pelaksanaan kesepakatan berlangsung secara timbal balik, bukan dengan Hamas mengambil langkah terlebih dahulu sementara Israel menunda kewajibannya.

Apa yang Dibahas Jared Kushner dan Hamas?

Kushner bertemu langsung dengan Khalil al-Hayya, yang baru ditunjuk sebagai pemimpin keseluruhan Hamas pada Juli 2026. Pertemuan itu merupakan kontak langsung yang jarang terjadi antara pejabat senior pemerintahan Trump dan pimpinan Hamas.

Pembicaraan berfokus pada upaya menjalankan roadmap 15 poin yang didukung Amerika Serikat. Rencana tersebut pada prinsipnya menghubungkan beberapa langkah utama: penghentian perang, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel secara bertahap, pembentukan pemerintahan Palestina teknokratis, masuknya bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza.

Menurut laporan Axios yang mengutip sumber yang mengetahui langsung pembicaraan, Hamas kembali menyatakan komitmennya terhadap proses demiliterisasi Gaza. Namun, kelompok tersebut juga menyampaikan keberatan atas serangan Israel yang masih berlangsung.

Hamas juga disebut menerima kerangka yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh Israel dari Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta dimulainya rekonstruksi.

Hamas Tidak Secara Sederhana Mengatakan "Menyerah Senjata"

Salah satu persoalan paling sensitif dalam perundingan adalah istilah pelucutan senjata. Hamas telah menyatakan kesediaan menyerahkan senjatanya dalam kerangka pemerintahan Palestina teknokratis yang didukung Amerika Serikat. Namun, Hamas menghindari penggunaan istilah "disarmament" dalam komunikasinya dan lebih menekankan mekanisme penyerahan atau penyimpanan senjata di bawah otoritas Palestina yang baru.

Perbedaan istilah ini penting karena Israel menuntut Hamas benar-benar dilucuti sebelum pasukan Israel ditarik. Sementara Hamas menginginkan adanya langkah timbal balik: penarikan pasukan Israel dan penghentian serangan harus menjadi bagian dari proses yang berjalan bersamaan dengan pengaturan mengenai senjata.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan roadmap menjadi sangat kompleks. Netanyahu Tetap Menolak Penarikan Pasukan Sebelum Hamas Dilucuti Setelah bertemu Hamas di Mesir, Kushner melanjutkan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin (17/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi penting karena Netanyahu sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa rencana perdamaian Trump tidak dapat diterima dalam bentuk yang ada. Pemerintah Israel bersikeras bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Reuters melaporkan bahwa Kushner dan utusan Trump lainnya, Nickolay Mladenov, berusaha menjembatani perbedaan tersebut. Rencana Amerika Serikat mengusulkan pelucutan senjata Hamas secara bertahap dan dapat diverifikasi, yang diikuti penarikan pasukan Israel secara bertahap serta pembentukan mekanisme keamanan internasional. Namun, posisi Netanyahu tetap menjadi tantangan besar bagi Washington.

Mengapa Pertemuan Kushner-Hamas Sangat Penting?

Pertemuan di Kairo memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa jalur komunikasi langsung antara pemerintahan Trump dan Hamas masih digunakan untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan Gaza.

Ini juga bukan pertemuan pertama Kushner dengan Hamas. Pada Oktober 2025, Kushner bersama utusan AS Steve Witkoff pernah bertemu delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya. Pembicaraan tersebut ikut berperan dalam tercapainya kesepakatan yang menghasilkan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Pertemuan terbaru menunjukkan bahwa Washington kembali menggunakan jalur tersebut untuk mencoba mendorong implementasi tahap berikutnya. Konteksnya berbeda dengan sebelumnya. Kini fokus utama bukan lagi sekadar menghentikan pertempuran, tetapi menentukan siapa yang mengendalikan Gaza, bagaimana Hamas menyerahkan senjata, kapan Israel menarik pasukan, bagaimana bantuan kemanusiaan diperluas, dan siapa yang akan menjalankan pemerintahan Gaza setelah perang.

Mesir, Qatar, dan Turki Jadi Mediator Utama

Diplomasi di Kairo tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Hamas. Mesir, Qatar, dan Turki juga memainkan peran sebagai mediator regional.

Para utusan Trump bertemu dengan mediator dari negara-negara tersebut untuk membahas implementasi rencana perdamaian Gaza. Pertemuan berlangsung ketika serangan Israel di Gaza masih terjadi, sehingga tekanan terhadap proses diplomasi semakin besar.

Mesir memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Gaza dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu mediator utama antara Israel dan Hamas.

Qatar juga memiliki pengalaman panjang dalam menjembatani komunikasi antara Hamas dan pemerintah Amerika Serikat maupun Israel. Sementara Turki berusaha memainkan peran diplomatik yang lebih besar dalam penyelesaian konflik.

Situasi di Gaza Masih Menjadi Hambatan

Upaya diplomasi berlangsung ketika kondisi di Gaza belum sepenuhnya tenang. Menurut laporan Reuters, sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, serangan Israel masih berlanjut dan lebih dari 1.250 warga Palestina dilaporkan tewas dalam periode tersebut. Empat tentara Israel juga tewas akibat serangan kelompok bersenjata di Gaza dalam periode yang sama.

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Hamas meminta mediator dan Board of Peace memastikan Israel menjalankan kewajibannya sebelum proses berikutnya dilanjutkan.

Bagi Hamas, penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel merupakan bagian penting dari urutan implementasi kesepakatan. Sementara bagi Israel, ancaman dari Hamas tetap menjadi alasan utama untuk mempertahankan kehadiran militernya sampai proses pelucutan senjata selesai.

Sekitar 60 Persen Gaza Masih Dikuasai Pasukan Israel

Persoalan penarikan pasukan menjadi semakin sensitif karena pasukan Israel masih menguasai wilayah yang luas di Gaza.

Associated Press melaporkan bahwa pasukan Israel masih mengendalikan sekitar 60 persen wilayah Gaza, sementara sekitar dua juta warga Palestina menghadapi kondisi kehidupan yang sangat berat setelah perang yang menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Karena itu, tuntutan Hamas agar Israel mundur dan tuntutan Israel agar Hamas terlebih dahulu menyerahkan senjata menjadi dua persoalan yang saling bertabrakan. Jika salah satu pihak bergerak tanpa kepastian bahwa pihak lainnya akan memenuhi komitmennya, proses perdamaian berisiko kembali terhenti.

Ada Rencana Pemerintahan Palestina Teknoratis

Salah satu unsur penting dalam roadmap Trump adalah pembentukan pemerintahan Palestina teknokratis untuk mengelola Gaza.

Dalam skema tersebut, Hamas tidak diharapkan memiliki peran dalam pemerintahan sipil Gaza. Pengelolaan wilayah akan dialihkan kepada komite Palestina yang terdiri dari teknokrat, sementara proses keamanan dan stabilisasi melibatkan mekanisme internasional.

Rencana itu juga dikaitkan dengan rekonstruksi Gaza dan pembangunan kembali berbagai fasilitas yang rusak akibat perang. Bagi Amerika Serikat, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transisi politik dan keamanan yang memungkinkan Gaza keluar dari siklus perang.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari banyak pihak sekaligus—termasuk Hamas, Israel, negara-negara Arab, pemerintah Palestina, Amerika Serikat, dan pihak internasional yang akan terlibat dalam proses stabilisasi.

Tantangan Terbesar: Urutan Pelaksanaan

Perselisihan saat ini pada dasarnya berkaitan dengan siapa yang harus bergerak lebih dulu. Israel menginginkan Hamas dilucuti terlebih dahulu. Setelah itu, Israel baru bersedia melakukan penarikan.

Hamas justru menuntut Israel menghentikan serangan dan mulai menarik pasukan sebagai bagian dari proses timbal balik sebelum seluruh mekanisme pelucutan senjata diterapkan. Reuters melaporkan bahwa Hamas telah menyatakan kesediaannya terhadap rencana tersebut dengan catatan implementasinya bergantung pada Israel terlebih dahulu memenuhi komitmen yang telah disepakati. Kebuntuan inilah yang ingin dipecahkan oleh Kushner melalui pertemuan dengan kedua pihak.

Pertemuan Kushner dengan Netanyahu Menjadi Tahap Berikutnya

Setelah pertemuan dengan Hamas di Mesir, Kushner bertemu Netanyahu di Yerusalem. Langkah ini memperlihatkan strategi diplomatik Washington untuk mendengarkan dan menekan kedua pihak secara langsung.

Kushner didampingi Nickolay Mladenov, utusan Trump untuk Gaza, dalam pembicaraan dengan Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga terlibat dalam rangkaian pembahasan terkait Board of Peace.

Hasil pembicaraan tersebut akan sangat menentukan apakah roadmap 15 poin dapat bergerak dari tahap kesepakatan prinsip menuju implementasi nyata.

Masa Depan Gencatan Senjata Masih Belum Pasti

Meskipun Hamas telah menunjukkan kesediaan untuk melanjutkan roadmap, proses tersebut belum dapat disebut sebagai kesepakatan final yang sudah berjalan sepenuhnya.

Israel masih menolak sejumlah unsur penting dari rencana tersebut, terutama terkait penarikan pasukan sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti. Netanyahu juga menghadapi tekanan politik dalam negeri menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan pada Oktober.

Sementara itu, negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bersama sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan terhadap upaya menghidupkan kembali proses perdamaian dan mengkritik penolakan Israel terhadap roadmap tersebut.

Apa Dampaknya bagi Gaza?

Jika roadmap berhasil dijalankan, tahap berikutnya berpotensi membuka jalan bagi gencatan senjata yang lebih permanen, penarikan pasukan Israel, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembentukan pemerintahan sipil Palestina, dan rekonstruksi Gaza.

Namun, jika Israel dan Hamas gagal mencapai kesepakatan mengenai urutan pelaksanaan, proses tersebut berisiko kembali macet.

Kunci keberhasilannya terletak pada adanya mekanisme verifikasi yang dapat memastikan setiap pihak menjalankan komitmennya secara bertahap. Amerika Serikat dan Board of Peace berusaha memainkan peran sebagai pengawas sekaligus mediator dalam proses tersebut.