Prabowo Beber Penghematan Biaya Overhead BUMN Tembus Rp50 Triliun

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menghemat biaya rutin atau overhead cost hingga sekitar Rp50 triliun setelah melakukan penutupan, penggabungan (merger), dan konsolidasi terhadap 250 badan usaha milik negara (BUMN). Langkah perampingan tersebut dijalankan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Prabowo menyampaikan capaian itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Juli 2026. Menurut dia, pengurangan jumlah BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi struktur perusahaan negara agar lebih sederhana, efisien, dan tidak terbebani biaya operasional yang tidak produktif.

250 BUMN Dipangkas, Hemat Rp50 Triliun

Prabowo menjelaskan, ketika mulai menjabat, pemerintah menerima laporan bahwa terdapat sekitar 1.077 BUMN. Dalam praktiknya, struktur perusahaan negara dinilai terlalu berlapis karena terdapat induk usaha, anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga entitas turunan lainnya.

Dalam 18 bulan pertama pemerintahan Prabowo, Danantara telah melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap 250 entitas. Presiden menyebut langkah tersebut telah menghasilkan penghematan biaya rutin sekitar Rp50 triliun.

Komponen penghematan yang disebut Prabowo antara lain:

gaji direksi;
gaji komisaris;
biaya sewa gedung;
biaya listrik;
biaya transportasi;
biaya rapat kerja; dan
berbagai pengeluaran rutin lainnya.

Dengan demikian, angka Rp50 triliun yang disampaikan pemerintah terutama berkaitan dengan pengurangan biaya overhead akibat penyederhanaan struktur perusahaan, bukan berarti Rp50 triliun tersebut merupakan tambahan penerimaan negara.

Target BUMN Dipangkas Menjadi Maksimal 350

Pemerintah belum berhenti pada 250 BUMN yang telah dikonsolidasikan. Prabowo mengatakan Danantara menargetkan jumlah perusahaan negara dapat ditekan dari sekitar 1.077 menjadi maksimal 350 BUMN pada akhir 2026. Artinya, masih terdapat ratusan entitas yang akan ditutup, digabungkan, atau dikonsolidasikan.

Jika target tersebut terealisasi, Prabowo memperkirakan efisiensi biaya dapat meningkat secara signifikan.

Presiden memperkirakan penghematan hingga akhir 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Namun, angka tersebut masih merupakan proyeksi dan bukan realisasi penghematan yang telah tercatat.

Mengapa Pemerintah Merampingkan BUMN?

Perampingan dilakukan karena pemerintah menilai struktur BUMN selama ini terlalu kompleks dan memiliki potensi duplikasi fungsi.

Ekonom Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai streamlining BUMN dapat membantu mengurangi duplikasi dan mengembalikan perusahaan negara kepada bisnis inti masing-masing. Menurutnya, konsolidasi juga berpotensi menekan biaya operasional dan belanja modal.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, sebelumnya menjelaskan bahwa struktur berlapis dari induk, anak, hingga cucu perusahaan dapat menciptakan tambahan biaya administrasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan tanpa selalu meningkatkan produktivitas.

Dengan konsolidasi, pemerintah berharap fungsi-fungsi yang sebelumnya berjalan secara terpisah dapat disatukan sehingga biaya administrasi dan operasional menjadi lebih efisien.

Bukan Sekadar Mengurangi Jumlah Perusahaan

Meski pengurangan jumlah BUMN dapat menghasilkan efisiensi, keberhasilan reformasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya perusahaan yang ditutup atau digabung.

Toto Pranoto mengingatkan pentingnya proses post-merger integration (PMI) setelah konsolidasi. Tahapan ini mencakup standardisasi fungsi operasional, penyatuan budaya perusahaan, serta penataan struktur organisasi. Jika integrasi berlangsung lambat atau menghadapi banyak hambatan, manfaat konsolidasi terhadap penciptaan nilai (value creation) dapat tertunda.

Hal ini menjadi penting karena penggabungan perusahaan secara administratif belum otomatis membuat perusahaan hasil merger menjadi lebih produktif. Pemerintah tetap perlu memastikan perusahaan hasil konsolidasi memiliki strategi bisnis yang jelas, tata kelola yang kuat, serta mampu menghasilkan keuntungan dan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK

Salah satu persoalan yang muncul dalam proses perampingan BUMN adalah nasib pegawai perusahaan yang ditutup atau digabung.

Pemerintah sebelumnya memastikan konsolidasi BUMN tidak diarahkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai dari perusahaan yang dikonsolidasikan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

Kepastian serupa juga disampaikan Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal setelah bertemu Dony Oskaria pada awal Juli 2026. Meski tidak ada PHK yang direncanakan, pengelolaan sumber daya manusia tetap perlu disesuaikan dengan struktur perusahaan baru.

Dengan demikian, sasaran utama efisiensi bukan memangkas tenaga kerja, melainkan menghilangkan struktur perusahaan dan biaya administrasi yang dinilai tidak lagi diperlukan.

Danantara Menjadi Motor Konsolidasi BUMN

Program perampingan tersebut menjadi salah satu agenda utama Danantara. Lembaga ini didorong untuk mengonsolidasikan aset dan perusahaan negara agar pengelolaannya lebih terintegrasi.

Prabowo menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang bertujuan mengonsolidasikan kekayaan dan aset negara sehingga dapat dikelola secara lebih terstruktur dan produktif. Pemerintah berharap konsolidasi tersebut tidak hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sejumlah langkah konsolidasi telah dilakukan pada sektor-sektor tertentu. Salah satunya adalah penggabungan empat perusahaan manajemen aset BUMN ke dalam satu entitas di bawah Mandiri Manajemen Investasi. Pemerintah juga mendorong konsolidasi bisnis hotel BUMN ke dalam ekosistem InJourney untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pariwisata.

Efisiensi Harus Diikuti Penciptaan Nilai

Besarnya angka Rp50 triliun tentu menjadi perhatian karena menunjukkan skala biaya yang menurut pemerintah dapat dihilangkan melalui restrukturisasi.

Namun, penghematan overhead bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan hasil konsolidasi mampu meningkatkan pendapatan, profitabilitas, produktivitas, dan kontribusi kepada negara.

Ekonom UI Toto Pranoto menekankan bahwa keberhasilan streamlining harus dilihat dari kemampuan menciptakan value creation, bukan hanya efisiensi jangka pendek. Perusahaan yang telah digabung harus mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan ketika masih berdiri sebagai entitas terpisah.

Artinya, penghematan biaya Rp50 triliun baru merupakan salah satu indikator awal. Pemerintah masih perlu membuktikan bahwa efisiensi tersebut benar-benar berujung pada peningkatan kinerja BUMN dan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Berapa Besar Dampaknya bagi Keuangan Negara?

Perlu dicatat, pernyataan mengenai penghematan Rp50 triliun berasal dari laporan yang diterima Presiden Prabowo mengenai biaya rutin yang dapat diselamatkan setelah 250 BUMN ditutup, digabungkan, atau dikonsolidasikan. Angka tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan tambahan penerimaan negara atau uang tunai yang otomatis masuk ke APBN.

Secara sederhana, penghematan overhead berarti pemerintah dan perusahaan negara tidak lagi harus menanggung sejumlah biaya yang sebelumnya muncul karena keberadaan entitas yang terpisah. Dampak fiskal akhirnya akan bergantung pada bagaimana penghematan tersebut direalisasikan dan dikelola.

Karena itu, transparansi mengenai metode penghitungan Rp50 triliun menjadi penting. Konsolidasi laporan keuangan seluruh BUMN juga menjadi bagian dari pekerjaan Danantara. Pada Mei 2026, Dony Oskaria menyatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi dan pembersihan laporan keuangan BUMN sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan tata kelola.

Target Selanjutnya: Efisiensi Lebih Besar

Dengan 250 BUMN telah dikonsolidasikan dan target akhir 2026 ditetapkan maksimal 350 entitas, agenda reformasi BUMN masih akan berlanjut.

Jika pemerintah mampu menyelesaikan konsolidasi tanpa mengganggu operasional perusahaan, menjaga kepentingan pegawai, serta meningkatkan produktivitas, maka penghematan dapat menjadi lebih besar. Prabowo sendiri memperkirakan efisiensi bisa mendekati Rp70 triliun-Rp80 triliun pada akhir tahun.

Namun, target tersebut masih harus diuji melalui implementasi di lapangan. Integrasi organisasi, penyatuan sistem, penataan aset, penyelesaian kewajiban perusahaan, serta penguatan tata kelola menjadi pekerjaan lanjutan yang menentukan apakah penghematan benar-benar dapat diwujudkan