Masyarakat Rela Bayar SIM Palsu Rp550 Ribu, DPR Minta Benahi Sistem

Jakarta – Terbongkarnya sindikat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Riau kembali menyoroti persoalan penerbitan SIM di Indonesia. Ironisnya, masyarakat disebut bersedia membayar hingga Rp550 ribu untuk mendapatkan SIM C palsu, meski biaya resmi penerbitan SIM C baru hanya Rp100 ribu. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri tidak hanya memberantas jaringan pemalsu SIM, tetapi juga mengevaluasi sistem penerbitan dan ujian SIM. Menurutnya, kesediaan sebagian masyarakat membayar lebih mahal untuk dokumen ilegal perlu dilihat sebagai sinyal adanya persoalan dalam proses mendapatkan SIM resmi.

Sindikat SIM Palsu di Riau Terbongkar

Kasus tersebut terungkap setelah Polres Siak, Riau, menyelidiki dugaan peredaran SIM palsu. Polisi kemudian mengungkap jaringan yang beroperasi lintas wilayah Siak dan Pekanbaru. Polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, sementara seorang tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan tersebut diperkirakan telah memproduksi dan mengedarkan sekitar 500 SIM palsu di sejumlah wilayah Provinsi Riau.

Sindikat tersebut disebut telah beroperasi sejak Juni 2026. Mereka memiliki pembagian tugas, mulai dari mencari pemesan, menyediakan kartu SIM bekas, mengedit data, mencetak dokumen, hingga mengantarkan SIM kepada pelanggan.

Harga SIM Palsu Mulai Rp550 Ribu

Tarif yang ditawarkan sindikat berbeda berdasarkan jenis SIM. Polisi mencatat tarifnya sebagai berikut:

SIM C: Rp550 ribu
SIM A: Rp750 ribu
SIM B1: Rp1,2 juta
SIM B1 Umum: Rp1,5 juta
SIM B2 Umum: Rp1,7 juta

Penawaran dilakukan melalui WhatsApp, Facebook Marketplace, maupun perantara. Calon pelanggan cukup menyerahkan foto diri dan KTP kepada pelaku untuk kemudian dibuatkan dokumen yang menyerupai SIM resmi. Modus tersebut memanfaatkan teknologi digital. Data identitas dan foto diedit menggunakan telepon seluler, kemudian pelaku membuat kode batang atau barcode yang dibuat menyerupai fitur pada SIM resmi.

Hasil edit kemudian dicetak menggunakan printer warna pada stiker bening. Stiker tersebut ditempelkan pada kartu atau blangko SIM bekas yang identitas pemilik sebelumnya telah dihapus. Polisi juga menemukan dugaan bahwa sebagian kartu SIM bekas tersebut diperoleh melalui tindak pencurian.

Biaya SIM Resmi Jauh Lebih Murah

Sorotan semakin kuat karena tarif SIM palsu justru lebih mahal dibandingkan tarif resmi penerbitan SIM. Mengacu pada ketentuan PNBP Polri dalam PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif penerbitan SIM baru adalah:

Tarif tersebut merupakan biaya PNBP penerbitan SIM dan belum mencakup biaya pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi yang menjadi bagian dari proses pengurusan SIM. Dengan demikian, tarif Rp550 ribu untuk SIM C palsu berarti sekitar 5,5 kali tarif PNBP penerbitan SIM C baru. Meski demikian, perbandingan tersebut tidak berarti biaya keseluruhan proses SIM resmi hanya Rp100 ribu karena terdapat komponen pemeriksaan lain.

DPR Pertanyakan Mengapa Masyarakat Memilih Jalur Ilegal

Ahmad Sahroni menilai fakta bahwa ada masyarakat yang tetap membeli SIM palsu meskipun harganya lebih mahal perlu menjadi bahan evaluasi. Ia mempertanyakan apakah sebagian pemohon menganggap proses mendapatkan SIM resmi terlalu sulit atau terdapat praktik pungutan liar yang mendorong masyarakat mencari jalan pintas. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Sahroni yang disampaikan setelah pengungkapan kasus SIM palsu di Riau.

Menurut Sahroni, pemberantasan sindikat tetap diperlukan, tetapi akar persoalan dalam sistem penerbitan SIM juga perlu diperbaiki. Ia mendorong Korlantas Polri mengevaluasi sistem dan metode ujian SIM sehingga tetap mampu memastikan kompetensi pengendara, tetapi juga relevan dengan kondisi lalu lintas saat ini. Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan SIM.

Evaluasi Ujian SIM Diminta Tetap Menjaga Kompetensi

Salah satu aspek yang disoroti DPR adalah metode ujian praktik. Sahroni sebelumnya pernah mendorong perubahan metode ujian praktik SIM sepeda motor, termasuk terkait pola ujian angka delapan. Dalam pandangannya, perubahan metode ujian tidak boleh menghilangkan fungsi utama SIM sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan.

Artinya, apabila sistem penerbitan SIM dievaluasi, aspek keselamatan dan kemampuan berkendara tetap menjadi bagian penting. SIM bukan sekadar kartu administratif, melainkan dokumen yang berkaitan dengan kelayakan seseorang mengemudikan kendaraan di jalan raya.

Polisi Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur SIM Jalur Cepat

Polda Riau mengingatkan masyarakat agar mengurus SIM melalui prosedur resmi kepolisian. Selain memastikan dokumen yang diperoleh sah, proses resmi juga dimaksudkan untuk memastikan pemohon memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi berkendara.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial. Tawaran yang menjanjikan SIM tanpa mengikuti proses ujian atau dengan waktu pengerjaan sangat singkat berisiko berujung pada dokumen palsu. Selain kehilangan uang, pemesan juga berpotensi menghadapi persoalan hukum apabila menggunakan atau terlibat dalam peredaran dokumen palsu.

Delapan Tersangka Terancam Hukuman Penjara

Dalam kasus di Siak, para tersangka dijerat menggunakan Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat. Polisi menyebut para tersangka dapat menghadapi ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Penyidikan masih dikembangkan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperluas wilayah peredaran SIM palsu tersebut.

Pembenahan Sistem dan Penindakan Perlu Berjalan Bersamaan

Kasus sekitar 500 SIM palsu yang ditemukan di Riau menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dapat memanfaatkan media sosial, teknologi pengeditan digital, serta kartu SIM bekas untuk membuat produk yang tampak menyerupai dokumen resmi. Di sisi lain, sorotan DPR menunjukkan adanya pertanyaan yang lebih luas mengenai mengapa pasar untuk SIM palsu tetap muncul meski harganya lebih mahal daripada biaya penerbitan resmi.

Karena itu, selain penindakan terhadap sindikat, evaluasi pelayanan penerbitan SIM, transparansi biaya, pengawasan terhadap pungutan liar, serta metode ujian menjadi sejumlah aspek yang kini mendapat perhatian. Bagi masyarakat, pilihan paling aman tetap mengurus SIM melalui jalur resmi dan memastikan seluruh tahapan, biaya, serta persyaratan diperoleh dari kanal kepolisian yang sah. Sementara bagi aparat, pengungkapan jaringan pemalsu dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penerbitan SIM agar semakin sulit dipalsukan sekaligus mudah diakses masyarakat secara legal.