Daftar Rangkaian Stimulus Rp31 Triliun yang Disiapkan oleh Pemerintah

Pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan dan stimulus ekonomi dengan total anggaran sementara sekitar Rp31 triliun. Program ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, memperluas peluang kerja, serta mendukung dunia usaha pada kuartal IV 2026 dan memasuki tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran ini masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, angka Rp31 triliun merupakan estimasi sementara untuk berbagai program yang disiapkan atau dilanjutkan oleh pemerintah.

Lalu, apa saja rangkaian stimulus yang disiapkan?

1. Bantuan Beras Seberat 10 Kilogram

Salah satu program utama terdiri dari bantuan pangan berupa beras sejumlah 10 kilogram per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan ini ditujukan untuk 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Anggaran untuk program bantuan beras ini diperkirakan mencapai Rp17,5 triliun. Penyalurannya bertujuan untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

2. Bantuan Subsidi Gaji Rp900 Ribu

Pemerintah juga melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja. BSU diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900 ribu. Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja, dengan kebutuhan anggaran mendekati Rp12 triliun. BSU diharapkan dapat membantu mempertahankan daya beli pekerja sekaligus mendukung konsumsi rumah tangga pada akhir 2026.

3. Pembukaan Rekening Bank untuk Warga Berusia di Atas 17 Tahun

Program selanjutnya adalah pembukaan rekening bank bagi masyarakat berusia lebih dari 17 tahun, dengan prioritas awal pada kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Pemerintah masih melakukan pencocokan data antar kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima manfaat serta memastikan penyaluran program tepat sasaran. Besaran anggaran untuk program ini masih dalam proses finalisasi. Pembukaan rekening tersebut diharapkan juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan resmi.

4. Program Magang untuk 150 Ribu Peserta

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan kelanjutan program magang yang ditargetkan untuk menjangkau sekitar 150 ribu peserta. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas pengalaman kerja, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan akses ke dunia kerja.

5. Pelatihan Vokasi untuk 300 Ribu Orang

Selain program magang, pemerintah juga mempersiapkan pelatihan vokasi bagi sekitar 300 ribu orang. Program pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu bagian dari strategi memperkuat produktivitas dan daya saing tenaga kerja menghadapi 2027.

6. Perluasan Insentif PPh Pasal 21

Pemerintah juga menyusun perluasan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Program ini akan diperluas ke seluruh sektor dan diperkirakan mencakup sebanyak 7,5 juta pekerja. Pemerintah juga berdiskusi mengenai kemungkinan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan. Insentif perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan pekerja sehingga turut mendukung konsumsi rumah tangga.

7. Stimulus Sektor Perumahan

Paket kebijakan pemerintah juga meliputi sektor perumahan. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Untuk rumah seharga hingga Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP setara atas bagian harga sampai Rp2 miliar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas sektor properti serta memberi insentif bagi masyarakat yang ingin membeli rumah.

8. Tambahan KPR Bersubsidi

Pemerintah juga menyediakan tambahan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta. Program ini menawarkan fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah senilai hingga Rp500 juta. Sebelumnya, skema ini hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan penghasilan tidak tetap. Ke depan, pemerintah menyasar juga kepada masyarakat berpenghasilan tetap.

9. Perlindungan bagi Pekerja Non-Penerima Upah

Pemerintah juga merencanakan untuk melanjutkan kebijakan perlindungan bagi pekerja non-penerima upah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Besaran diskon iuran yang diberikan pada 2026 akan berlanjut pada 2027. Selain itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan tahapan penghasilan pekerja.

10. Stimulus untuk Sektor Perhiasan

Pemerintah juga mengembangkan kebijakan untuk mendukung sektor perhiasan. Salah satunya melalui penyusunan standar baru agar pelaku industri dapat memanfaatkan fasilitas PPN untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen. Saat ini, ketentuan yang berlaku menggunakan kadar 99,99 persen. Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan itu agar fasilitas perpajakan bisa dimanfaatkan lebih luas oleh industri terkait.

Rp31 Triliun Bukan Sekedar untuk Satu Program

Perlu dicermati, total Rp31 triliun bukan merupakan dana untuk satu jenis bantuan tertentu. Angka tersebut adalah estimasi kebutuhan untuk keseluruhan program perlindungan masyarakat dan rangsangan ekonomi yang direncanakan hingga akhir 2026 serta sebagian kebijakan yang akan berlanjut hingga 2027. Dari berbagai program yang sudah memiliki anggaran, bantuan beras diperkirakan memerlukan sekitar Rp17,5 triliun, sedangkan BSU diproyeksikan membutuhkan hampir Rp12 triliun. Jika kedua program tersebut digabungkan, totalnya mencapai sekitar Rp29,5 triliun.

Sementara itu, anggaran untuk program lainnya masih dalam tahap penyisiran dan finalisasi oleh pemerintah.

Tujuan Stimulus Rp31 Triliun

Pemerintah menyatakan bahwa deretan kebijakan tersebut memiliki beberapa tujuan utama, antara lain menjaga daya beli masyarakat, memperluas peluang kerja, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, serta mempertahankan keberlanjutan dunia usaha. Paket ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong produktivitas di sektor riil.

Dengan adanya bantuan pangan dan subsidi upah, pemerintah berusaha mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga. Sementara program magang, pelatihan vokasi, insentif pajak, perumahan, dan dukungan sektor industri ditujukan untuk memberikan rangsangan pada aktivitas ekonomi.

Daftar Ringkas Paket Stimulus Pemerintah

Berikut beberapa program yang termasuk dalam kebijakan pemerintah:

Bantuan beras: 10 kg per bulan selama Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta KPM.
BSU: Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja.
Pembukaan rekening: ditujukan bagi warga yang berusia di atas 17 tahun, terutama kelompok desil 1-4.
Program magang: sekitar 150 ribu peserta.
Pelatihan vokasi: sekitar 300 ribu orang.
PPh Pasal 21 DTP: diperluas bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
PPN DTP perumahan: fasilitas untuk pembelian rumah sesuai ketentuan pemerintah.
KPR bersubsidi: bunga 6 persen untuk rumah hingga Rp500 juta bagi kelompok sasaran tertentu.
JKK dan JKM: kelanjutan perlindungan bagi pekerja yang bukan penerima upah.
Stimulus industri perhiasan: penyesuaian standar fasilitas PPN untuk logam mulia.

Masih Menunggu Finalisasi Pemerintah

Meskipun pemerintah telah menguraikan garis besar program, sejumlah rincian teknis dan kebutuhan anggaran masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah masih melakukan pencocokan anggaran dan verifikasi data penerima untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Oleh karena itu, rincian penerima, mekanisme penyaluran, serta jumlah anggaran beberapa program mungkin akan mengalami penyesuaian sebelum peraturan pelaksana diterbitkan.

Secara keseluruhan, paket sekitar Rp31 triliun ini menjadi salah satu alat pemerintah untuk menjaga momentum ekonomi pada akhir 2026 sekaligus menyiapkan landasan pertumbuhan menuju 2027. Fokusnya tidak hanya pada bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, perumahan, perpajakan, dan dukungan terhadap dunia usaha.