Hercules dan Menteri Ara dalam Soal Sengketa Lahan Tanah Abang, DPR Berkomentar

Jakarta – Ketegangan antara Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang lebih dikenal dengan nama Ara, mengenai konflik lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menarik perhatian publik. Perselisihan ini muncul setelah rencana pemerintah untuk memanfaatkan lahan seluas 4,3 hektare guna pembangunan rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.

Hercules kukuh berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan milik pewaris almarhum Iljas Gelar Radjo, yaitu Sulaeman Efendi. Di sisi lain, Maruarar Sirait menegaskan bahwa berdasarkan data pemerintah, lahan yang dipermasalahkan adalah aset negara yang tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Di tengah perbedaan klaim ini, DPR juga mendapatkan perhatian karena penyelesaian sengketa berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan rencana penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Awal Mula Konflik antara Hercules dan Menteri Ara

Konflik ini muncul setelah Hercules mengungkapkan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk memanfaatkan lahan di Tanah Abang. Dia menyatakan telah mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan area yang kini menjadi objek sengketa. Di dalam pernyataannya yang beredar melalui media sosial GRIB Jaya, Hercules meragukan langkah pemerintah yang menyebut lahan itu sebagai aset negara. Ia merasa dirugikan karena menganggap tanah tersebut memiliki dasar kepemilikan yang sah.

Hercules juga berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memastikan status kepemilikan tanah terlebih dahulu sebelum menetapkannya sebagai lokasi pembangunan rusun. Sementara itu, Maruarar mengonfirmasi bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PT KAI, serta Badan Pengaturan BUMN.

Menurut Ara, hasil koordinasi ini menunjukkan bahwa lahan di Tanah Abang adalah aset negara. Pemerintah pun berencana memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan hunian bagi penduduk yang tinggal di sekitar bantaran rel.

Hercules Meminta Pemindahan Lokasi Pembangunan Rusun

Perselisihan pandangan antara Hercules dan Menteri Ara berlanjut. Hercules kemudian meminta agar pemerintah mempertimbangkan lokasi lain untuk pembangunan rumah susun. Dia menekankan bahwa dirinya tidak menolak program penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Namun, menurut Hercules, pembangunan tersebut seharusnya tidak dilakukan di atas tanah yang masih dipersengketakan.

Hercules menyarankan pemerintah untuk mencari lahan negara lain yang belum dimanfaatkan di daerah Jakarta. Dengan cara ini, program pembangunan rusun tetap dapat berjalan tanpa menciptakan masalah baru terkait kepemilikan tanah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inti keberatan Hercules bukan hanya pada rencana pembangunan hunian, melainkan juga pada status hukum lahan yang akan digunakan. Meski begitu, klaim mengenai kepemilikan tanah itu masih perlu diuji berdasarkan dokumen pertanahan dan proses hukum yang berlaku. Pengakuan bahwa seseorang telah mengeluarkan biaya untuk mengosongkan atau membebaskan lahan tidak otomatis membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Pemerintah Sebut Lahan Tanah Abang sebagai Aset PT KAI

Kementerian PKP menyatakan bahwa lahan seluas sekitar 4,3 hektare itu tercatat sebagai aset negara yang dikelola oleh PT KAI. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, sebelumnya menyampaikan bahwa data pertanahan kementerian mencatat bidang tanah itu sebagai kepunyaan PT KAI dengan dasar Hak Pengelolaan (HPL).

Pemerintah merujuk pada dokumen pertanahan yang menjadi dasar pencatatan aset tersebut. Sementara itu, kubu Hercules melalui tim advokasi GRIB Jaya mempermasalahkan dasar administrasi yang digunakan untuk mengklaim lahan itu sebagai aset PT KAI.

Perbedaan penafsiran terhadap dokumentasi dan riwayat tanah inilah yang membuat masalah ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui pernyataan dari masing-masing pihak. Pemeriksaan terhadap sejarah hak, batas tanah, dokumen penguasaan, serta keabsahan penerbitan hak menjadi penting untuk menentukan siapa yang memiliki dasar hukum paling kuat.

DPR Meminta BPN untuk Menjalin Mediasi antara Hercules dan Menteri Ara

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjadi mediator dalam perselisihan tanah antara Hercules dan Maruarar Sirait. Menurutnya, perbedaan klaim hak milik harus diatasi melalui prosedur yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ahmad Irawan menilai BPN memiliki otoritas dan data krusial untuk menerangkan sejarah kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat meminta klarifikasi mengenai dokumen yang menjadi dasar klaim mereka masing-masing.

Salah satu dokumen penting yang perlu diteliti adalah warkah, yaitu kumpulan dokumen yang menjadi acuan dalam penerbitan sertifikat atau pencatatan hak tanah. Proses pengecekan dokumen ini diperlukan untuk menelusuri asal mula kepemilikan dan prosedur administrasi pertanahan.

Irawan menyatakan bahwa jika tanah tersebut terbukti milik negara, status kepemilikannya juga perlu diselidiki melalui pencatatan aset oleh pihak berwenang, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan jika dianggap relevan. Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR tidak menangani konflik individual seperti kasus ini secara langsung. Peran DPR lebih berfokus pada supervisi kebijakan pertanahan secara umum, sementara resolusi sengketa konkret merupakan tanggung jawab instansi terkait atau pengadilan.

Dengan demikian, DPR mendorong agar permasalahan tersebut tidak sekadar menjadi perdebatan terbuka antara kedua pihak, tetapi diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen dan prosedur hukum yang jelas dan terstruktur.

Sengketa Tanah 4,3 Hektare Masuk ke Jalur Hukum

Persoalan lahan di Tanah Abang ini juga telah dibawa ke meja pengadilan. Pihak ahli waris Sulaeman Efendi, didukung oleh Hercules dan tim advokasi GRIB Jaya, menggugat beberapa pihak terkait hak kepemilikan tanah. Kasus ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 April 2026 dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Gugatan ini berhubungan dengan klaim atas kepemilikan tanah yang diperdebatkan oleh ahli waris dan PT KAI.

Pihak GRIB Jaya menyatakan bahwa klaim ahli waris didasarkan pada dokumen pertanahan kuno yang berasal dari era pemerintahan kolonial Belanda dan dinyatakan telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.

Sementara itu, pihak pemerintah merujuk pada pencatatan Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi dasar klaim PT KAI atas tanah tersebut. Perbedaan dokumen dan sejarah tanah ini menjadi salah satu isu utama yang perlu diselidiki. Penentuan status hukum tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan penguasaan fisik atau pengakuan dari salah satu pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan keabsahan dokumen serta keputusan dari lembaga berwenang.

Selama proses sengketa, rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah susun menghadapi berbagai tantangan. Kepastian hukum akan menjadi sangat penting agar pembangunan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rencana Pembangunan Rumah Susun untuk Warga yang Tinggal di Bantaran Rel

Di balik sengketa ini, pemerintah memiliki rencana untuk membangun rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan bantaran rel kereta api. Program ini ditujukan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus mendukung pengelolaan kawasan perkotaan. Lokasi Tanah Abang dianggap strategis karena terletak di tengah Jakarta yang memiliki akses transportasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang terjangkau. Namun, pelaksanaan program ini memerlukan kepastian mengenai status tanah. Jika lahan yang direncanakan masih menjadi objek sengketa, pemerintah perlu memastikan langkah yang diambil tidak mengabaikan hak pihak lain serta proses hukum yang sedang berlangsung.

Usulan Hercules untuk mencari alternatif lokasi juga bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan, asalkan sesuai dengan kebutuhan program dan hasil evaluasi pemerintah. Meski demikian, keputusan mengenai lokasi pembangunan harus tetap memperhitungkan status aset, kelayakan lahan, serta kepentingan masyarakat yang akan menghuni.

Mengapa Kepastian Status Tanah Sangat Penting?

Perselisihan antara Hercules dan Menteri Ara menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam administrasi pertanahan, terutama ketika tanah yang dipermasalahkan akan digunakan untuk proyek kepentingan publik.

Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kasus ini:

Pengecekan dokumen kepemilikan. BPN perlu menelusuri asal-usul tanah dan dasar penerbitan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.
Mediasi antar pihak. Dialog yang difasilitasi oleh instansi berwenang dapat membantu menjernihkan perbedaan klaim dan membuka jalan untuk resolusi.
Penghormatan terhadap proses hukum. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, pengadilan menjadi jalur untuk mendapatkan kepastian berdasarkan bukti yang diajukan.
Perlindungan terhadap kepentingan publik. Rencana pembangunan rumah susun tetap harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan hunian tanpa mengesampingkan kepastian hukum atas tanah yang digunakan.

Penyelesaian yang transparan juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pertanahan. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan aset negara dapat dilaksanakan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Perseteruan Hercules dan Menteri PKP Maruarar Sirait mengenai lahan seluas 4,3 hektare di Tanah Abang bukan sekadar perdebatan, melainkan konflik mengenai dasar kepemilikan tanah yang berdampak pada rencana pembangunan rumah susun untuk masyarakat.

DPR melalui Anggota Komisi II Ahmad Irawan meminta BPN untuk memediasi kedua pihak dan memberikan kejelasan mengenai sejarah kepemilikan tanah tersebut. Sementara itu, gugatan ahli waris terhadap beberapa pihak telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kunci penyelesaian sengketa ini adalah kepastian hukum yang berdasarkan dokumen pertanahan dan prosedur yang berlaku. Sampai ada hasil penyelesaian yang mengikat, klaim masing-masing pihak perlu dipahami sebagai posisi yang masih dalam perdebatan, bukan sebagai penetapan akhir kepemilikan tanah.