Mampukah Irak Mengatur Keamanan Setelah Kepergian Pasukan AS?

Baghdad – Irak memasuki fase baru setelah seluruh angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) meninggalkan negara itu pada 30 September 2026. Penarikan ini menandai selesainya misi militer koalisi yang dipimpin AS di Irak yang selama sekitar 12 tahun berfokus pada perang melawan kelompok Islamic State atau ISIS.

Pemerintah Irak menyambut berakhirnya kehadiran pasukan militer AS sebagai langkah signifikan menuju kedaulatan penuh. Namun, selesainya misi ini muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Baghdad mampu menjaga keamanan nasional tanpa dukungan langsung dari militer AS, terutama dalam menghadapi sel-sel ISIS, ancaman drone dan rudal, serta keberadaan kelompok bersenjata yang berhubungan dengan Iran.

Keberangkatan pasukan AS merupakan bagian dari kesepakatan yang disepakati Baghdad dan Washington pada tahun 2024. Tahap pertama mengakhiri misi tempur koalisi di Irak, sementara tahap selanjutnya berlangsung hingga September 2026 untuk mendukung operasi terkait ISIS di Suriah dari lokasi-lokasi yang ditentukan.

Pasukan AS Resmi Tinggalkan Irak

Militer AS mengumumkan bahwa pasukan terakhirnya telah meninggalkan salah satu pangkalan di Irak utara pada akhir September. Dengan demikian, berakhir pula misi militer AS yang sebelumnya ditempatkan kembali di Irak pada 2014 setelah ISIS menguasai wilayah luas Irak dan Suriah. Keberadaan AS di Irak memiliki sejarah panjang. Setelah invasi 2003, jumlah personel AS sempat mencapai lebih dari 170.000 pada tahun 2007. Angkatan tempur AS kemudian ditarik pada tahun 2011.

Kebangkitan ISIS pada 2014 memaksa Washington kembali mengirim pasukan atas undangan pemerintah Irak. Di fase terakhir, jumlah pasukan AS di Irak jauh lebih kecil, sekitar 2.500 personel, dengan tugas utama mendukung pelatihan, operasi kontraterorisme dan memberikan dukungan intelijen. Kini tanggung jawab utama keamanan berada di tangan angkatan bersenjata Irak, termasuk Iraq Security Forces (ISF) dan pasukan Peshmerga di daerah Kurdistan.

Irak Mengklaim Sudah Siap Berdiri Sendiri

Pemerintah Irak telah berulang kali menekankan bahwa pasukan nasionalnya semakin dapat menangani keamanan tanpa bantuan tempur langsung dari koalisi. Komandan Angkatan Udara Irak Letnan Jenderal Khalid al-Tamimi mengungkapkan pada akhir September bahwa pasukan koalisi tidak lagi menjalankan tugas operasional di Irak sejak awal 2026.

Irak juga telah mulai mengandalkan drone miliknya untuk misi pengintaian. Angkatan Udara Irak menyatakan telah melakukan pemantauan udara setiap hari dan mampu mengoperasikan serta merawat armada jet tempur F-16 tanpa bantuan langsung dari koalisi. Pemerintah Inggris, yang juga mengakhiri keterlibatannya dalam misi koalisi, menyatakan Iraqi Security Forces dan Peshmerga telah berhasil mempertahankan kekalahan territorial ISIS di Irak dan kini memegang tanggung jawab utama terhadap keamanan negara.

Namun, kemampuan menjaga keamanan bukan hanya bergantung pada jumlah personel dan persenjataan. Irak masih menghadapi isu terhadap kemampuan intelijen, pengawasan udara, pertahanan terhadap drone dan rudal, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah Kurdistan.

Ancaman ISIS Belum Sepenuhnya Lenyap

ISIS memang sudah kehilangan banyak wilayah yang pernah dikuasainya. Kelompok itu tidak lagi mengendalikan sebagian besar Irak seperti satu dekade lalu. Namun, jaringan sel tidur masih bertahan. Laporan Reuters mengungkap beberapa pejabat keamanan Irak dan pejabat militer memperingatkan bahwa ISIS masih mampu memanfaatkan celah keamanan. Bahkan, aparat Irak mendeteksi dugaan rencana serangan yang waktunya bertepatan dengan penarikan pasukan AS.

Menurut laporan terbaru PBB yang dikutip Al Jazeera, ISIS saat ini jauh lebih lemah dibandingkan saat mereka menguasai hampir sepertiga wilayah Irak. Kelompok ini diperkirakan hanya memiliki beberapa ratus anggota di Irak. Meskipun jumlah yang lebih sedikit tidak berarti ancamannya hilang. Sel-sel kecil dapat melakukan serangan sporadis, memanfaatkan area terpencil dan mengeksploitasi kelemahan koordinasi keamanan. Karena itu, tantangan bagi Baghdad bukan lagi merebut kembali kota-kota yang dikuasai ISIS, melainkan memastikan jaringan kelompok tersebut tidak kembali berkembang.

Kehilangan Dukungan Intelijen dan Udara Menjadi Tantangan

Salah satu kekhawatiran terbesar setelah penarikan AS adalah berkurangnya kemampuan Irak dalam memperoleh informasi intelijen dan dukungan udara. Selama bertahun-tahun, koalisi telah membantu pasukan Irak dalam pengawasan udara, intelijen, pelatihan, dan dukungan logistik.

Dengan berakhirnya misi tersebut, Baghdad harus memastikan sistem pengintaian dan deteksi nasional dapat menggantikan fungsi yang sebelumnya disediakan oleh mitra internasional. Hal ini menjadi semakin penting karena ancaman keamanan Irak tidak hanya berasal dari kelompok bersenjata di darat. Serangan drone dan rudal menjadi masalah baru yang kian menonjol di kawasan Timur Tengah.

Kelemahan Dalam Pertahanan Udara

Keterampilan menjaga wilayah udara menjadi salah satu isu paling kritis bagi Irak setelah kepergian pasukan AS. Di pertengahan bulan September, juru bicara militer Irak, Sabah al-Numan, mengungkapkan bahwa Baghdad hampir mencapai kesepakatan untuk mendapatkan sistem pertahanan udara dari Korea Selatan, Turki, dan Amerika Serikat.

Sistem ini direncanakan untuk memperkuat perlindungan wilayah udara Irak, termasuk daerah Kurdistan. Kebutuhan akan sistem tersebut semakin mendesak setelah Kurdistan mengalami serangkaian serangan drone dan rudal dalam konflik regional yang terbaru. Para pejabat Kurdi melaporkan bahwa daerah tersebut menghadapi lebih dari 1.000 serangan drone dan rudal balistik selama konflik AS-Iran pada tahun 2026.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menjaga keselamatan Irak tidak hanya berkaitan dengan ancaman ISIS, tetapi juga risiko konflik regional yang dapat melanda kawasan Irak.

Isu Keberadaan Milisi Bersenjata

Tantangan lainnya muncul dari adanya kelompok bersenjata di luar kontrol negara. Pemerintah Irak sebelumnya meminta kelompok bersenjata non-negara untuk menyerahkan senjata mereka setelah penarikan pasukan asing. Mereka beralasan bahwa keberadaan pasukan asing tidak dapat lagi menjadi alasan untuk mempertahankan senjata yang berada di luar kendali negara.

Namun, beberapa kelompok milisi yang terkait dengan Iran menolak untuk meninggalkan persenjataan mereka. Masalah ini menghadapkan Baghdad pada tantangan ganda: menjaga keamanan dari ancaman eksternal sekaligus memastikan bahwa seluruh kekuatan bersenjata berada di bawah kendali negara. Batas waktu untuk pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata tersebut kemudian diundur hingga Juni 2027.

Perhatian Terhadap Pengaruh Iran

Kepergian AS juga membawa perubahan dalam keseimbangan kekuatan di Irak. Iran menyambut positif keluarnya pasukan AS. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyebut penarikan ini sebagai kemenangan dan bagian dari berkurangnya kehadiran militer AS di Timur Tengah. Di Irak, berbagai kelompok politik dan milisi yang berhubungan dengan Iran memiliki pengaruh yang signifikan.

Reuters melaporkan bahwa beberapa analis keamanan Irak melihat keluarnya AS berpotensi untuk memperbesar penyebaran pengaruh Iran serta sekutunya dalam hal keamanan dan politik di Irak. Di sisi lain, pemerintah Baghdad menyatakan keseriusan untuk membatasi pengaruh kelompok bersenjata ini. Karenanya, tantangan bagi pemerintah Irak tidak hanya terletak pada memastikan keamanan dari serangan teroris, tetapi juga menjaga agar keputusan keamanan nasional tetap berada di bawah struktur institusi negara.

Peshmerga Memainkan Peran Kunci

Daerah Kurdistan Irak memiliki sistem keamanan sendiri melalui Peshmerga dan lembaga keamanan regional. Pasukan Peshmerga telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam pertempuran melawan ISIS. Namun, koordinasi antara Baghdad dan Erbil tetap menjadi faktor krusial dalam menghadapi ancaman di wilayah yang berfungsi sebagai titik temu antara pasukan federal, pasukan Kurdi, dan jaringan ISIS.

Kepulangan AS memperbesar kebutuhan koordinasi tersebut. Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang efektif, wilayah yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali satu pihak bisa menjadi tempat beroperasinya kelompok bersenjata.

NATO Tetap Memberikan Dukungan dari Jauh

Mengakhiri misi militer koalisi yang dipimpin AS tidak berarti penghentian total hubungan kerja sama keamanan internasional dengan Irak. Misi NATO di Irak masih menjalankan peran konsultasi dan peningkatan kapasitas. Misi ini tidak memiliki mandat untuk bertindak dalam pertempuran, tetapi membantu Irak dalam memperkuat lembaga pertahanan dan keamanan.

NATO memberikan nasihat kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Komando Polisi Federal, kantor penasihat keamanan nasional, serta pusat operasi nasional Irak. Fokus utamanya melibatkan strategi keamanan, pengembangan kekuatan, pengelolaan sumber daya, pendidikan militer, pengelolaan sektor keamanan, perlindungan warga sipil, dan pencegahan kembalinya ISIS.

Pada Maret 2026, seluruh personel Misi NATO di Irak dipindahkan dari Baghdad ke Allied Joint Force Command Naples di Italia akibat situasi keamanan yang memburuk di kawasan. Namun, misi konsultasi dan peningkatan kapasitas tetap berjalan. Ini berarti Irak tidak sepenuhnya terputus dari kerja sama internasional dalam bidang keamanan, meskipun pasukan tempur AS dan koalisi telah meninggalkan negara tersebut.

Apa yang Akan Menentukan Keamanan Irak di Masa Depan?

Kemampuan Irak dalam menjaga keamanan setelah penarikan AS akan sangat bergantung pada sejumlah faktor. Pertama, kemampuan angkatan bersenjata Irak untuk melawan sel-sel ISIS tanpa dukungan udara dan intelijen dari AS. Kedua, kapasitas pemerintah untuk membangun sistem pertahanan udara yang mampu menghadapi ancaman dari rudal dan drone.

Ketiga, keberhasilan Baghdad dalam mengintegrasikan atau melucuti kelompok bersenjata yang berada di luar kendali negara. Keempat, hubungan antara pemerintah federal dan pemerintahan Kurdistan dalam menghadapi ancaman di kawasan utara. Kelima, kemampuan Irak untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan AS, Iran, dan negara-negara lain di kawasan, tanpa membiarkan wilayahnya menjadi ajang konflik luar.

Babak Baru bagi Kedaulatan Irak

Penarikan pasukan AS menjadi simbol yang signifikan bagi Irak setelah lebih dari dua dekade sejak invasi 2003 dan lebih dari satu dekade setelah pasukan AS kembali untuk memerangi ISIS. Bagi Baghdad, penutupan misi tersebut merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa institusi keamanan nasional dapat menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Namun, penarikan pasukan asing juga berarti Irak harus menghadapi ancaman dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri.

Meskipun ISIS kini jauh lebih lemah dibandingkan satu dekade lalu, mereka belum sepenuhnya hilang. Ancaman dari drone dan rudal semakin meningkat, sementara isu kelompok bersenjata serta pengaruh kekuatan regional masih menjadi bagian dari lanskap politik dan keamanan Irak.

Dengan demikian, fase baru keamanan Irak bukan sekadar masalah apakah pasukan AS sudah pergi, tetapi apakah institusi keamanan Irak mampu mempertahankan kendali atas seluruh wilayah, menghadapi ancaman terorisme, menjaga ruang udara, dan memastikan penggunaan kekuatan bersenjata berada di bawah otoritas negara. Perkembangan beberapa bulan hingga tahun mendatang akan menjadi periode krusial untuk mengamati bagaimana sistem keamanan Irak berfungsi setelah berakhirnya misi militer AS.