Sekelompok Aktivis Kritik Pekan Persatuan Etnis Tionghoa 2026, Ada Apa di Baliknya?

Jakarta – Sebuah kelompok aktivis dan organisasi hak asasi manusia menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan Pekan Propaganda Persatuan dan Kemajuan Etnis Tionghoa 2026 yang berlangsung pada 21–27 September 2026. Mereka berpendapat bahwa agenda yang dipromosikan pemerintah Tiongkok sebagai upaya memperkuat persatuan antaretnis sesungguhnya berpotensi mempercepat asimilasi budaya kelompok minoritas.

Pekan ini merupakan kegiatan perdana setelah Tiongkok menerapkan Undang-Undang tentang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis pada 1 Juli 2026. Undang-undang tersebut disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada Maret 2026 dan menetapkan pekan keempat bulan September sebagai Pekan Propaganda Persatuan dan Kemajuan Etnis.

Pemerintah Tiongkok melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan, pertukaran budaya, pembangunan bersama, serta identitas nasional di antara 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh negara. Namun, sejumlah kelompok aktivis dari komunitas Uyghur, Tibet, Mongolia Selatan, dan organisasi hak asasi manusia memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mempertanyakan apakah konsep persatuan ini tetap memberikan cukup ruang bagi keberlangsungan bahasa, agama, budaya, dan identitas unik masing-masing kelompok.

Digelar untuk Memperkuat Persatuan Etnis

Pekan Propaganda Persatuan dan Kemajuan Etnis berlangsung secara nasional dari 21 hingga 27 September 2026. Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari program pendidikan, pameran budaya, pertukaran antar kelompok, hingga kampanye publik yang menyoroti keragaman etnis Tiongkok.

Menurut laporan dari China Daily Brief, agenda ini adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang baru yang bertujuan untuk menginstitusionalisasi persatuan etnis sebagai bagian dari kebijakan nasional Tiongkok. Media pemerintah juga menyoroti berbagai contoh pertukaran budaya, integrasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Tiongkok secara resmi mengakui 56 kelompok etnis. Kelompok mayoritas Han adalah yang terbesar, sedangkan kelompok lainnya mencakup Tibet, Uyghur, Mongol, Hui, Kazakh, dan berbagai kelompok etnis lainnya. Pemerintah Tiongkok menggunakan konsep "komunitas bangsa Tiongkok" sebagai salah satu kerangka untuk membangun identitas bersama antara kelompok-kelompok tersebut.

Mengapa Aktivis Memprotes?

Kritik yang dilontarkan umumnya berkaitan dengan substansi dan dampak dari undang-undang baru yang menjadi dasar penyelenggaraan pekan tersebut. Aktivis Uyghur yang berada di Inggris, Rahima Mahmut, dalam tulisannya mengenahi isu ini, menilai pemerintah Tiongkok memanfaatkan kampanye persatuan untuk menggambarkan kondisi harmonis di tengah tantangan yang menurutnya masih dihadapi oleh kelompok minoritas. Ia berpendapat bahwa keberadaan kelompok etnis yang tetap diakui secara administratif tidak secara otomatis menjamin perlindungan terhadap bahasa, agama, dan tradisi mereka.

Menurut para pengkritik, inti permasalahannya bukanlah pada gagasan persatuan itu sendiri, melainkan pada cara definisi dan penerapannya. Mereka khawatir bahwa konsep identitas nasional bersama dapat membatasi ruang bagi identitas budaya yang beragam apabila penerapannya mendesak kelompok minoritas untuk beradaptasi dengan norma budaya, bahasa, dan ideologi negara.

Sorotan terhadap Bahasa dan Budaya

Salah satu kekhawatiran utama lembaga hak asasi manusia adalah mengenai kelestarian bahasa dan tradisi lokal. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya mencatat bahwa undang-undang baru ini menciptakan kerangka nasional untuk mempromosikan persatuan etnis sekaligus memperkuat identitas nasional bersama. Dokumen PBB tersebut juga menempatkan undang-undang ini dalam konteks yang lebih luas dari kebijakan bahasa dan pendidikan di Tiongkok.

Kritik ini menjadi sangat sensitif di Tibet dan Xinjiang karena bahasa-bahasa lokal memiliki hubungan yang erat dengan identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Kelompok-kelompok yang mengkritik pemerintah Beijing berpendapat bahwa penggunaan bahasa Mandarin yang semakin dominan dalam pendidikan dan kehidupan publik dapat mengurangi keberlangsungan bahasa lokal dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, pemerintah Tiongkok selama ini mengklaim bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan pendidikan, pembangunan ekonomi, komunikasi antar kelompok, serta memperkuat persatuan nasional. Dengan demikian, ada perbedaan prinsip tentang interpretasi kebijakan: pemerintah menggambarkannya sebagai integrasi dan persatuan, sedangkan sejumlah kelompok hak asasi menganggapnya sebagai ancaman terhadap asimilasi budaya.

Pasal 63 Menjadi Fokus Perhatian Aktivis

Salah satu aspek yang paling menarik perhatian adalah Pasal 63 dari undang-undang tersebut. Terjemahan peraturan yang ada mengindikasikan bahwa organisasi atau individu di luar China yang melakukan tindakan yang dianggap merugikan persatuan dan kemajuan etnis atau menciptakan perpecahan antar etnis dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Ketentuan ini menimbulkan keprihatinan mengenai kemungkinan penerapan yurisdiksi China terhadap aktivitas yang dilakukan diluar negeri. Sejumlah anggota Kongres AS juga menyoroti ketentuan ini. Pada September 2026, puluhan anggota DPR AS meminta Presiden Donald Trump untuk menyampaikan keberatan kepada Presiden China Xi Jinping terkait undang-undang ini. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini dapat digunakan untuk menindas kelompok minoritas serta pihak-pihak yang mengkritik kebijakan Beijing di luar China.

Sementara itu, China mempertahankan argumennya bahwa kebijakan persatuan etnis adalah urusan domestik dan bagian dari usaha untuk menjaga stabilitas serta mencegah separatisme.

Kelompok Tibet dan Uyghur Paling Banyak Diperhatikan

Tibet dan Xinjiang adalah dua wilayah yang paling sering disinggung dalam perdebatan mengenai kebijakan etnis China. Aktivis Tibet mengangkat isu bahasa, agama, pendidikan, dan pelestarian budaya Tibet. Di sisi lain, kelompok Uyghur menyoroti kebijakan keamanan dan sosial di Xinjiang serta dampaknya terhadap identitas dan kehidupan masyarakat Uyghur.

Pada September 2026, koalisi 30 organisasi hak asasi manusia juga mendesak Beijing untuk mencabut undang-undang tersebut. Beberapa kelompok yang tergabung dalam koalisi ini antara lain International Campaign for Tibet, Amnesty International USA, Freedom House, World Uyghur Congress, Reporter Tanpa Batas, dan organisasi lainnya. Namun, kritik tersebut berasal dari posisi kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, bukan konsensus internasional yang menyatakan bahwa seluruh kebijakan China tentang etnis memiliki satu akibat yang sama.

China Mempunyai Narasi yang Berbeda

Penting untuk juga mempertimbangkan posisi resmi Beijing. Pemerintah China tidak menggambarkan undang-undang tersebut sebagai alat untuk menghilangkan identitas kelompok minoritas. Sebaliknya, pemerintah menyatakan kebijakan persatuan etnis sebagai bagian dari upaya membentuk komunitas bangsa China, meningkatkan kesejahteraan, memperluas pertukaran antar kelompok, dan menjamin pembangunan bersama.

Dalam kampanye Pekan Persatuan Etnis, narasi resmi pemerintah menekankan pertukaran budaya dan kehidupan harmonis antar kelompok. Media pemerintah juga menampilkan berbagai aktivitas masyarakat sebagai contoh keberhasilan integrasi. Perbedaan narasi inilah yang menjadikan Pekan Persatuan Etnis 2026 menjadi pusat perhatian internasional.

Bagi Beijing, persatuan merupakan dasar stabilitas negara. Sementara bagi kelompok yang mengkritik kebijakan ini, persoalan yang dihadapi adalah apakah persatuan dapat terbangun tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mempertahankan bahasa, agama, sejarah, dan identitas budaya mereka.

Bukan Hanya Pekan Seremonial

Pekan Persatuan Etnis 2026 juga memiliki makna penting karena merupakan kampanye publik pertama setelah undang-undang baru diterapkan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri. Agenda 21–27 September menjadi bagian dari pelaksanaan peraturan baru yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Oleh karena itu, perhatian aktivis tidak hanya terfokus pada acara seremonial seperti pameran budaya atau pertunjukan seni, tetapi juga pada bagaimana ketentuan undang-undang ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengamat akan mengawasi perkembangan selanjutnya, khususnya penerapan aturan di daerah otonom seperti Tibet dan Xinjiang, kebijakan pendidikan dan bahasa, serta bagaimana pemerintah menangani aktivitas yang dianggap bertentangan dengan konsep persatuan etnis.

Perdebatan tentang Persatuan dan Asimilasi

Persoalan mengenai Pekan Persatuan Etnis China pada akhirnya berpusat pada satu pertanyaan: di mana batas antara integrasi nasional dan asimilasi budaya? China memiliki sejarah panjang sebagai negara multietnis dan secara resmi mengakui 56 kelompok etnis. Pemerintah berupaya membangun identitas nasional bersama sebagai bagian dari stabilitas dan perkembangan negara.

Akan tetapi, kelompok hak asasi manusia berargumen bahwa identitas nasional bersama seharusnya tidak menghilangkan hak kelompok minoritas untuk mempertahankan bahasa, agama, dan budaya mereka. Kritik terhadap Pekan Persatuan Etnis 2026 karena itu tidak hanya mencakup keberadaan sebuah pekan kampanye, melainkan juga berhubungan dengan undang-undang sebagai landasan dan konsekuensi penerapannya terhadap kelompok minoritas di China.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini dan dimulainya kampanye tahunan pada September 2026, perkembangan implementasi kebijakan ini kemungkinan akan terus menarik perhatian organisasi hak asasi manusia, komunitas diaspora, dan pemerintah negara lain. Saat ini, terdapat dua narasi yang berjalan bersamaan: Beijing menekankan persatuan, integrasi, pembangunan, dan identitas nasional bersama, sementara kelompok yang menentang kebijakan tersebut memperingatkan mengenai bahaya asimilasi, pembatasan identitas budaya, serta dampak dari ketentuan hukum terhadap kritik asing.