Wamenkeu Juda: Semua Pengambil Keputusan di Indonesia Pro-Pertumbuhan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa para pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia terlibat aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Juda, kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan kolaborasi dengan sektor moneter, diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat sekaligus menjaga kestabilan ekonomi.

Pernyataan ini sesuai dengan upaya pemerintah terhadap strategi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Juda sebelumnya juga menggarisbawahi pentingnya reformasi pro-pertumbuhan untuk menghilangkan hambatan dalam kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta membuka sumber pertumbuhan baru melalui inovasi dan teknologi.

Juda: Pengambil Kebijakan Sama-Sama Mendorong Pertumbuhan

Di berbagai kesempatan, Juda Agung menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu fokus utama kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara konsisten. Pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran negara. Pertumbuhan juga perlu diberdayakan melalui kebijakan yang meningkatkan produktivitas, memperkuat investasi, memperbaiki iklim usaha, serta mendorong transformasi struktural.

Juda sebelumnya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah turut memberikan dorongan baik pada sisi permintaan maupun penawaran ekonomi. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, percepatan belanja, pengendalian belanja, serta peningkatan pendapatan negara.

Strategi Pro-Pertumbuhan Tidak Hanya Mengandalkan APBN

Konsep pro-pertumbuhan bukan hanya tentang meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga memerlukan perubahan struktural yang membuat aktivitas ekonomi lebih produktif. Dalam forum G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus-1 September 2026, Juda menegaskan pentingnya reformasi pro-pertumbuhan.

Ia mengidentifikasi tiga area utama yang perlu diperhatikan, yaitu reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi. Menurut Juda, reformasi ini diperlukan untuk mengurangi hambatan bagi kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Penyederhanaan Regulasi Jadi Salah Satu Kunci

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyederhanaan regulasi. Aturan yang terlalu rumit dapat menaikkan biaya dan waktu yang diperlukan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah mendorong reformasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Juda juga mencatat penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat pondasi sektor keuangan.

Reformasi struktural ini diharapkan memberikan dampak jangka pendek dan juga meningkatkan kapasitas perekonomian dalam jangka panjang.

Hilirisasi Didorong Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru

Selain reformasi regulasi, pemerintah juga menempatkan transformasi struktural sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan. Juda menyatakan Indonesia terus mendorong hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi diarahkan agar sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diproses lebih lanjut di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah, aktivitas industri, dan peluang ekonomi yang diciptakan diharapkan semakin besar. Strategi ini juga terkait dengan usaha untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Teknologi dan AI Dinilai Bisa Mendorong Produktivitas

Perkembangan teknologi menjadi salah satu sisi yang mendapat perhatian dari Juda. Dalam forum G20, ia menilai kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Namun, pemanfaatan teknologi memerlukan fondasi yang memadai.

Pemerintah harus memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun ekosistem digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih luas. Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya dilihat sebagai perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Peran Sektor Swasta Juga Penting

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak tergantung pada pemerintah saja. Dunia usaha dan sektor swasta memainkan peran krusial dalam menciptakan investasi, lapangan kerja, inovasi, dan produktivitas. Dalam diskusi G20, agenda penguatan pertumbuhan juga mencakup langkah-langkah untuk memperluas keterlibatan sektor swasta. Forum tersebut membahas bagaimana reformasi pro-pertumbuhan dapat mengurangi hambatan bagi kegiatan usaha dan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.

Dengan demikian, kebijakan pro-pertumbuhan mencakup berbagai aspek, dari regulasi, pembiayaan, investasi hingga pengembangan sumber daya manusia.

Pro-Growth dan Pro-Welfare Berjalan Bersama

Pemerintah juga menerapkan pendekatan pro-growth dan pro-welfare, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi 2027, pemerintah mengungkapkan bahwa strategi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi serta mempercepat perbaikan kesejahteraan.

Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi menjadi krusial karena membuka peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pembiayaan pembangunan. Namun, pertumbuhan juga harus dibarengi dengan pemerataan agar manfaat dari aktivitas ekonomi tidak hanya terfokus pada kelompok atau wilayah tertentu.

Kebijakan Fiskal Harus Tetap Memperhatikan Stabilitas

Upaya untuk mendorong pertumbuhan tidak berarti mengabaikan stabilitas fiskal. Juda sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pengendalian belanja dan penyesuaian sejumlah anggaran untuk menjaga defisit fiskal 2026. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun landasan yang kuat bagi perencanaan ekonomi 2027.

Dengan demikian, pemerintah berhadapan dengan dua kebutuhan sekaligus: mempertahankan momentum pertumbuhan dan memastikan kondisi fiskal tetap terkelola. Keseimbangan tersebut penting karena kapasitas fiskal negara memiliki batas. Pengeluaran yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara, sementara kebijakan yang terlalu mengekang pengeluaran juga dapat mengurangi stimulan terhadap aktivitas ekonomi.

Sinergi Fiskal dan Moneter Jadi Faktor Penting

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi bagian krusial dari strategi menjaga pertumbuhan dan kestabilan. Juda, yang sebelumnya berkarier di Bank Indonesia sebelum menjabat sebagai Wamenkeu, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam kuliah umum di Politeknik Keuangan Negara STAN pada April 2026, ia menyebut sinergi antara pengelola kebijakan fiskal dan moneter sebagai fondasi dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan konsisten.

Menurut Juda, situasi global yang dipenuhi ketidakpastian juga menuntut para pengambil kebijakan untuk dapat mengambil keputusan secara cepat, kreatif, dan adaptif.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menggerakkan pertumbuhan ekonomi tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasokan, tingkat utang global, serta perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi perekonomian.

Dalam forum G20, Indonesia menilai ekonomi global masih menghadapi risiko dari konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasokan, tingginya tingkat utang, dan ketidakpastian kebijakan. Di sisi lain, AI dan inovasi teknologi membuka peluang baru bagi pertumbuhan, meskipun manfaatnya belum merata di seluruh negara. Kondisi ini membuat kebijakan ekonomi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung cepat.

Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Fokus?

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan berbagai indikator kesejahteraan. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja juga dapat bertambah. Namun, kualitas pertumbuhan juga menjadi faktor penting. Pertumbuhan yang hanya bergantung pada konsumsi atau komoditas tertentu dapat menghadapi risiko ketika terjadi perubahan kondisi global. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi struktural melalui industrialisasi, hilirisasi, penguatan sektor keuangan, inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arah Kebijakan ke Depan

Pernyataan Juda mengenai para pengambil keputusan yang berorientasi pro-growth mencerminkan adanya penekanan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas pertumbuhan ekonomi. Strateginya mencakup penyederhanaan regulasi, penguatan investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, pemanfaatan AI dan teknologi, penguatan sektor swasta, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pertumbuhan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, tantangan utama bukan hanya bagaimana menciptakan pertumbuhan, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan, produktif, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Wamenkeu Juda Agung mengenai arah pro-growth, karena itu menempatkan pertumbuhan sebagai bagian dari agenda ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan tahunan. Reformasi struktural, investasi, produktivitas, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang akan menentukan seberapa kuat fondasi pertumbuhan Indonesia ke depan.